GEMA NURANI

Latest Strategic News for Progressive Indonesia

You are here: Home / Archives for Headline

Panglima TNI: Perang Berlatar Belakang Pangan dan Air di Garis Ekuator Adalah Ancaman Nyata

By

Rapat Koordinasi Nasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2016. (Foto: Puspen TNI)

Rapat Koordinasi Nasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2016. (Foto: Puspen TNI)

Jakarta, GEMA NURANI ** Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengungkapkan, ancaman nyata Bangsa Indonesia ke depan adalah berubahnya latar belakang dan lokasi konflik atau perang dari perang yang 70 persen berlatar belakang energi di wilayah Timur Tengah, berubah menjadi perang berlatar belakang pangan, energi, dan air di wilayah ekuator. Salah satunya, Indonesia.

Hal tersebut termaktub dalam ceramah Panglima TNI yang disampaikan Asisten Teritorial (Aster) Panglima TNI Mayjen TNI Wiyarto berjudul ‘Memantapkan Peran TNI dalam Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Guna Mendukung Stabilitas Keamanan Nasional’.

Ceramah dilakukan di hadapan 1.500 peserta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2016, bertempat di Hotel Bidakara, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 71-73, Jakarta Selatan, Senin (7/3/2016).

Panglima TNI menjelaskan, salah satu sebab terjadinya konflik yakni perkembangan penduduk dunia yang sangat pesat. Pada 1975, jumlah penduduk dunia mencapai 4 milliar, dan berkembang menjadi 7 milliar pada 2011.

“Diprediksi akan bertambah menjadi 11 milliar pada 2035. Dengan adanya penambahan jumlah penduduk tersebut maka kebutuhan energi, pangan, dan air akan semakin meningkat,” tuturnya.

Jenderal Gatot memaparkan, idealnya kapasitas bumi dihuni oleh sekitar 3- 4 milliar manusia. Dengan penambahan penduduk bumi 3 kali lipat, bisa menyebabkan standar hidup manusia menurun, karena kemiskinan, kelaparan, dan kesehatan buruk.

Panglima TNI mengingatkan, konflik sosial yang terjadi di Indonesia tidak luput dari pengaruh campur tangan pihak luar yang memanfaatkan orang dalam, untuk direkayasa dan dibentuk opini, sehingga timbul kebencian, ketagihan bertengkar, saling tuduh, bahkan saling bunuh.

“Pihak asing tidak suka Indonesia bersatu, maju, dan menjadi negara yang besar. Seharusnya, bangsa Indonesia sadar. Dan inilah yang dinamakan proxy war,” ucapnya.

Ia berpesan, sebagai sesama aparatur pemerintah agar selalu kompak. Selain itu, melaksanakan strategi pencegahan konflik sosial kepada masyarakat dengan selalu mengutamakan tindakan-tindakan terpuji.

Misalnya, menebarkan salam, menjalin silaturahmi dan persaudaraan, saling menasihati dalam kebaikan, selalu berbuat kebajikan dan mencegah kemungkaran dalam menyelesaikan setiap masalah melalui pendekatan antropologi budaya serta soft power melibatkan semua unsur masyarakat terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

Hadapi Proxy War

Sebelumnya, Panglima TNI melakukan penandatanganan Pakta Pertahanan Proxy War Media dengan CEO TV BMW (Berita Mitra Warga) Media Group, Arvin Miracelova, serta sebelas Lembaga/Organisasi, di ruang Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Sabtu (27/2/2016).

Ia berpandangan, ancaman proxy war semakin nyata, dan dilakukan dengan langkah soft serta tidak melanggar HAM. Untuk menghadapinya, diperlukan media yang dapat berperan sebagai penyeimbang dengan biaya murah dan dapat menjangkau semua kalangan.

“Proxy war berperang di segala lini kehidupan berbangsa dan bernegara serta tidak terlihat, karena menggunakan segala macam cara, dan yang paling efektif adalah menggunakan media,” kata Jenderal Gatot.

TNI dan TV BMW bersama dengan stakeholders melakukan kegiatan program inkubasi pembinaan konten televisi dalam pemberdayaan yang berwawasan nasionalis-religius. Salah satunya melalui program tayangan ‘Pondok Cerdas Warga’, sebagai sarana masyarakat untuk pembelajaran konten positif dan mengajak masyarakat untuk membangun konten dan mengangkat potensi lokal yang edukatif.

