GEMA NURANI

Latest Strategic News for Progressive Indonesia

You are here: Home / Archives for Zaki Faddad

Mewujudkan Desentralisasi Hijau di Daerah Otonomi Baru

By

Pada tanggal 22 Oktober 2012, DPR RI telah mengesahkan beberapa daerah baru di antaranya provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Pesisir Lampung Selatan, Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak.

Pemekaran wilayah menjadi daerah administrative otonom memang menimbulkan dampak positif maupun negatifnya. Salah satu persoalan utama dalam otonomi daerah terkait tentang pengelolaan sumber daya alam.

Pengelolaan sumber daya alam seharusnya melibatkan masyarakat setempat secara pro-akftif. Karena bagaimanapun kelompok masyarakat itu mengetahui persis bagaimana menjaga alamnya, selain sebagai andalan pemenuhan kebutuhan hidup.

Dilema Desentralisasi

Pada dasarnya, maksud desentralisasi atau otonomi daerah bertujuan, sebagaimana diamanatkan oleh UU No 32 tahun 2004, untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan public demi kesejahteraan bersama.

Namun, pada kenyataannya, daerah-daerah mengajukan otonominya agar merespon kebutuhan i masyarakat setempat demi kesejahteraan bersama. Memang, salah satu keuntungan utama dari desentralisasi adalah meningkatnya pendapatan daerah dan memiliki hak yang lebih besar atas sumberdaya alam yang ada di daerah tersebut.

Terkait dengan sumber daya alam, logika yang digunakan dalam desentralisasi adalah masyarakat di daerah mengetahui secara pasti bagaimana mengelola kekayaan alam untuk kesejahteraannnya, di samping tahu persis bagaimana menjaga alamnya.

Namun, terkadang idealitas ini tidak dilaksanakan, melainkan, dengan dibukanya daerah baru maka akan semakin terbuka kesempatan untuk mengeruk sumber daya alam sebesar-besarnya, dan tidak memperhatikan keseimbangan alam.

Persoalannya ada pada penyalah gunaan kekuasaan yang diberikan sebagai aji mumpung dari desentralisasi. Beberapa oknum dengan gampang menggunakan kekuasannya untuk mempermudah akses mengeksploitasi alam yang justru untuk kepentingan segelintir orang dan kelompok tertentu.

Alih-alih mensejahterakan masyarakat, justru menciptakan oligarki baru yang mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari sumber daya alam di daerah baru.

Akibatnya terjadi konflik antara masyarakat sekitar dengan pemerintah daerah. Konflik-konflik seperti kasus Mesuji adalah suatu contoh kegagalan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alamnya.

Eksploitasi yang disertai dengan pembalakan dilakukan secara semena-mena dan bukan untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Bahkan ironisnya, penduduk setempat tidak dapat memanfaatkan kekayaan alamnya yang sebelumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Cita-cita desentralisasi hanya omong kosong ketika sistem birokrasi masih saja tetap sama, tidak memperhatikan masyarakat lokal dan keseimbangan sumber daya alam, yakni adanya keseimbangan antara alam dan manusia di sekelilingnya.

Desentralisasi Hijau

Dalam desentralisasi diperlukan suatu prinsip hijau, yang peduli pada lingkungan yaitu alam, flora-fauna dan juga masyarakat disekelilingnya.

Oleh sebab itu dibutuhkan keseriusan pemerintah daerah dalam mendayagunakan atau secara pro aktif dan mengajak masyarakat setempat untuk menjaga alam sekaligus meningkatkan kesejahteraannya.

Pelibatan masyarakat setempat secara penuh dalam mengelola kekayaan adalah keharusan berdasarkan pandangan antara lain sebagai berikut.

Tujuan desentralisasi adalah untuk meningkatkan pelayanan public sehingga dapat menjangkau masyarakat yang sebelumnya tidak pernah diperhatikan. Tidak pantas ketika kekayaan alam dieksploitasi untuk kepentingan pribadi dan golongan tertentu.

Masyarakat lokal memiliki sensitibilitas dalam mengelola alam secara benar dan tidak merusak. Sederhana, mereka tinggal dan hidup di daerah itu, secara tidak langsung menjaga alam berarti menjaga kehidupan mereka.

Selanjutnya, mencegah konflik. Kasus-kasus konflik di Indonesia banyak yang disebabkan karena salah urus dalam pengelolaan sumber daya alam.

