GEMA NURANI

Latest Strategic News for Progressive Indonesia

You are here: Home / Archives for Fitrah Hamdani

Ancaman Super Holding

By

Alasan Pembenaran

Sistem super holding yang rencananya akan dilakukan pada BUMN adalah usaha untuk memprivatisasi. Langkah yang telah dilakukan adalah dengan memasukkan dalam rancangan revisi UU BUMN No 19 Tahun 2003 dan akan dimasukkan dalam amandemen UU BUMN masuk dalam prolegnas 2012.

Ada banyak alasan yang dikemukakan yang menjadi penyebab mengapa wacana sistem baru ini dikemukakan oleh Kementrian BUMN. Alasan yang dikemukakan  terkait, kekayaan BUMN selalu disamakan dengan kekayaan negara sehingga menimbulkan kerancuan, BUMN yang terus merugi, kaburnya misi perusahaan, mengusahakan efisiensi produksi untuk menghadapi dinamisme pasar,  dan inefisiensi yang pada BUMN umumnya demikian rendah.

Rencana super holding BUMN dilakukan atas tafsiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta memimpin komando untuk memberdayakan dan meningkatkan kinerja BUMN. Salah satu komando kepemimpinan yang dibutuhkan adalah merevisi undang-undang yang menghambat kinerja BUMN selama ini seperti UU BUMN dan UU Keuangan Negara guna mencegah intervensi politik dan memberi fleksibilitas kepada manajemen BUMN untuk mengoptimalkan kinerjanya.

Super Holding: Tindakan Inkonstitusional

Rencana super holding (privatisasi BUMN) sangat jelas bertentangan dengan Pasal 33 (1, 2 dan3). Dengan pengertian bahwa, apapun masalahnya adalah bukan terletak pada persoalan yang dihadapi oleh BUMN, namun lebih pada niatan mematuhi UUD 1945 sebagai “bingkai” pengaturan regulasi turunan, memperbaiki kesalahan yang selama ini dianggap merugikan dan menyelesaikan segala persoalan dengan lebih melihat pada persoalan mendasar yaitu, manajemen BUMN, perekrutan pegawai yang memiliki integritas dan kapasitas (bukan karena nepotiame dan kolusi).

Persoalan dan masalah aparatur Negara selama ini ketika membuat atau menciptakan regulasi turunan tidak jarang dan bahkan secara sengaja menjauhkan substansi undang-undang dari visi UUD 1945. Hal ini dilakukan karena banyak sebab, bisa jadi karena tidak memahami substansi UUD 1945, mengikuti tren negara-negara yang bermazhab ekonomi liberal, dan bahkan sangat mungkin dan sengaja undang-undang turunan yang diciptakan oleh aparatur Negara karena pesanan pemodal (baik lokal maupun asing).

Masalah Moralitas dan Mental

Semua kekacauan pikir yang beranggapan super holding adalah sebagai satu-satunya solusi dari segala persoalan carut-marutnya BUMN oleh aparatur Negara adalah akibat persoalan mental “jongos” (pro ekonomi liberal) dan moralitas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan tuduhan saya yang sangat “sarkastik” adalah menjual Negara pada pembeli lebih tinggi dengan alasan mencintai Negara dan melakukan  pembenaran atas tindakannya atas nama komplikasi masalah.

Padahal bila berkaca secara sadar dan arif, seharusnya aparatur Negara ketika tidak sanggup menjawab persoalan yang tetap dalam frame konstitusi UUD 1945, ada baiknya mundur. Karena menjawab kerumitan yang menghinggapi BUMN dengan super holding bukanlah jawaban yang bertanggungjawab dan cinta tanah air. (*)

Kapolri: Proposal 8.350 T

By

Paradoks; Proposal dan Kinerja

Di tengah sorotan dan kritikan masyarakat terhadap kinerja Polri, belum lama ini tanpa malu Kapolri Jendral Timur Pradobo mengeluh soal minimnya anggaran untuk kepolisian sebesar 29,781 triliun rupiah.

Pada kesempatan yang sama Kapolri mengajukan proposal secara lansung kepada Presiden SBY untuk melakukan penambahan dana 8,350 trilyun rupiah sebagai dana total anggaran kebutuhan minimal yang diprioritaskan olek Polri.