CEO TV BMW Media Group, Arvin Miracelova, mengatakan, program Pondok Cerdas Warga bertujuan membangun konten yang mengangkat potensi lokal dan edukasi.

“Lewat program ini, nantinya warga binaan TNI akan mengangkat potensi lokal masyarakat dalam membuat konten program televisi yang diperuntukkan untuk masyarakat setempat,” ungkapnya.

Dengan adanya program ini, sambungnya, masyarakat di seluruh Indonesia dapat menikmati pembelajaran yang penuh inovasi, sehingga secara aktif dapat membendung terjadinya Proxy War.

Kesebelas Lembaga dan organisasi yang ikut menandatangani Pakta Pertahanan Proxy War Media adalah Produksi Film Indonesia, Pengurus Besar Nahdatul Ulama, Persatuan Guru Republik Indonesia, Ikatan Penerbit Indonesia, Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia, Indonesian Cable Television Association, Komisi Corporation Social Responsibility Nasional, Asosiasi Baitul Maal wa Tamwil, Buqu Global, NIN Media, dan Dewan Masjid.

Selain Penandatangangan Pakta Pertahanan Proxy War Media, juga dilaksanakan MoU antara TV BMW dengan delapan Lembaga/Organisasi, yaitu Produksi Film Indonesia, Pengurus Besar Nahdatul Ulama, Persatuan Guru Republik Indonesia, Ikatan Penerbit Indonesia, Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia, Indonesian Cable Television Association, Komisi Corporation Social Responsibility Nasional, dan Asosiasi Baitul Maal wa Tamwil.

Turbulensi Perekonomian Dunia, Faisal Basri: Jangan Pasang Target Peningkatan Ekspor Terlalu Tinggi

By

Ekonom Faisal Basri. (Foto: Faisalbasri01 WordPress)

Ekonom Faisal Basri. (Foto: Faisalbasri01 WordPress)

Jakarta, GEMA NURANI ** Ekonom Faisal Basri berpandangan, ada baiknya pemerintah menitikberatkan upaya pada penjagaan stabilitas ekonomi, untuk menghadapi kondisi tertekan dengan ancaman dari berbagai penjuru, akibat pasar dunia yang sedang tertekan.

“Lebih baik melunakkan target. Karena pasar dunia sedang tertekan, ada baiknya tidak memasang  target peningkatan ekspor terlalu tinggi. Sekadar tumbuh saja sudah lumayan, mengingat selama empat tahun terahir selalu merosot dan kian parah dalam dua bulan pertama tahun 2016,” ujar Faisal dalam laman pribadinya, Selasa (8/3/2016).

Menurutnya, hal yang cukup mengkhawatirkan adalah penerimaan negara dua bulan pertama tahun ini yang turun dibandingkan 2014 dan 2015.

“Boleh jadi karena potensi penerimaan tahun ini sudah disedot tahun lalu karena ‘kalap’ defisit APBN bisa menembus 3 persen dari PDB, sehingga melanggar Undang-Undang Keuangan Negara,” tandas Chief of Advisory Board of Indonesia Research & Strategic Analysis (IRSA) tersebut.

Akibat penerapan jurus ‘jalan pintas’, sambungnya, justru muncul komplikasi di sektor lain. Muncul pula beragam kebijakan jalan pintas atas nama swasembada yang merusak keseimbangan pasar. Akibatnya, memicu kenaikan harga kebutuhan pokok.

“Ada pula dengan bendera ‘nasionalisme’ untuk mengeruk rente,” ungkap Faisal.

Belum lagi, tuturnya, silang sengketa dan kegaduhan di antara sesama menteri. Ia mengatakan, seharusnya dalam menghadapi tantangan dan ancaman dari luar yang tidak habis-habisnya, para pejabat semakin kompak, dan Presiden efektif sebagai konduktor, memandu semua pemain musik yang tunduk pada partitur, agar orkestrasi menghasilkan nada-nada indah.

“Lebih menjaga yang sudah dalam genggaman ketimbang mengandalkan sesuatu yang tidak sepenuhnya bisa kita kendalikan. Terpenting adalah menjaga daya beli masyarakat. Kedua, mendorong agar investasi swasta terus naik, termasuk penanaman modal asing langsung,” terang dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini.

Tidak Perlu Panik

Lebih lanjut, Faisal memaparkan pengalaman berharga kala menghadapi krisis finansial global 2008. Kala itu, perekonomian dunia mengalami resesi. Hampir semua negara maju dan negara emerging markets mengalami kontraksi ekonomi.