Dan pada akhirnya tugas pemerintah daerah adalah sebagai koordintor dari pelaksanaan sumber daya alam, yang mana mempertemukan antara tujuan daerah dengan pihak stake holder dan masyarakat lokal. Hal ini harus dilakukan untuk mewujudkan harmonisasi pengelolaan sumber daya alam.

Prinsip hijau mutlak diperhatikan dan dicampkan oleh setiap pemerintah daerah. Dan terkhusus untuk pemerintah daerah yang baru dibentuk harus dilihat bahwa amanat desentralisasi bukan untuk mengeruk kekayaan alam sebesar-besarnya, melainkan mendistribusikan kesejahteraan dengan tetap menjaga alamnya agar tetap lestari.

Kepemimpinan Jenderal Purnawirawan Masih Diperlukan

By

Menjelang 2014 nanti, banyak sekali diskursus mengenai siapa yang layak untuk menjadi presiden RI kedepannya. Akhir-akhir ini, diskursus lebih diarahkan pada predikat seorang, bukan sifat melainkan status seseorang seperti isu kepemimpinan tua-muda, gender, bahkan menjurus pada profesi tertentu.

Contohnya, masih dipersoalkan mengenai kepemimpinan dengan predikat tua dan muda. Banyak yang menunjuk pada kepemimpinan yang muda lebih baik dari yang tua. Hal ini tentu saja masih dalam tataran asumsi yang belum sepenuhnya benar. Yang muda pun belum tentu lebih baik dari yang tua.

Bahkan akhir-akhir ini, banyak kasus yang menimpa para politisi muda. Alih-alih menunjukkan kualitasnya sebagai pemimpin berkualitas, justru mereka terjebak dalam beberapa korupsi yang sangat merugikan negara.

Namun perlu dicatat kembali bahwa menjadi presiden merupakan hak seluruh warga negara yang telah cukup umur dan sehat fisik maupun mentalnya, sekaligus dicalonkan oleh partai politik dengan syarat tertentu. Singkatnya, semua orang yang memenuhi persyaratan ini layak untuk menjadi presiden.

Meski adanya syarat-syarat itu, tulisan ini akan berargumen, dengan predikat profesi yang melekat pada calon kandidat, bahwa ex- jenderal militer masih layak untuk menjadi kandidat calon presiden.

Tak Ada Masalah bagi Kepemimpinan Jenderal Purnawirawan

Alasan utama mengapa jenderal purnawirawan masih layak untuk memimpin negara ini ke depan ialah, dengan melihat sejarah, stabilitas politik mampu terjaga dengan baik. Pembangunan kemungkinan besar akan berjalan dengan baik dalam suasana pemerintahan yang stabil.

Sudah dua jenderal menjadi orang nomor satu di negeri ini, sudah cukup pula membuktikan bahwa mereka mampu membawa dalam situasi politik yang cukup stabil, meskipun pada bidang-bidang lain memiliki kelemahan.

Jenderal Suharto mampu mempertahankan pemerintahannya selama 32 tahun. Dengan masa pemerintahannya yang lama, ia dianggap cukup berhasil dalam pembangunan di negara ini, meski pada akhir pemerintahannya, Indonesia terjebak dalam krisis ekonomi yang begitu hebat.

Selain itu, corak kepemimpinan yang otoriter pada masanya menjadi sebuah dosa besar dalam iklim masyarakat demokratis.

Namun begitu,anggapan bahwa kepemimpinan dari kalangan militer tidak cocok dalam iklim demokrasi ternyata mampu dijawab oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Ia juga tidak begitu menampakkan corak otoritarianismenya. Peran sipil dalam demokrasi diberikan wadah dan ruang untuk menyuarakan pendapatnya.

Ia mampu mempertahankan dua kali periode pemerintahan, dan dianggap mampu membawa Indonesia pada kondisi ekonomi yang cukup baik setelah krisis moneter 1998.

Para jenderal memiliki kemampuan, berdasarkan pengalamannya, dalam mengelola suatu institusi tingkat tinggi. Sehingga tidak merasa kaget dan menghabiskan banyak energy untuk mempelajari dasar administrasi institusi dan kepemimpinan birokrat.

Kepemimpinan dari kalangan militer bisa mungkin sekali menjadi kebutuhan akan kepemimpinan Indonesia mendatang. Dengan kemampuannya menjaga stabilitas politik juga dapat berpengaruh besar untuk menjamin keamanan bagi roda ekonomi di negara ini.

