GEMA NURANI

Latest Strategic News for Progressive Indonesia

You are here: Home / Archives for Headline

Refleksi Kemerdekaan: Politisi Dulu dan Kini

By

Bung Karno dan kawan-kawan/warwanazis.wordpress.com

Bung Karno dan kawan-kawan/warwanazis.wordpress.com

Memperingati kemerdekaan yang rutin dilaksanakan pada bulan Agustus mengingatkan kita pada kiprah para pejuang kemerdekaan. Memproklamasikan berdirinya sebuah negara-bangsa merupakan serentetan perjuangan yang digelorakan oleh para politisi pribumi kala itu.

Mereka bergerak dalam ranah politik untuk sebuah tujuan mulia, yakni memerdekakan bangsanya. Dibandingkan politisi sekarang, kiprah politisi kita pada masa lampau tentu sangat berbeda, baik pribadi, kapasitas intelektual, kehidupan, maupun kontribusinya bagi rakyat, bangsa, dan negara.

Kualifikasi Politisi Tempo Dulu

Dari sisi kapasitas intelektual, politisi kita tempo dulu tentu sangat mumpuni, apalagi seukuran zamannya. Mereka umumnya adalah orang-orang terdidik yang sudah menempuh jenjang pendidikan bahkan hingga perguruan tinggi. Ada yang lulusan pereguruan tinggi dalam negeri, seperti Soekarno (lulusan Technische Hoogeschool te Bandoeng atau yang sekarang menjadi ITB), dan banyak juga yang lulusan perguruan tinggi luar negeri (baca: Belanda) seperti Mohammad Hatta, Sjahrir, Tan malaka, dan masih banyak lagi.

Selain menguasai didiplin ilmu yang dipelajari, kemampuan dalam bidang social-kemasyarakatan serta ideologi dan politik patut mendapat acungan jempol. Rata-rata mereka adalah kutu buku, yang menyibukkan hari-harinya dengan membaca berbagai literatur. Kemampuan bahasa asingnya juga sangat memadai. Bahasa Belanda dan Inggris sudah menjadi bahasa yang sudah pasti dikuasai, selain bahasa asing lain, seperti Arab, Jerman, Rusia, Prancis, dan Jepang.

Kemampuan intelektual serta dedikasi yang tinggi diaplikasikan dalam bentuk pendidikan politik bagi rakyat pribumi dengan berbagai cara, baik dalam bentuk tulisan di media massa, agitasi, konsolidasi, maupun pendidikan formal di lembaga pendidikan yang ada waktu itu. Langkah yang ditempuh oleh tokoh-tokoh ini cukup berhasil dan bisa membuka mata rakyat akan hak-hak terhadap bangsanya sendiri.

Beberapa organisasi massa bermunculan, baik yang berideologi agama (baca: Islam), nasionalis, sosialis, atau pun komunis. Organisasi ini pun berkembang melebar dengan cabang di daerah-daerah yang diikuti oleh bertambahnya jumlah anggota.

Di dalam politik praktis, para pejuang kemerdekaan membentuk partai politik dan melakukan serangkaian manuver politik. Langkah politik yang dilancarkan, ada yang bersifat kooperatif, namun ada juga yang bersifat nonkooperatif. Yang bersifat kooperatif masuk dalam parlemen bentukan pemerintah Hindia Belanda (baca: volksraad). Mereka menjalin hubungan dengan kaum kolonial; terus mengupayakan hak-hak kaum pribumi. Sementara yang berhaluan nonkooperatif tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial, dan sering menolak tawaran atau pun kerja sama dari Pemerintah Hindia Belanda.

Perkaderan Simultan

Kemunculan partai politik yang secara terang-terangan menuntut Indonesia merdeka membuat gerah pemerintah Hindia Belanda. Namun, bagi rakyat pribumi, terutama elite politik tanah air, semakin menambah semangat dalam upaya memerdekakan bangsanya.

Partai politik, baik yang berideologi nasionalis, agama, maupun komunis semakin bergeliat dalam menguatkan jaringannya serta membangun basis massa. Proses perkaderan juga dilakukan secara simultan oleh mereka.

Kondisi partai politik atau organisasi massa yang cenderung dinamis juga membuat terjadinya konflik internal, sehingga menimbulkan perpecahan dalam tubuh partai politik. Sarekat Islam (SI) sempat terpecah menjadi dua kubu, yakni SI putih dan SI merah. Hal ini juga terjadi ketika menjadi partai politik. PSI juga mengalami perpecahan. Ada PSI penyadar yang merupakan kelompoknya Haji Agus Salim, dan PSI Hijrah kelompoknya Kartosuwiryo.