Tentunya masyarakat beranggapan ini merupakan permintaan yang paradoks dari Polri. Hingga, sorotan, kritikan dan nada sinis sebagian besar masyarakat tentunya bukan sesuatu yang berlebihan  apabila kinerja Polri selama ini tak berbanding lurus dengan prestasi yang dihasilkan.

Mungkin  kita perlu sedikit memalingkan muka ke belakang untuk menengok kasus-kasus kekerasan yang dilakukan kepolisian terhadap warga sipil. Kita akan menemukan panorama mengerikan dari kebringasan polisi dalam menghadapi rakyat.

Di banyak kesempatan (di media masa maupun elektronik, di saat demonstrasi) kita dipertunjukkan bagaimana tindakan polisi melakukan tintangan kekerasan. Lalu yang menjadi tanda tanya besar adalah, pantaskah Polri mengajukan proposal di tengah sorotan pelanggar HAM nomer wahit (keterangan Komisi Hak Asasi Manusia) atau sebagai institusi dengan tindakan dehumanisasi?

Tindakan Dehumanisasi

Tak dapat dipungkiri dalam proses dialektika sosial, entah secara lansung ataupun tidak, secara alami akan terbentuk kelompok-kelompok yang akhirnya menjadi kelas-kelas sosial yang saling berebut medan kekuasaan.

Dengan kata lain, kepolisian sebagai salah satu kelas sosial yang dibekali kekuasaan untuk bertindak atas nama ketertiban, menjadi salah satu kelas sosial yang melakukan kompetisi terhadap perebutan medan, baik medan atas kepentingan kontrol sosial, ekonomi, maupun politik. Dalam konteks ini kepolisian telah menyalahgunakan haknya untuk kepentingan pribadi, atasan dan institusinya.

Hamparan realitas kinerja kepolisian yang dihadirkan dan kita rasakan adalah sebuah ironi atas etika dan moralitas, hingga fungsi pengamanan dan perlindungan yang menjadi fungsi kepolisian hanyalah maya (uthopis).

Ironi realitas kinerja ini telah sampai pada titik kulminasi kerusakan sistem, hingga tampilan-tampilan tindakan dehumanisasi kepolisian telah menjadi barang biasa dan kebal terhadap kritik atas alasan telah sesuai prosedur atau Protap.

Belum lagi sikap kepolisian yang memperkaya diri sendiri dengan menjadikan jabatan dan gagang senjata sebagai modal untuk memperkaya diri dan atasannya. Sekali lagi saya mengajak menegok satu-dua kasus yang di mana polisi menjadi “anjing penjaga” dari kekuatan modal terutama korporasi.

Terbentang tidak begitu jauh dalam waktu kasus di Mesuji dan Bima-NTB. Atas nama ketertiban dan penegakan hukum tindakannya melukai dan bahkan menembaki rakyat dijadikan pembenaran yang jelas-jelas apapun alasannya polisi telah melakukan dehumanisasi.

Integritas dan Moralitas

Sikap paradoks Kapolri Jendral Timur Pradobo mengeluh soal minimnya anggaran untuk kepolisian mengingat kinerja kepolisian tentu saja menyiratkan kejelasan kalau kepolisian tidak pernah merasa bersalah atas proses-proses dehumanisasi yang mereka lakukan.

Adapun rasa penyesalan yang dikatakan oleh juru bicara kepolisian di media pada kesempatan-kesempatan ketika polisi terbukti bersalah tentu hanyalah kepalsuan. Tentunya kalau penyesalan itu benar, maka kepolisian harus berbenah secara integritas dan moralitas, bukannya menyodorkan proposal penambahan biaya kepada presiden SBY.

Dua landasan nilai ini penting dimiliki ketika polisi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Misalnya, ketika pada posisi menjadi mediator, maka akan mampu melakukan mediasi antar kelas yang berkonflik secara bijak.

Tidak memandang sebuah aturan sebagai hukum formal yang mutlak apabila tidak menguntungkan untuk digunakan pada kondisi-kondisi tertentu, apalagi sampai berpihak pada pihak yang membayar dengan pundi-pundi rupiah. Sehingga polisi tetap pada garis dan takdirnya untuk mrnghadirkan dirinya sebagai simbol peradaban  masyarakat sebuah bangsa. (*)

Hanura dan Visi Partai Organik

By

Partai Politik Indonesia

Berbicara realitas gerak partai politik di Indonesia, maka kita akan menemukan dunia di mana kita diperhadapkan pada sebuah mesin dengan jejaring kebohongan, kepentingan kekuasaan individu dan kelompok.