Indonesia bisa menikmati pertumbuhan positif, bahkan mencapai 4,6 persen yang hanya sedikit lebih rendah ketimbang pertumbuhan tahun 2015.

“Tahun ini bahaya menghadang dari segala penjuru. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok melemah, perekonomian Brasil terjun bebas. Emerging markets mengalami penurunan belanja modal dan peningkatan utang swasta,” ulasnya.

Perekonomian negara maju, tambahnya, belum menunjukkan tanda-tanda mampu tumbuh memadai walaupun telah menempuh kebijakan moneter super-longgar, bahkan sejumlah bank sentral telah menggulirkan kebijakan suku bunga negatif. Harga-harga komoditas masih dalam kondisi tertekan.

“Sebagian besar bursa saham dunia goyah. Laba korporasi melandai di mana-mana,” katanya.

Meski demikian, Faisal berpendapat, tidak perlu terjadi kepanikan. Karena, selalu ada peluang dalam turbulensi sekalipun; reason not to worry.

 

Bangun Perbatasan, UNEJ Luncurkan Pusat Studi Perbatasan dan Transnasionalisme

By

Penandatanganan MoU BPPK Kemenlu dan UNEJ, cikal bakal lahirnya Pusat Studi Perbatasan dan Transnasionalisme. (Foto: UNEJ)

Penandatanganan MoU BPPK Kemenlu dan UNEJ, cikal bakal lahirnya Pusat Studi Perbatasan dan Transnasionalisme. (Foto: UNEJ)

Jember, GEMA NURANI ** Bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri (BPPK Kemenlu), Universitas Jember (UNEJ) meluncurkan Pusat Studi Perbatasan dan Transnasionalisme.

“Kedaulatan adalah sesuatu yang tidak bisa dinegosiasikan. Sementara menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI merupakan salah satu dari empat prioritas pelaksanaan kebijakan luar negeri. Kedaulatan adalah kita,” ujar Plt Kepala BPPK, Dubes Salman Al-Farisi, Senin (21/12/2015), dirilis Kementerian Luar Negeri.

Plt. Kepala BPPK menandatangani MoU antara BPPK dan UNEJ mengenai kesepakatan kerja sama penelitian, pendidikan, dan pengabdian pada masyarakat.

Menurut Salman, MoU tersebut merupakan upaya strategis bagi kedua belah pihak. Karena, kajian-kajian yang dilakukan Universitas Jember sangat dimungkinkan dijadikan dasar dalam hal pembahasan kebijakan.

“Banyak sekali persoalan perbatasan dan transnasional yang perlu diselesaikan mulai dari pencurian ikan sampai pada perdagangan manusia. Saat ini saja, ada sembilan kasus yang harus diselesaikan,” kata Salman.

Usai penandatanganan MoU, digelar diskusi ‘Manfaat Kerja Sama Internasional dalam Membangun Wilayah Perbatasan’.

Dalam diskusi, Sekretaris Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional, Damos Dumoli Agusman, menyoroti gap antara diplomasi perbatasan dengan apa yang dipahami oleh publik mengenai perbatasan itu sendiri, terutama mengenai asumsi yang keliru di publik mengenai tiga hal.

“Pertama, seolah-olah pagar maritim NKRI telah tuntas. Kedua, seolah-olah Indonesia bisa menetapkan sendiri batas maritimnya. Dan ketiga, publik tidak dapat membedakan antara garis batas dengan garis klaim,” tutur Damos.

Akademisi UNEJ, Himawan Bayu Patriadi, mengatakan, isu perbatasan tidak cukup sebatas konteks wilayah fisik atau fixed physical border. Negara diminta untuk melaksanakan right to sovereignty yang lebih proaktif dengan cara menangani isu dynamic social border.

Ketua Tim Pengkaji dari PKOPD Universitas Mulawarman, Enny Fathurachmi, menceritakan kondisi di wilayah perbatasan dari sampel penelitian yang telah diteliti oleh Tim Pengkaji, meliputi Kabupaten Malinau, Nunukan, dan Mahakam Utara.

“Minimnya infrastruktur di ketiga daerah tersebut menyebabkan biaya transportasi sangat tinggi, sehingga harga-harga kebutuhan pokok pun melambung,” ungkapnya.