Meski begitu, masih ada beberapa hal yang patut dicermati bahwa seorang kandidat presiden kedepan harus memiliki keluarga yang harmonis. Analoginya, bagaimana mampu memimpin negara ini jika memimpin keluarganya saja tidak bisa.

Bagaimanapun seorang pemimpin, baik dari kalangan militer atau sipil harus diawali dengan niatan yang tulus untuk memimpin negara ini menjadi lebih baik. Yakni, dengan mementingkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Dan juga perlu ditegaskan di sini, bahwa kepemimpinan dari kalangan militer adalah ideal di atas kertas yang masih perlu dibuktikan melalui kinerja di masa-masa yang akan datang. Dengan tidak mengulangi kesalahan para pemimpin terdahulu dan berupaya keras untuk  menunjukkan progress yang lebih baik dari kepemimpinan sebelumnya.

 

Disfungsi Penggrasian Terpidana Narkoba

By

Sudah dua kali presiden memberikan grasi yang sangat kontroversial. Keringanan hukuman ini diberikan kepada dua penjahat narkoba. Uniknya, kedua grasi itu diberikan dengan alasan yang berbeda. Grasi memang menjadi hak prerogatif presiden, namun sebagai pemimpin tertinggi negeri ini, seharusnya presiden mampu mempertimbangkan manfaat yang lebih besar bagi negeri ini. Grasi kontroversial itu dianggap tidak memberikan manfaat yang besar, melainkan memicu cibiran bahkan kemarahan rakyat.

Disfungsi Penggrasian Terpidana Narkoba

Pada Mei 2012 lalu, presiden memberikan grasi kepada Corby, seorang warga Australia yang kedapatan memiliki dan menjadi pengedar ganja seberat 4, 2 kg. Alasan diberikannya grasi tersebut menurut sejumlah pejabat pemerintah menunjukkan murahnya hati pemerintah terhadap bangsa asing. Selain itu, harapannya, grasi kepada Corby mampu menyelamatkan warga Indonesia dari segala bentuk hukuman di luar negeri.

Namun latar belakang itu inkoheren terhadap fakta bahwa tiada ampun bagi warga negara Indonesia di luar negeri yang sedang dijerat hukuman. Bahkan disinyalir, adanya ketidak adilan dalam memberikan hukuman bagi tenaga kerja Indonesia di sana. Di Malaysia terutama, terdapat 300 TKI yang akan dihukum mati oleh pemerintah setempat.

Alasan pemerintah dalam memberikan grasi bertentangan dengan kenyataan yang ada. Alih-alih warga negara kita mendapatkan keringanan hukuman yang sama, namun pada kenyataannya tetap tiada ampun bagi mereka yang mendapatkan hukuman.

Pemberian grasi bagi Corby justru lebih menunjukkan lemahnya posisi Indonesia di dunia Internasional. Pemerintah tidak mampu menghadapi tekanan dari pihak asing. Namun sebaliknya, pemerintah justru bebal dengan berbagai kritik yang datang dari negeri sendiri.

Grasi kontroversial lain diberikan kepada terpidana mati kasus narkoba bernama Meirika Franola alias Olla pada bulan ini. Alasan diberikannya grasi salah satunya adalah pemerintah berupaya mengurangi hukuman mati kepada para narapidana, sebagaimana yang dilakukan oleh banyak negara bahwa hukuman mati adalah hukuman yang kontroversial dan kurang menghargai hak paling asasi manusia yaitu hak untuk hidup.

Namun bagaimanapun juga, ditengah pro kontra dari hukuman mati yang diberikan, perlu dipertimbangkan aspek maslahah tentang hukuman mati. Dalam kasus pembunuhan misalnya, Grasi mungkin sangat menyakitkan dari perspektif keluarga korban jika diberikan kepada si pembunuh. Namun untuk kasus narkoba, grasi akan sangat menyakitkan bagi ribuan bahkan jutaan orang tua korban narkoba atau seluruh orang tua di Indonesia yang khawatir anaknya terjerat narkoba.

Jika  Negara memiliki keberanian untuk mengeksekusi mati satu saja terpidana narkoba, meskipun dianggap tidak ada efek jeranya, namun sebenarnya telah menyelamatkan ribuan anak bangsa dari jeratan narkoba. Namun jika Negara tidak ada keberanian sedikitpun untuk menghukum mati mereka maka negara ikut andil dalam menjerat banyak anak bangsa dari narkoba.