Partai sebagai alat pengumpul suara rakyat sebagai legitimasi kekuasaan, namun tanpa makna imbal balik yang mensejahterakan. Hal ini terjadi karena budaya politik kita menjauhkan dirinya dari nilai-nilai kemanusiaan. Masa pemilih hanya difungsikan sebagai objek untuk mencapai kekuasaan.

Hamparan dunia politik Indonesia yang secara sistem dan budaya seperti ini siapapun akan bersepakat untuk dirubah.

Tentunya untuk merubahnya butuh tidak hanya sekedar niat, namun harus diiringi dengan tindakan yang sistemik. Tentunya perubahan dimulai dari regulasi kalaupun terdapat masalah.

Tapi yang terpenting dari itu adalah paradigma masyarakat yang telah terlanjur tidak percaya dengan partai manapun dan kader partai manapun (masyarakat secara mayoritas selain konstituen loyalis).

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik, pemimpin dan calon pemimpin telah terlanjur disikapi dengan cara-cara yang salah. Bukan rahasia dan menimbulkan keterkejutan kita tentang budaya pragmatis “akut” masa pemilih, misalnya dengan slogan “siapa yang bayar lebih tinggi maka akan saya atau kita pilih”.

Tentunya cara pikir masyarakat seperti ini akan menghantarkan sistem demokrasi pada titik kepunahan dan bangsa ini akan hilang substansinya sebagai sebuah Negara, atau ada sebagai Negara namun esensinya metafisis.

Tentunya Partai Hanura dengan realitas iklim demokrasi dan Partai politik seperti ini harus dengan cepat dan bersegera bersikap tampil ke depan untuk merubah diri sebagai bentuk dari strategi mempertahankan eksistensi partai dan masa depan demokrasi di Indonesia.

Perubahan yang dapat dilakukan adalah dengan menjadikan partai ini sebagai pelopor sekaligus inisiator dari moda partai organik.

Moda Partai Organik

Kita mingkin sering mendengar sebuah gerakan organic apabila kita cukup bersahabat dengan wacana sosial dan karakter cendikiawan. Kalau Gramsci menggunakan kata organik untuk mengkategorisasikan karakter cendikiawan, namun opsi moda politik organik akan tentu tidak terlalu memiliki perbedaan dengan konsepsi intelektual organik-nya Gramsci baik secara metode namun ada kesamaan pada  subjek penerapan teoritiknya.

Partai organik adalah partai yang kritis terhadap kebijakan, memiliki praksis gerakan nyata yang terukur dan memiliki kader partai yang bukan hanya cerdas akan tetapi memili infestasi moral yang baik.

Tawaran moda partai organik secara substansi adalah sebuah gerakan partai yang yang   bukanlah kelas atau kelompok sosial tersendiri, tetapi memiliki keterkaitan sosial di mana kegiatan yang diberi kategori kritis terhadap kebijakan yang menindas dan memiliki praksis gerakan yang terukur mendapat tempat dalam hubungan sosial masyarakat.

Selain itu, Partai Hanura harus mampu menjadikan dirinya sebagai bagian tak terpisahkan dari berbagai kelas sosial. Melibatkan diri secara aktif dalam ruang-ruang masyarakat baik secara issu maupun masalah-masalah yang nyata atau Partai Hanura tak ditempatkan sebagai kelas tersendiri.

Langkah – Langkah

Langkah strategis yang harus dilakukan adalah melakukan proses kaderisasi secara serius terutama memfokuskan diri pada kelompok muda yang memiliki kapasitas dan integritas. Ketika ini dilakukan, tentunya Hanura sebagai partai harus mengabaikan budaya “upeti politik” yang selama ini terjadi.

Karena pada umumnya kelompok muda secara mayoritas belum memiliki kekuatan financial yang digunakan sebagai “upeti”.

Setelah itu dilakukan tentunya yang tak kalah penting adalah kerja-kerja praksis yang ditujukan untuk melakukan pembelaan dan pemberdayaan dalam segala lini terhadap masyarakat tanpa melihat kelas sosial, karena kunci dari partai organik adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kelompok-kelompok sosial.