Daulat Maritim

Sementara Perwakilan Tim Pengkaji dari PKSPL IPB, Amril Syahputra Rangkuti, mengetengahkan cita-cita Indonesia menuju Negara Maritim yang tidak hanya mampu memanfaatkan sumberdaya alamnya untuk kemaslahatan bersama, tapi juga menjadi negara yang berdaulat secara maritim.

“Oleh karena itu, visi poros maritim Presiden Jokowi perlu melibatkan koordinasi lintas kementerian,” ucapnya.

Sementara itu, Rektor UNEJ Moh. Hasan, menjelaskan, dalam era globalisasi, perguruan tinggi harus mampu terus meningkatkan kompetensi akademik yang ada, agar mampu bersaing.

Kegagalan dalam meningkatkan kompetensi, sambungnya, menjadi awal ketertinggalan.

“MoU ini akan menjadi langkah awal dalam membangun komunikasi denga Kemenlu dalam hal kajian-kajian isu-isu perbatasan dan transnasional yang sering kali menjadi sorotan,” kata Hasan.

Hingga 2020, Target Perdagangan Indonesia-Korsel US$100 Miliar

By

Mendag Tom Lembong menyerahkan cinderamata Kopi Spesial Indonesia saat bertemu Wakil Menteri Perdagangan Korea Selatan Moon Jae Do. (Foto: Humas Kemendag)

Mendag Tom Lembong menyerahkan cinderamata Kopi Spesial Indonesia saat bertemu Wakil Menteri Perdagangan Korea Selatan Moon Jae Do. (Foto: Humas Kemendag)

Seoul, GEMA NURANI ** Indonesia dan Korea Selatan sepakat memulai kembali pembicaraan Kerja Sama Komprehensif Perdagangan Indonesia dan Korea Selatan (Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement) atau disingkat IKCEPA, di bidang perdagangan barang, jasa, investasi.

Selain itu, kedua negara sepakat meningkatkan kapasitas di berbagai sektor, seperti industri, pertanian, perikanan, dan sumberdaya manusia.

“Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan sepakat menyusun langkah-langkah untuk mencapai target perdagangan yang telah ditetapkan sebesar US$100 miliar hingga pada 2020. Korea Selatan berjanji meningkatkan perdagangan dan investasi di Indonesia,” ujar Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Thomas Trikasih Lembong, di Seoul, Kamis (10/12/2015), dirilis Humas Kemendag.

Ia menjelaskan, Korea Selatan merupakan negara mitra dagang terbesar urutan ke-7 sebagai negara tujuan ekspor Indonesia, dan menduduki urutan ke-6 sebagai negara pemasok.

Investasi Korea Selatan di Indonesia terus meningkat. Pada periode 2010-2014, Korea Selatan menduduki peringkat ke-4 dengan nilai investasi mencapai US$6,82 miliar. Sektor investasi terbesar pada 2014, yaitu pertambangan, industri logam dasar, industri karet, dan industri kulit.

Mendag Tom ingin mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya ke Indonesia. Salah satunya, melalui upaya penciptaan iklim usaha yang kondusif dan atraktif.

“Pemerintah saat ini fokus pada upaya penciptaan iklim usaha yang kondusif dan atraktif dengan mengadopsi kebijakan-kebijakan perdagangan dan investasi yang bersifat terbuka, praktis, dan rasional,” tutur Tom.

Pemerintah Indonesia, sambungnya, sedang giat membangun berbagai infrastruktur, sehingga Korsel dapat memperluas investasinya.

“Pada gilirannya, investasi akan mendorong peningkatan ekspor produk industri, pertanian, dan perikanan Indonesia ke pasar Korea Selatan dan pasar lainnya,” ucap Mendag.

Perundingan Kerja Sama Komprehensif Indonesia-Korea Selatan telah berlangsung dalam tujuh kali putaran. Indonesia dan Korea Selatan telah berhasil menyelesaikan sebagian besar cakupan perundingan yang diperkirakan dapat meningkatkan hubungan kerja sama ekonomi kedua negara.

Industri Kreatif

Bersama Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Triawan Munaf, Mendag berkesempatan berdialog dengan Vice-Chair CJ Group, Milky Lee, dan meninjau fasilitas pengembangan dunia hiburan dan kreatif CJ Entertainment & Media (CJ E&M).

Perusahaan raksasa ini memiliki tiga area bisnis, yaitu makanan, bio farmasi, dan hiburan. Mereka turut mendorong kuliner Korea Selatan mengglobal dan budaya K-pop mendunia.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas antara lain mengenai kerja sama yang dapat dilakukan oleh kedua negara untuk mengembangkan industri kreatif karena Indonesia dan Korea Selatan sama- sama memiliki basis budaya yang kuat.