Di samping itu, juga terjadi pasang surut kehidupan partai politik yang ada. Ada yang bubar kemudian hidup lagi, dan ada juga yang berganti nama. Hal ini dikarenakan tokoh-tokohnya dipenjara atau diasingkan oleh pihak pemerintah kolonial, seperti yang terjadi pada Partai Nasional Indonesia (PNI).

Kiprah politisi sebelum kemerdekaan patut kita apresiasi dan menjadi contoh serta pembelajaran bagi politisi sekarang yang banyak terjebak pragmatisme. Memperingati kemerdekaan bukan sebatas seremonial, tapi perlu senantiasa belajar dari para pejuang kemerdekaan yang notabene para politisi dalam melakukan kerja politik untuk memerdekakan bangsanya.

Refleksi Kemerdekaan: Jembatan Emas Setelah 68 Tahun

By

Ilustrasi Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia ala Google/plentiswae.wordpress.com

Ilustrasi Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia ala Google/plentiswae.wordpress.com

Tidak terasa, sudah 68 tahun usia republik ini. Berbagai haru biru mewarnai perjalanan bangsa dalam menapaki kehidupan, dibarengi pergantian iklim politik serta rezim yang silih berganti. Namun tampaknya, Indonesia masih dirundung kegalauan.

Menjadi sebuah bangsa yang merdeka adalah harapan para pendiri bangsa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Hal itu terukir dalam pembukaan konstitusi; sebuah rumusan yang secara tidak langsung menyangkut konsepsi masa depan bangsa kita.

Sebagai bangsa yang besar dan memperoleh kemerdekaan dengan keringat sendiri, Indonesia mempunyai modal besar untuk maju, tidak sekadar sebagai Macan Asia, tapi juga dalam percaturan dunia internasional. Dibandingkan dengan negara lain yang memperoleh kemerdekaan karena pemberian penjajahnya, negara ini mendapatkan kemerdekaan hasil keringat perjuangan, serta olah pikir para pejuang bangsa, baik secara diplomasi, politik, maupun angkat senjata.

Perjuangan Kemerdekaan Bertabur Tokoh Berdedikasi

Kalau kita melihat perjalanan perjuangan anak bangsa dalam mendirikan bangsa tentu sangat membanggakan. Terlebih bila dibandingkan dengan perilaku penerusnya sekarang ini. Para pendiri bangsa merupakan pemikir dan tokoh intelektual yang kenyang ilmu pengetahuan serta berbagai pergulatan pemikiran. Kalau seandainya mereka mau bersikap pragmatis tentu mereka akan mendapatkan segala fasilitas dari pemerintah kolonial. Namun hal itu tidak menyurutkan semangat serta spirit para tokoh untuk memerdekakan bangsanya.

Para pejuang bangsa bergerak lebih terarah setelah memasuki abad ke-20 di mana mereka banyak yang mengenyam pendidikan tinggi, bahkan beberapa di antaranya adalah alumnus perguruan tinggi di Belanda yang sudah aktif menyuarakan kemerdekaan sejak masih menempuh studi.

Pergulatan ide, wacana, serta pengetahuan kemudian mengkristal menjadi sebuah gerakan, baik yang bersifat kooperatif maupun non-kooperatif. Beberapa di antaranya mendirikan organisasi massa atau pun partai politik sebagai wadah perjuangan. Dan bukan perkara mudah berkecimpung dalam ranah politik yang mempunyai haluan berseberangan dengan pemerintah kolonial. Sehingga penangkapan dan penjara menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari.

Perjuangan yang tidak kenal lelah terhadap kemerdekaan serta upaya untuk membangun bangsa sendiri akhirnya menuai hasil. Ditambah lagi kondisi dunia internasional yang dilanda perang di mana-mana serta perlawanan negara jajahan atas kolonialisme dan imperalisme di berbagai belahan dunia turut mempengaruhi dan berdampak pada kondisi politik tanah air. Kekalahan Belanda atas Jepang kemudian disusul kekalahan Jepang atas Sekutu di satu sisi, menguntungkan perjuangan bangsa.

Titik klimaksnya adalah Proklamasi 17 Agustus 1945 dengan Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai tokoh sentralnya. Sebuah deklarasi atas berdirinya sebuah negara yang membentang di sekitar khatulistiwa, di mana karena kekayaan alamnya selalu menjadi incaran kaum kolonialis dan imperialis.

Jembatan Emas yang Tak Kunjung Sesuai Harapan

Sejak awal, Soekarno sudah mengatakan bahwa merdeka adalah sebuah jembatan, bahkan jembatan emas. Di seberang jembatan itu akan diperbaiki dan dilengkapi serta dibangun bangsa ini menjadi lebih baik.