Negara harus Tegas

Negara harus meninjau ulang komitmennya untuk encegah penyebaran narkoba di negeri ini. Penduduk Indonesia tertama generasi muda harus diselamatkan dari jeratan narkoba. Narkoba tidak hanya merusak saraf namun juga menghasilkan mental yang buruk bagi pemakainya.

Oleh sebab itu, kedepannya pemerintah harus selektif dalam memberikan grasi dengan mempertimbangkan asas keadilan dan maslahah, untuk kepentingan bangsa tyang lebih luas. Untuk kasus narkoba, pemerintah harus tegas, untuk menyelamatkan generasi muda Indonesia, karena merekalah tumpuan bagi bangsa ini di masa yang akan datang.

Peringatan Milad RI-67: Keadilan Sosial Untuk Kebanggaan sebagai Satu Bangsa

By

Usia kemerdekaan Indonesia tidak lagi muda. Menginjak umur ke-67 sudah seharusnya negara ini banyak belajar untuk mampu mewujudkan cita-cita perjuangan kemerdekaan bangsa. Namun persoalannya, sudahkah negara ini disebut merdeka dalam pengertian yang sebenar-benarnya seperti cita-cita para pendiri bangsa ini.

Kemerdekaan yang kita nikmati saat ini, menengok kembali sejarah, tidak dapat dilepaskan dari sebuah persatuan nasional. Ini tumbuh bermula dari satu kebanggaan dan persatuan nasional untuk bersama-sama berdikari sebagai bangsa yang mandiri, tidak terjajah oleh bangsa lain.

Di sini kita akan kembali sejenak merenungkan apa yang sejatinya diharapkan oleh Founding Fathers negeri ini. Bahwa kemerdekaan sejati yang diinginkan tidak hanya berdaulat yakni terbebas sepenuhnya dari penjajah, juga menjadikan rakyat Indonesia yang adil dan makmur.

67 tahun kita resmi terlepas dari penjajahan bangsa asing. Penjajahan sangat membuat rakyat Indonesia menderita yakni tercerabutnya rakyat dari kesamaan hak dan keadilan ekonomi. Sehingga cita-cita para pendiri bangsa tidak lain adalah mengarahkan negara agar berfungsi mendistribusikan perekonomian secara lebih adil dan merata.

Nasionalisme: Kebanggaan Nasional dan Kohesi Sosial

Nasionalisme sering dikaitkan dengan adanya persamaan senasib dan seperjuangan, yakni bersama-sama menjadikan bangsa ini tumbuh berdikari. Konsekuensinya adalah saling bergotong-royong mengelola bangsa ini dan mendistribusikan kekayaan yang didapatkannya untuk memenuhi kesejahteraan seluruh anak bangsa dengan berkeadilan.

Oleh sebab itu, negara ini sejak semula diarahkan untuk mengelola seluruh kekayaan yang dimilikinya berdasar atas asas kekeluargaan dan kegotong-royongan. Harapannya terdapat pemerataan ekonomi secara berkadilan.

Nasionalisme yang dibentuk pada masa awal pendirian bangsa ini dapat dikatakan rasional. Kesatuan berbagai daerah-daerah menyatakan perasaan sebangsanya tidak lain sebagai upaya untuk terlepas dari bentuk ketidak-adilan ekonomi pada masa penjajahan.

Konstitusi awal jelas telah mengarahkan perekonomian untuk dikelola secara adil dan merata bagi kesejahteraan seluruh rakyat.

Jika menghayati makna ini, maka nasionalisme merupakan bentuk perwujudan dari kebanggaan bernasional, dan kohesi kebangsaan yang mampu menyatukan seluruh pluralitas bangsa untuk sama-sama saling bergotong royong ke arah pembangunan bangsa yang sejahtera, adil dan makmur.

Nasionalisme dalam Titik Nadir

Menginjak usianya yang ke 67 tahun ini, cita-cita ekonomi yang berkeadilan tampaknya perlu direnungan kembali.

Masih banyak persoalan yang belum terselesaikan, terutama munculnya konflik-konflik yang dilatar belakangi oleh persoalan ekonomi sumber daya.

Kasus Mesuji dapat dijadikan contoh bahwa konflik disebabkan oleh ketidakadilan. Kompensasi atas penggunaan lahan milik masyarakat setempat tidak pernah terealisasikan. Akibatnya, hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh rakyat tidak terpenuhi.

