GEMA NURANI

Latest Strategic News for Progressive Indonesia

You are here: Home / Archives for Headline

Penetapan DCT dan Kesiapan Pelaksanaan Pemilu

By

Penetapan DCT/Foto ANTARA

Penetapan DCT/Foto ANTARA

Tahapan Pemilu 2014 sudah memasuki tahapan penetapan daftar calon tetap (DCT ), baik itu untuk DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta DPD. Dengan ditetapkannya DCT maka secara umum pemilu tinggal menunggu saat pemungutan suara. Namun yang perlu dipersiapkan, baik oleh penyelenggara maupun peserta pemilu tentunya adalah jalan menuju ke sana.

Di dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan DPD pada pasal 7 disebutkan bahwa peserta pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik. Namun dalam teknis operasionalnya, secara lebih spesifik sebenarnya peserta pemilu adalah calon anggota legilastif yang tertera dalam DCT yang baru saja ditetapkan tersebut.

Sebagai peserta pemilu, partai politik sudah melewati proses verifikasi, demikian halnya para calon anggota legislatif juga sudah melampaui proses verifikasi, baik itu di internal partai politik maupun di KPU. Dan saatnya kini untuk berlaga dalam pemilu.

Pemilu yang merupakan pertarungan politik penuh intrik, baik itu partai politik maupun caleg. Untuk bisa lolos dan menang dalam proses pertarungan tersebut tentu membutuhkan kekuatan. Waktu yang masih tersisa sampai 9 April 2014 haruslah dimaksimalkan dalam bentuk kerja-kerja politik dalam upaya pemenangan pemilu.

Untuk meraih suara yang besar sudah pasti diperlukan kerja keras yang diwujudkan dalam bentuk kampanye. Masa kampanye sebagai sebuah proses sosialisasi untuk meyakinkan pemilih membutuhkan energi dan sumber daya serta sumber dana. Kemajuan zaman juga menuntut adanya inovasi dalam rekrutmen massa. Dan akan lebih baik kalau para caleg bisa meraih dukungan dengan pengeluaran biaya yang serendah-rendahnya, walaupun itu sepertinya sulit, di tengah apatisme dan pragmatisme masyarakat.

DCT dan Wakil Rakyat yang Diinginkan

Penetapan DCT oleh KPU bisa menjadi momentum bagi calon pemilih untuk lebih serius mencermati DCT yang ada, terutama figur-figur yang akan dipilih pada pemilu di daerah pemilihannya masing-masing. Dari beberapa nama yang berasal dari berbagai partai politik diharapkan ada satu calon anggota legislatif, baik itu di level DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten / kota, yang menjadi idaman untuk bisa memperjuangkan aspirasinya.

Sementara bagi partai politik, yang notabene peserta pemilu, penetapan DCT akan lebih meningkatkan gerak langkah pemenangan. Pertarungan sengit dalam pemilu nanti harus diantisipasi dengan strategi yang jitu. Calon anggota legislatif yang tersebar di berbagai daerah pemilihan perlu dibina dan dikondisikan untuk dapat kursi di masing-masing daerah pemilihannya. Pemetaan perlu dilakukan oleh elite partai politik dalam menggarap basis massa.

Hal lain yang kiranya perlu diantisipasi oleh partai politik adalah mengeliminasi terjadinya ‘perang saudara’, di mana terjadi perseteruan antar-Caleg dari partai politik yang sama. Pemilu dengan sistem proporsional terbuka dan penetapan suara terbanyak sangat memungkinkan adanya jegal-menjegal antar-Caleg dari satu partai politik.

Perseteruan antar-Caleg akan menguntungkan partai politik manakala terjadi persaingan yang sehat. Hal ini justru akan semakin meningkatkan raihan suara partai politik tersebut. Dan yang terpenting sebenarnya raihan kursi yang teralokasikan di masing-masing daerah pemilihan.

Memacu perolehan suara serta kursi merupakan geliat setiap partai politik. Kegalauan mereka akan ambang batas, baik itu parliamentary threshold maupun presidential threshold menjadi semangat untuk menggenjot suara.