Saya berkeyakinan, ketika ini dilakukan, maka Partai Hanura akan menjadi bagian bagi siapa saja yang melakukan perjuangan menegakkan kebenaran guna mewujudkan keadilan, kebebasan, dan demokrasi. (*)

Imajinasi Kolektif Untuk Kemanusiaan

By

Manusia Indonesia

Realitas manusia Indonesia tengah mengalami masa-masa kelam, dan bukan hanya kini tapi sejak hampir satu abad yang lalu.

Manusia Indonesia sangat sulit melepaskan diri dari berbagai sistem ketidakmanusiaan, hingga aktualisasi ruang kemanusiaan adalah sesuatu yang mahal dan langka.

Dalam peredaran waktu ke waktu dan perkembangan dekade, seorang tidak saja bertindak kurang dan bahkan tidak manusiawi terhadap manusia lainnya, tetapi Negara dan berbagai sistem yang membangunnya (politik, ekonomi, budaya, pendidikan, kesehatan dan bahkan media) juga terperangkap dalam ketidakmanusiawiaan.

Berbagai sistem yang dihadirkan menjadi tidak manusiawi ketika terlalu banyak menimbulkan persoalan dan hambatan perkembangan manusia seutuhnya, ketika ia dibangun melalui berbagai strategi teror (ancaman, penculikan, pemerkosaan, pencaplokan atas nama Negara dan kekuasaan, beli paksa, KKN, dan ketidakadilan hukum), hal ini dapat kita lihat sejak inflasi kolonial hingga saat ini.

Orde Teror

Teror Negara sebagai bagian politik pembangunan telah menelan nilai-nilai kemanusiaan atas nama pencapaian prestasi kelompok dan kepentingan Negara.

Teror ekonomi mengakibatkan perampasan hak-hak rakyat secara paksa dan teror politik telah menciptakan iklim dan budaya politik presedural yang “seronok” dan tentunya menelanjangi demokrasi yang jujur dan adil.

Orde lama, menghasilkan simbolisasi slogan-slogan dan manusia ideologis, namun dibalik slogan-slogan itu manusia Indonesia telah mampu menemukan kemanusiaannya?

Kenyataannya, orde lama telah mereduksi nilai kemanusiaan dalam quase retorika dan realitas kemiskinan. Orde lama gagal menghadirkan nilai kemanusiaan dalam bidang ekonomi.

Orde baru melahirkan manusia-manusia mesin, manusia pembangunan yang dikosongkan dari ideologi-ideologi yang lain.

Di dalamya terjadi penyeragaman, standarisasi, dan pembatasan-pembatasan terhadap manusia dan bahkan membenamkan nilai-nilai kemanusiaan.

Sementara itu, era reformasi hingga kini adalah era yang di dalamnya terjadi fragmentasi total pada diri manusianya yang diakibatkan terbukanya pintu demokrasi yang yang dimaknai sepenggal.

Akhirnya iklim reformasi menciptakan manusia-manusia yang dapat melakukan apa saja atas manusia lain demi memuaskan hasrat diri dan kelompoknya.

Imajinasi Kolektif

Semangat toleransi, solidaritas, dialog, dan infestasi moral pada tiap tingkatan generasi adalah imajinasi yang diturunkan dalam kerangka praktis seharusnya menjadi pekerjaan rumah mendesak bagi siapun di Negara ini.

Hal ini harus dibangun dalam dalam kerangka pemikiran filosofis, sosiologis dan budaya yang mulai ditinggalkan.

Harapan dari ini semua adalah dapat menciptakan generasi masa depan yang lebih toleran, damai, ramah, terbuka tapi kritis, dan berjiwa damai.

Tidak bersikap jumawa dan mengedepankan sikap menghargai manusia lain dan memiliki pengertian yang tinggi terhadap perbedaan.

Imajinasi kolektif untuk kemanusiaan adalah upaya menempatkan manusia dalam ruang-ruang kemansiaannya yang utuh bukan untuk dieksploitasi.

Hal ini diperlukan ketika realitas masa depan nilai kemanusiaan Indonesia yang saat ini tergadaikan dan diasingkan.

Harapan akan segala persoalan ketika nilai kemanusiaan kembali dihargai  akan dapat diminimalisir sekecil mungkin pada titik yang menentrankan apabila menjalankan nilai-nilai  sebagaimana telah disebutkan di atas. (*)

Ironi dan Absurditas Politik

By

Panggung Teater

Lintasan peristiwa sosial politik dewasa ini menunjukkan bahwa diskursus politik bangsa kita menempatkan dirinya dalam panggung teater yang di dalamnya kita dipertontonkan berbagai pertunjukkan ironi dan absurditas politik.