Hal serupa juga terjadi di Papua. Desentralisasi yang dibentuk untuk mempermudah redistribusi ekonomi tidak berjalan dengan baik. Pengelolaan terhadap kekayaan alam yang dimiliki daerah tersebut ternyata tidak dibarengi oleh peningkatan kesejahteraan masyaraat setempat. Akibatnya timbul ketidak nyamanan masyarakat yang mengancam pada disintegrasi bangsa ini.

Memang dalam perjalanannya saat ini, Indonesia mengalami peningkatan ekonomi yang sangat cepat. Pendapatan perkapita kita mencapai angka USSD 3.300. Pertumbuhan kelas menengah meningkat secara tajam.

Namun di bawah, masih dijumpai ketimpangan kesejahteraan yang sangat lebar. Sebagian masyarakat kita masih banyak yang masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sekolah menjadi barang yang mewah karena harga-harga pangan semakin mahal. Kebutuhan pangan kita masih saja impor sehingga para petani kita berubah nasibnya.

Persoalan-persoalan inilah yang mengakibatkan rasa nasionalisme dalam titik nadir. Masihkah negara mengharapkan terbentuknya nasionalisme secara seremonial dari rakyat yang masih belum merasakan keadilan?

Apa yang dapat dibanggakan dari bangsa ini jika untuk hidup saja masih kesulitan. Janganlah mengharap persatuan nasional jika masih ada jurang social yang begitu lebar. Untuk itu, sebagai refleksi atas kemerdekaan yang ke-67 ini, nasionalisme dan peringatan kemerdekaan tidak cukup sekedar menghimbau rakyat untuk mengadakan upacara bendera dan mengibarkan bendera di rumah-rumah.

Nasionalisme dan kemerdekaan dalam artian sebenarnya dapat terwujud ketika sudah tegaknya keadilan sosial yang menjadi cita-cita kemerdekaan bangsa.

Ramadhan dan Pendidikan Moral Politik

By

Buruknya perilaku politik yang tampak dalam kehidupan bernegara di Indonesia, seperti maraknya kasus-kasus korupsi, dianggap karena perilaku politik, terutama dilakukan oleh elit politik, yang dikendalikan oleh hawa nafsu.

Sementara bagi umat Islam, puasa ramadhan yang sebentar lagi akan berakhir ini adalah momen untuk melatih diri mengendalikan hawa nafsu. Agar puasa tidak sia-sia, makna ibadah ini perlu dimaknai oleh elit politik kita agar membawa perubahan perilaku politiknya demi kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.

Puasa hanyalah sebagai awal bagi manusia untuk merefleksikan kembali apa yang telah diperbuatnya, latihan untuk mengasah kepekaan nurani. Ketika nurani peka, mana yang hak dan batil akan terang, beramar ma’ruf nahi mungkar dan terinternalisasi nilai-nilai ilahiyah ini dalam perilaku politik untuk hari-hari yang akan datang.

Dengan demikian harapannya, puasa dapat dijadikan pelajaran, terutama bagi para elit politik untuk mampu mengekang hawa nafsunya.

Politisi dengan kekuasaannya memiliki peluang yang sangat besar terhadap terkuasainya hawa nafsu, akibatnya,  penyimpangan-penyimpangan terhadap nilai dan moral rawan terjadi. Sekali lagi mengingat adagium Lord Acton tentang sifat kekuasaan yang cenderung korup: “power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely”

Hawa nafsu dalam Politik

Hawa nafsu dalam Al Quran dipahami sebagai keinginan yang berasal dari diri/nafs (ammarah) yaitu struktur jiwa yang paling rendah (Q.S 14:37).

Islam berulangkali menyebutkan larangan untuk mengikuti hawa nafsu, di samping mengarah pada keburukan dan juga mengarahkan orang  untuk lalai dari Allah SWT dan Rasulnya (misalnya, Q.S 2:87, 2:120, 4:135, 5:48).

Dalam kehidupan, hawa nafsu mendorong kepada kesombongan, menolak keadilan, dan mengada-ada dari larangan dan perintah agama.

Dalam wilayah politik hawa nafsu mendorong  orang untuk menolak keadilan, memberikan kesaksian palsu yang pada intinya mengarah pada penghalalan segala cara untuk memuluskan atau melanggengkan hasrat kekuasaan yang melekat pada dirinya.

Ketika hawa nafsu mengendalikan perilaku politik maka praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme masih tetap marak terjadi. Begitu juga dengan hokum dapat diputarbalikkan dicari-cari celahnya agar selamatlah mereka melakukan penyelewengan.