Pilkada Jatim: Bila NU Belum Tentu Sama

By

Pilkada Jatim/regional.kompas.com

Pilkada Jatim/regional.kompas.com

Perhelatan politik di Jawa Timur yang berlangsung kamis (29/8/2013) dalam rangka memilih gubernur dan wakil gubernur usai sudah. Walaupun hasil resmi perolehan suaranya belum selesai, namun hasil quick count menunjukkan kalau calon incumbent, pasangan Soekarwo dan Saifullah Yusuf (KarSa) unggul dengan perolehan 47,91 persen suara.

Disusul dengan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawiredja dengan 37,76 persen. Sedangkan Bambang DH-Said Abdullah meraup 11,95 persen. Dan untuk pasangan calon dari jalur independen (perseorangan), yakni pasangan Eggi Sudjana-M. Sihat, hanya memperoleh 2,38 persen.

Signifikannya Faktor Incumbent

Sejak awal pelaksanaan Pilkada Jatim ini, KarSa memang diunggulkan. Kandidat lain dinggap tidak akan ada yang mampu mendandingi. Hanya sosok Khofifah yang mampu bersaing. Dan di awal proses pencalonan dirinya pada pilkada telah terganjal dan dicoret oleh KPU Jatim dengan adanya dukungan ganda. Namun akhirnya, mereka berhasil menjadi peserta pilgub setelah gugatannya dikabulkan.

Kemenangan KarSa tentu tidak mengherankan. Bagaimana tidak, kandidat ini didukung oleh 32 partai politik, baik itu partai politik parlemen maupun partai politik non-parlemen (baca: gurem). Dengan dukungan politik sebanyak itu tentu akan lebih memudahkan teknis operasional tim di lapangan serta penggalangan dukungan.

Di samping itu, sebagai petahana (incumbent) KarSa mempunyai banyak keuntungan. Salah satunya dengan memanfaatkan jaringan birokrasi. Tidak cuma itu, berbagai fasilitas serta posisinya sebagai gubernur dan wakil gubernur selama satu periode sudah barang tentu merupakan proses kampanye yang terus-menerus. Dan selama menjabat mereka berdua dianggap relatif bersih dari kasus.

Terlebih lagi, keduanya, baik Soekarwo maupun Saifullah Yusuf, tetap kompak dan tidak pecah kongsi. Tidak seperti halnya di daerah lain yang gubernur dan wakil gubernurnya maju sendiri-sendiri dalam pilkada. Rupanya Gus Ipul (panggilan akrab Saifullah Yusuf) rela bersabar untuk tetap menjadi wakil gubernur. Baru periode depan sudah dipastikan kalau dirinya maju sebagai gubernur.

Faktor lain yang menjadi penentu kemenangan KarSa adalah kurangnya perlawanan yang berarti dari kandidat lain. Rival kuat sebenarnya adalah Khofifah. Namun sejak awal dirinya sudah dijegal. Walaupun akhirnya bisa maju sebagai calon gubernur, tapi kesiapan serta daya geraknya semakin terbatas. Pihak KarSa sudah barang tentu mengeliminasi gerak politik lawan bebuyutannya ini. Mengingat pada Pilkada Jatim terdahulu, selisih kedua kandidat ini sangat tipis, bahkan sampai dua putaran. Tidak cuma itu, bisa dibilang tiga putaran, karena setelah gugatannya dikabulkan Mahkamah Konstitusi, perlu dilakukan pemilihan ulang di Madura, yakni di Bangkalan dan Pamekasan.

Dukungan NU yang Tidak Tertebak

Jawa Timur selama ini dikenal sebagai kantong massa NU, sehingga kandidat berusaha mendapatkan dukungan dari Kaum Nahdiyin. Dan bagi kandidat yang berasal dari ormas ini tentunya akan meraih suara signifikan. Pihak KarSa sendiri sejak awal sudah meggalang dukungan dari tokoh tokoh NU. Calon wakil gubernurnya sendiri adalah tokoh NU. Gus Ipul saat ini menjadi salah satu pengurus di PB NU dan mantan Ketua GP Anshor, organisasi kepemudaan NU. Selain itu, dirinya juga kerabat dari pendiri NU, KH. Hasyim Asyari.