Misalnya, para tokoh politik yang saling lempar cacian, sindiran dan bahkan saling tuduh. Elit politik menampilkan tauladan yang buruk, bersikap penuh ironi dan membangun perspektif absurd.

Ironi dan absurditas politik bangsa telah meletakkan ruang politik kita seperti apa yang diungkapkan Yasraf A Piliang, pada sikap, tingkah laku, cara bicara, bahasa, simbol dan citraan yang bersifat ironi.

Penjungkirbalikan kata dan perbuatan, inkonsistensi antara ideologi dan gaya hidup,dan berlawanan antara etika politik dan tindakan politik. Inilah yang menurutnya dikatakan politicus ironia.

Dia melanjutkan, absurditas praktik dan realitas politik yan dipertontonkan politisi dan birokrat bangsa ini telah membentangkan sebuah realitas dari kehampaan makna politik, ketiadaan nilai dan substansi politik, pengancuran tujuan politik, pendangkalan ideologi politik, dan degradasi moralitas politik, yang akhirnya melahirkan politicus absurditas.

Kebijakan dan Regulasi Palsu

Begitu banyak tontonan ironi dan absurditas yang menyeruak ke permukaan baik di media informasi, ruang diskusi, maupun di tengah-tengah masyarakat yang dipertontonkan oleh elit politik.

Tontonan itu menunjukkan bahwa ironi dan absurditas kini tidak lagi sekedar pertunjukan pada wilayah komunikasi politik tapi telah menjelma menjadi sikap hidup, paradigma berfikir, dan pandangan dunia yang dihirup elit politik dan masyarakat politik kita.

Menurut Jhon Evan seorang Filosof yang menggunakan perspektif Plato mengungkapkan, ironi politik (political irony) adalah sebuah kondisi ketika di mana dalam ruang-ruang politik hadir berbagai bentuk kontradiksi, pertentangan, disparitas, inkosistensi, inkompatibilitas, ambivalensi, dan paradok.

Berkaca dari perspektif Evan dengan melihat kondisi politik bangsa, maka kita akan mendapatkan kesesuaian. Efek lebih jauh dari semua ini bukan hanya terciptanya ironi politik, namun akan berujung pada pegaburan bahkan kepalsuan. Jika akibat dari ironi adalah pengaburan dan kepalsuan politik, maka tiap kebijakan akan melahirkan pengaburan dan kepalsuan regulasi dan hukum.

Ini dapat dibuktikan ketika lembaga hukum memproduksi citra-citra seolah-olah pengadilan telah menciptakan keadilan, dan regulasi seolah telah menghadirkan diri untuk kepentingan masyarakat namun kenyataannya regulasi absen dari masyarakat.

Fondasi: Transendensial dan Metafisika

Ironi dan absurditas politik yang menjangkiti bangsa ini berkembang seperti virus ke tiap sudut ruang politik bangsa ini akibat kehilangan fondasi nilai-nilai transendensi dan metafisisnya. Tidak ada lagi fondasi metafisis yang memayungi setiap wacana dan aktor politik yang merasa harus takut akan dosa, harus takut akan malu, harus takut untuk tak dicintai atau takut dihukum.

Tampilan panggung politik bangsa kita yang seperti inilah yang pada akhirnya menciptakan terhambatnya akselerasi untuk menjadi lebih baik atau kemampuan untuk mentransformasikan diri secara dialektis ke arah yang selalu siap untuk menyonsong peradaban.

Kondisi seperti ini akhirnya pilihan untuk kembali pada nilai-nilai luhur bangsa (metafisik) dan transendensial (Tuhan) menjadi sebuah keharusan. Karena diharapkan dari pilihan ini akan terlahirnya kembali tauladan politik, dan orang besar yang dapat mencairkan kebekuan politik dan menghentikan fase ironi dan absurditas politik yang menerpa bangsa ini. (*)

Ekonomi

Politik

Kampus

Multimedia

Opini

Penetapan DCT dan Kesiapan Pelaksanaan Pemilu

Penetapan DCT oleh KPU bisa menjadi momentum bagi calon pemilih untuk lebih serius mencermati DCT yang ada, terutama figur-figur yang akan dipilih pada pemilu di daerah pemilihannya masing-masing.

Koperasiana