“Industri film Korea Selatan menjadi tuan rumah di negara sendiri dan mendominasi pasar Korea Selatan sejak industri ini dibuka untuk investasi, termasuk investasi asing, di awal 1990-an,” pungkas Mendag.

Raperda Reklamasi Jakarta, KNTI: Pemprov DKI Tutupi Dampak Buruk Reklamasi

By

Martin Hadiwinata saat Konsultasi Publik Reklamasi Jakarta. (Foto: KNTI)

Martin Hadiwinata saat Konsultasi Publik Reklamasi Jakarta. (Foto: KNTI)

Jakarta, GEMA NURANI ** Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menilai, Rancangan Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura Jakarta bertentangan dan akan melanggar Hak Asasi Manusia dari nelayan tradisional dan skala kecil.

“Perampasan laut dan dampak buruk reklamasi ditutupi-tutupi Pemprov DKI Jakarta,” ujar Kepala Bidang Pengembang Hukum dan Pembelaan Nelayan KNTI, Martin Hadiwinata, kepada Gema Nurani, hari ini, Sabtu (12/12/2015).

Menurutnya, pelanggaran ini terungkap dengan jelas akibat tiadanya perlindungan wilayah tangkap nelayan tradisional dan skala kecil. Padahal, Teluk Jakarta merupakan wilayah pengelolaan dari nelayan tradisional dan skala kecil sejak turun-temurun.

Ia menjelaskan, sejak 2014, Badan Pangan Dunia (Food and Agriculture Organization) bersama negara anggotanya telah menyepakati Pedoman Perlindungan Nelayan Skala Kecil (Voluntary Guidelines Securing Small Scale Fisheries/VGSSF).

Perlindungan tersebut dilakukan dari pengakuan hak akses dan memanfaatkan sumberdaya laut yang dilakukan dengan identifikasi wilayah tangkap.

Pemerintah Indonesia telah mengakui pedoman sebagai upaya perlindungan dengan menggunakan pendekatan Hak Asasi Manusia.

“Sangat jelas dari hasil penjelasan yang didapatkan dari Konsultasi Publik yang diadakan oleh Badan Legislatif Daerah DKI Jakarta pada 11 Desember 2015 tidak mengakui wilayah tangkap nelayan skala kecil,” tutur Marthin.

Raperda ini, sambungnya, jelas akan melanggar Undang-Undang Perikanan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dengan melindungi wilayah tangkap nelayan skala kecil yang memberikan hak kebebasan menangkap ikan di seluruh wilayah perikanan Indonesia.

Publikasi Raperda Reklamasi

Lebih lanjut, KNTI menilai, acara bertajuk penyerapan aspirasi masyarakat menjadi ajang formalitas legislasi.

“Di rezim keterbukaan informasi publik dengan berlakuknya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Pemprov DKI Jakarta wajib mempublikasikan Raperda  Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Rencana Kawasan Strategis Pantura DKI pada media yang mudah diakses masyarakat,” tegas Marthin.

Ia melanjutkan, terbukanya Raperda tersebut penting bagi publik, terutama masyarakat terdampak, untuk mengawal proses legislasi raperda. Selain itu, rencana yang menitikberatkan pada perencanaan proyek reklamasi harus disebarluaskan ke publik secara transparan mengenai dampak dan keuntungan reklamasi bagi publik.

“Dokumen lingkungan hidup seperti Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) harus dipublikasikan supaya publik dapat memastikan bahwa proyek ini sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup,” tutur Marthin.

Pada acara konsultasi publik kemarin, tambahnya, tidak dijelaskan secara jelas mengenai fungsi revitatalisasi proyek yang selama ini digaungkan Pemprov DKI. Padahal, Teluk Jakarta merupakan muara dari 13 sungai tercemar limbah dari sungai-sungai yang ada.

“Alih-alih merevitalisasi, proyek reklamasi malah menyebabkan kumpulan limbah tidak bergerak karena aliran air laut terhalang daratan baru akibat reklamasi. Tak hanya itu, potensi banjir besar akibat reklamasi tidak dijawab secara jelas oleh narasumber, Sarawendro, yang mengatakan potensi banjir harus dipastikan mitigasinya kembali oleh pengembang, bukan Pemprov,” pungkasnya.

Ekonomi

Politik

Kampus

Multimedia

Opini

Koperasiana