Sementara itu, di pihak lain, Khofifah yang suaranya signifikan juga kader NU. Dirinya merupakan Ketua Muslimat NU, sebuah organisasi wanita di NU.

Pilkada Jatim merupakan pilkada provinsi penutup sebelum Pemilu 2014, terutama di Jawa. Hal ini dimanfaatkan oleh partai politik serta elite Jakarta untuk mengukur kesiapan menjelang pemilu nanti. KarSa yang didukung oleh gabungan partai politik, lebih menekankan kalau dirinya merupakan representasi dari Demokrat, mengingat Soekarwo adalah ketua DPD Demokrat Jawa Timur. Sementara partai lain cenderung cari aman untuk mendukung KarSa. Ditambah lagi dukungan dari NU.

PKB sebagai partai terbesar di Jawa Timur dan representasi politik dari NU harus merelakan kekalahannya dengan mencalonkan kadernya sendiri (baca: Khofifah), karena berhadapan dengan kelompok besar.

Kemandirian Pemerintah Daerah untuk Kesejahteraan Rakyat

By

Ilustrasi Raja Kecil Pemerintahan Daerah/pontianak.tribunnews.com

Ilustrasi Raja Kecil Pemerintahan Daerah/pontianak.tribunnews.com

Setelah Era Reformasi, struktur pemerintahan di Indonesia mengalami perubahan, dari sebelumnya yang sentralistis menjadi cenderung desentralistis. Era sebelumnya yang sentralistis sebagai sebuah pengejawantahan dari konsep Negara Kesatuan dianggap tidak sesuai dengan kondisi geografis serta cakupan wilayah yang sangat luas.

Wacana otonomi daerah seluas-luasnya menjadi jargon yang dipandang bisa menyelesaikan hambatan pembangunan dan berbagai ketimpangan yang terjadi antara pusat dan daerah atau pun antara daerah yang satu dengan lainnya.

Otonomi daerah sekarang ini menjadi sebuah keniscayaan dan diterapkan di seluruh daerah di negeri ini baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Bahkan beberapa daerah mendapatkan status sebagai otonomi khusus.

Penerapan otonomi yang lebih luas terjadi di Aceh, di mana provinsi ini mempunyai keistimewaan berlebih tersendiri dalam sistem pemerintahannya, sehingga cenderung menjadi ‘negara tersendiri’.

Otonomi Daerah untuk Kesejahteraan Rakyat

Desentralisasi sebenarnya sebagai upaya untuk memajukan daerah dan sebagai solusi atas kegagalan sentralisasi yang dianut sebelumnya. Namun dalam praktik, akhirnya otonomi menjadi rancu, mengingat di satu sisi pemerintah daerah masih bergantung pada pusat dan di sisi lain juga merasa ‘merdeka’, sehingga bisa semaunya sendiri. Kewenangan yang berlebih pada kepala daerah saat ini dibandingkan dahulu menjadikan pemerintah pusat tumpul di daerah. Selain itu, juga semakin maraknya kasus korupsi dan kolusi serta nepotisme di daerah serta terjadi tumpang tindih kewenangan pusat dan daerah.

Pada dasarnya, penerapan otonomi daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan daerah masing-masing serta utuk mengefisiensikan kinerja pemerintahan. Terlebih luasnya wilayah Indonesia yang tidak memungkinkan pemerintah pusat selalu ‘hadir’ dan menyertai setiap roda pemerintahan di daerah. Apalagi di awal berdirinya republik ini sudah disepakati bahwa negara berbentuk kesatuan, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pada awal terbentuknya negara sebenarnya sudah terjadi perdebatan antara tokoh-tokoh penting negeri ini terkait bentuk negara; apakah kesatuan ataukah federal. Dan dalam sejarahnya kita sempat menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS).

Otonomi semakin menjadi-jadi setelah diadakannya pilkada langsung di mana kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, baik di tingkat provinsi (gubernur) maupun di kabupaten/kota (bupati/walikota). Dengan begitu, legitimasi kepala daerah semakin kuat dan tidak mempunyai ketergantungan politis dengan jabatan politik di atasnya.