Supremasi hukum juga jauh dari harapan lantaran cenderung tebang pilih bahkan sandiwara hukum menjadi kenyataan yang terjadi.

Intinya, hawa nafsu mendorong seseorang untuk mengagungkan hasrat duniawi dengan melupakan aspek spiritual dan melalaikan Allah.

Meskipun politik selalu berbicara masalah duniawi, namun Islam sebagai agama rahmatan lil alamin selalu mempertimbangan keseimbangan antara aspek duniawi dan ukhrawi.

Oleh sebab itu agama selalu mengingatkan manusia agar tidak terjebak dalam aspek duniawi semata namun mengarahkan untuk tetap memperhatikan aspek spiritualitas untu mewujudkan dunia yang lebih baik.

Puasa dan Latihan Melawan Hawa Nafsu

Bagi muslim, puasa  dipahami  sebagai suatu latihan untuk mengekang hawa nafsu. Puasa memang dimulai dari menahan untuk tidak makan, minum dan berhubungan badan sejak fajar hingga terbenam matahari.

Dari melatih diri untuk menahan apa yang dihalalkan, puasa seharusnya kemudian dihayati secara lebih luas, yakni sebagai latihan untuk mewujudkan keimanan dan ketakwaan dalam diri sebagai benteng perilaku manusia di dunia.

Puasa dalam bulan Ramadhan seharusnya  dipahami secara lebih luas. Puasa tidak sekedar dipahami sebagai sekedar ibadah dan momen untuk membersihkan diri dari segala macam dosa yang telah dilakukan selama satu tahun.

Jika ibadah ini dijadikan sebagai kesempatan bertaubat, tentunya pertobatan itu harus dilakukan secara sungguh-sungguh dengan menghindari dosa-dosa yang sama atau lainnya pada hari-hari kemudian.

Jika puasa dimakanai sebagai pertobatan yang sungguh maka akan terwujud perubahan perilaku yang lebih baik.

Puasa seharusnya dapat dijadikan sebagai upaya dalam melatih diri untuk mengasah kembali fakultas-fakultas spiritual. Menjadikan manusia, terutama politisi, untuk peka melalui pendengaran, penglihatan dan nurani terhadap kebenaran, keadilan, putunjuk atau bimbingan terhadap iman dan ilmu.

Ramadhan sebentar lagi akan berakhir. Siapapun tidak ingin sia-sia ibadah yang dilakukannya. Bagi politisi, agar ibadahnya tidak sia-sia, puasa seharusnya memberikan suatu pelajaran kepadanya untuk selalu menggunakan nuraninya dalam perilaku politik.

Agar makna puasa ini terinternalisasi dalam diri politisi, setidaknya mereka perlu membuka kesadarannya terhadap hal berikut.

Pertama, secara vertikal, bahwa seluruh manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT. Tidak ada yang lebih tinggi kedudukannya daripada Allah. Siapapun adalah abdi Allah di muka bumi. Tidak ada yang istimewa dihadapan-Nya kecuali tingkat ketakwaan.

Dengan menyadari hal ini,  setiap perilakunya, seorang politisi harus selalu sadar bahwa tindakannya selalu diawasi oleh Allah. Oleh sebab itu, jauhi perbuatan yang dilarangnya. Tidak bernafsu pada hasrat kekuasaan yang membuatnya sombong, sebagai awal mula kesyirikan.

Kekuasaan adalah titipan yang harus digunakannya secara sadar sebagai upaya mendekatkan diri kepada-Nya.

Dari aspek horizontal, kekuasaan yang diduduki politisi adalah mandat rakyat. Kedudukan yang didapat politisi tidak lain adalah amanah yang harus diembannya. Maka kewajibannya adalah transparan terhadap rakyat yang memilihnya dan sepenuh hati dan tidak hianat memperjuangkan kepentingan rakyatnya.

Harapannya, dengan mengemban tugas horizontal ini, seorang politisi mendapat ridho dari Allah SWT. Wallahualam

 

 

Ekonomi

Politik

Kampus

Multimedia

Opini

Penetapan DCT dan Kesiapan Pelaksanaan Pemilu

Penetapan DCT oleh KPU bisa menjadi momentum bagi calon pemilih untuk lebih serius mencermati DCT yang ada, terutama figur-figur yang akan dipilih pada pemilu di daerah pemilihannya masing-masing.

Koperasiana