Kemandirian Pemerintah Daerah

Untuk lebih mengoptimalkan dampak positif dari otonomi daerah diperlukan upaya sistemis dari pemerintah pusat agar tujuan awal diterapkannya otonomi daerah ini tepat sasaran. Selain itu, dari pihak pemerintah daerah semestinya semakin mandiri dalam mengelola daerahnya, baik dari sisi keuangan dan penjabaran pembangunan.

Pemerintah daerah yang lebih bersifat lokal harus lebih serius dan terarah dalam memakmurkan wilayahnya serta menyejahterakan rakyatnya. Cakupan wilayah yang lebih kecil dan spesifik tentu akan memudahkan menata dan mengelola pemerintahan. Dengan begitu akan berdampak positif bagi implementasi pembangunan, pelayanan, serta pemberdayaan masyarakat.

Bagi daerah yang mempunyai sumber daya alam melimpah, baik itu tambang, hasil bumi, atau lainnya akan bisa dinikmati warga daerah tersebut, sehingga tidak akan terjadi kemiskinan di daerah yang kaya akan sumber daya alam.

Otonomi daerah bisa dibilang sebagai jalan tengah antara bentuk NKRI dan RIS yang pada awal kemerdekaan menjadi perdebatan para tokoh bangsa. Dan yang terpenting lagi adalah dampak langsung dari penerapan otonomi daerah bagi kesejahteraan rakyat.

Proteksi Pemerintah untuk Tempe

By

kedelai-130828-bTempe tentu sangat familier di Indonesia. Hampir semua penduduk pernah menyantapnya. Namun baru-baru ini, para pengrajin tempe mengeluh, bahkan mengancam akan mogok produksi selama tiga hari pada awal September, karena melambungnya harga kedelai; bahan baku tempe.

Melambungnya harga kedelai memang di luar kewajaran, bahkan mencapai dua kali lipatnya (baca: 100 persen). Tidak mengherankan kalau pengrajin kelabakan karena akan merugi, sementara untuk menaikkan harga tempe dengan drastis, jelas tidak mungkin.

Makanan rakyat dari fermentasi biji kedelai ini sudah begitu melekat dalam menu keseharian masyarakat, baik sebagai lauk-pauk maupun makanan ringan (baca: snack). Selain terjangkau oleh semua golongan, tempe ternyata kaya akan serat pangan, kalsium, vitamin B, dan zat besi. Bahkan berbagai macam kandungan dalam tempe mempunyai nilai obat, seperti antibiotika untuk menyembuhkan infeksi dan antioksidan pencegah penyakit degeneratif.

Sekarang ini tempe tidak hanya dikonsumsi di Indonesia, tapi sudah ke berbagai negara. Kaum vegetarian di seluruh dunia banyak yang telah menggunakan tempe sebagai pengganti daging.

Kegagalan Pemerintah

Fenomena mahalnya harga kedelai di pasaran serta keluhan dari pelaku usaha kecil yang terimbas dampaknya menunjukkan kegagalan pemerintah, baik dalam sektor pertanian maupun dalam sektor perdagangan.

Terkait dengan pertanian, tentu membuat miris kita yang mengklaim sebagai negara agraris dengan ketersediaan lahan luas serta sangat memungkinkan tumbuhnya tanaman kedelai. Semestinya kalau budidaya pertanian kita maju, kebutuhan kedelai dalam negeri bisa diselesaikan dengan swasembada tanpa tergantung akan impor.

Terlebih kedelai atau kacang kedelai yang merupakan tanaman polong-polongan sudah sejak lama dibudidayakan di Asia, sekaligus banyak menjadi bahan dasar makanan di negeri ini. Tidak hanya tempe, makanan lain seperti kecap dan tahu juga berasal dari tanaman ini. Dan ternyata saat ini penghasil utama kedelai di dunia adalah Amerika Serikat. Padahal, baru setelah tahun 1910 kedelai mulai dibudidayakan oleh masyarakat di luar Asia.

Dalam bidang perdagangan, pemerintah telah lalai (kalau tidak boleh dibanggap tidak becus) dalam menjaga stabilitas harga, terutama kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari rakyatnya. Kebutuhan kedelai yang sebagian besar dari impor tidak bisa dikontrol oleh pemerintah, dan diserahkan pada mekanisme pasar secara sempurna dan serampangan yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu.

Proteksi Pemerintah

Untuk produk dan komoditas strategis serta yang menyangkut hajat hidup orang banyak, terutama sektor usaha kecil, pemerintah harus melakukan proteksi. Pemerintah harus punya kendali besar dan bisa mengatur mekanisme ketersediaan komoditas tersebut. Di samping itu, dalam pelaksanaan, perlu turun tangannya pihak pemerintah sebagai pelaksana, misalnya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan tidak hanya mengejar keuntungan semata namun juga memperhatikan kesejahteraan rakyat.

Sebagai negara yang besar tentu konsumsinya juga besar. Konsumsi kedelai di Indonesia mencapai 2,2 juta ton per tahun. Dari jumlah itu sekitar 1,6 juta ton harus diimpor, dan itu dilakukan oleh importir swasta yang jelas hanya mengejar keuntungan.

Untuk menyelesaikan persoalan kedelai ini diperlukan ketegasan serta langkah konkret dari pemerintah menyangkut budidaya pertanian sebagai upaya menuju swasembada kedelai. Dengan begitu ketergantungan akan impor bisa dikurangi. Di samping itu perlu langkah serius membenahi ketersediaan komoditas di pasaran yang bisa terjangkau. Permainan harga yang tidak sehat bisa dieliminasi manakala pemerintah turun tangan dengan ikut andil di dalamnya.

Hanura Siapkan ‘Serangan Udara’

By

Win-HT/regional.kompas.com

Win-HT/regional.kompas.com

Menghadapi Pemilu 2014, partai-partai politik (parpol) telah menyusun strategi demi mengambil penuh dukungan rakyat. Begitu juga Partai Hanura. ‘Serangan udara’ disiapkan untuk memenangkan Pemilu 2014.

Dikutip dari TEMPO.CO (26/8), tiga stasiun televisi milik Hary Tanoesoedibjo, yang juga Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu), telah siap dijadikan armada yang akan melakukan ‘tembakan’.

“Ini namanya ‘serangan udara’. Kita bersyukur cawapres kita punya pesawat udara yang dapat digunakan untuk ‘mengebom’,” kata Wiranto di sela pembekalan caleg se-Jawa Barat di Hotel Horison, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (21/8/2013).

“Kalau di televisi berpidato akan efektif, akan terdengar jutaan pendengar. Selain itu banyak lagi bantuan pusat ke daerah yang akan bisa memenangkan Hanura,” kata Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto.

Ia menyebut pertarungan Pemilu 2014 bukan hal mudah. “Kalau bicara pertandingan yang akan dihadapi, tidak ringan karena 12 partai punya tekad, kehendak, dan keinginan sama. Sedangkan yang kita perebutkan adalah barang yang sama. Memperebutkan satu rakyat yang itu-itu saja, di wilayah yang sama,” jelasnya.

Wiranto menambahkan, Hanura sangat bersukur Hary Tanoesoedibjo bersedia menjadi Ketua Bapilu, karena tugas Bapilu sangat berat dan tidak main-main. “Bapilu yang akan memenangkan kami menjadi Presiden dan Wakil Presiden,” ujar Wiranto.

Wiranto lalu mengajak semua kader Hanura untuk bekerja keras. Sebab kemenangan tidak bisa diraih begitu saja. Ia juga mengingatkan agar kader Hanura menjaga kesolidan.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Bapilu Hanura, Harry Tanoesoedibjo (HT), menambahkan agar semua caleg dan kader Hanura kompak untuk mewujudkan kemenangan partai.

“Tujuannya sama, kita bersaing dengan 12 partai lain. Antara sesama caleg jangan jegal-jegalan. Kalau sampe jegal-jegalan, yang dirugikan semua, energinya habis hanya fight di dalam, kita fight di luar,” tandas HT.

Ekonomi

Politik

Kampus

Multimedia

Opini

Penetapan DCT dan Kesiapan Pelaksanaan Pemilu

Penetapan DCT oleh KPU bisa menjadi momentum bagi calon pemilih untuk lebih serius mencermati DCT yang ada, terutama figur-figur yang akan dipilih pada pemilu di daerah pemilihannya masing-masing.

Koperasiana