Setelah 68 tahun di seberang jembatan, tampaknya harapan para pendiri bangsa belumlah terwujud. Menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk merealisaikan hal itu, terutama bagi para pemimpin dan politisi yang mempunyai berbagai otoritas dan kewenangan.

Kolonialisme dan imperalisme yang dahulu ditentang dan dihapus dari negeri ini ternyata kini menjelma kembali dalam bentuknya yang lain.

Pembekalan Caleg Hanura: Perjuangkan Aspirasi Rakyat dengan Konsisten

By

HT ajak Caleg Hanura Konsisten/nasional.kompas.com

HT ajak Caleg Hanura Konsisten/nasional.kompas.com

Dalam hal apa pun, konsistensi diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kesejahteraan rakyat seharusnyamenjadi tujuan utama, ketika seseorangmenempuh jalan politik. Muara politik adalah kesejahteraan rakyat. Sehingga sebagai wakil rakyat harus konsisten dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.

Hal itulah yang ditekankan Harry Tanoesoedibjo (HT) kepada sekitar 100 calon anggota legislatif (caleg) Provinsi DKI Jakarta dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Pembekalan caleg tersebut berlangsung di Hotel Grand Mercure, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2013).

Dikutip dari Sindonews.com, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Hanura tersebut mengatakan, “Harus turun langsung. Dengarkan apa yang menjadi keluhan masyarakat. Jadi wakilnya untuk memperjuangkan aspirasinya. Itu yang harus terus konsisten dilakukan,” kata HT, dalam pembukaan pembekalan.

Selain konsistensi dalam memperjuangkan aspirasi rakyat, para caleg Partai Hanura harus bersih dan memahamiperilaku korupsi, untuk menjaga nama baik partai dan pribadi yang bersangkutan.

Hal itu disampaikan aktivis antikorupsi, Danang Widoyoko. Koordinator Indonesia Corruption Watch ini menyarankan agar seluruh elemen Partai Hanura, terutama calegnya, menjauhi praktik korupsi sekaligus menjadi partai alternatif yang bekerja untuk melayani kepentingan publik atau rakyat.

“Hanura harus menjadi partai politik alternatif sebagai partai penggerak yang bekerja melayani publik,” kata Danang.

Danang menambahkan, selama ini banyak koruptor yang tidak mengaku bersalah karena menganggap apa yang mereka lakukan tidak tergolong tindak pidana korupsi.

“Beberapa klasifikasi perbuatan yang merupakan tindak pidana korupsi, yaitutindakan yang merugikan keuangan negara, suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, pemerasan,” ucapnya.

Menurut Danang, langkah Partai Hanura memberikan pembekalan anti-korupsi kepada para calegnya patut diapresiasi.

“Partai harus menanamkan dalam diri kader atau calegnya nilai anti-korupsi agar ketika terpilih mereka dapat membatasi diri dari praktik korupsi,” kata Danang.

Dengan komitmen tidak korupsi, para caleg akan memperjuangkan aspirasi seluruh rakyat, bukan hanya golongan atau kelompoknya saja. Sehinggakesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama berpolitik akan semakin mendekati kenyataan.

Refleksi Kemerdekaan: Menyoal Proklamasi Republik Indonesia

By

KMB/m-ikhsan-shiddieqy.blogspot.com

KMB/m-ikhsan-shiddieqy.blogspot.com

Menyambut Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, terlintas tanda tanya besar pada seluruh anak negeri. Penyebutan  17 Agustus sebagai HUT RI atau Proklamasi RI adalah ahistoris. Legitimasi dari besarnya pengaruh Belanda bagi perjalanan hidup bangsa Indonesia.

Bagi pandangan orang awam, isu ini memang dinilai tidak berpengaruh pada turunnya harga BBM, sembako, dan biaya pendidikan. Akan tetapi bagi kalangan intelektual yang merasa memiliki harga diri sebuah bangsa, isu tersebut menggugah hati nurani untuk menuntut kemerdekaan bangsa yang mutlak dari negara bekas penjajah.

Penuntutan itu bukan tanpa alasan. Karena secara jeli kita melihat bunyi teks Proklamasi yang dibacakan oleh Bung Karno tidak menyebutkan kata ‘Republik’. Sementara kita memahami bersama bahwa republik berasal dari kata res publica; merupakan istilah dari negara (pemerintahan) yang memiliki sifat umum atau berdasar kedaulatan rakyat dikepalai Presiden. Posisi Bung Karno ketika membacakan teks itu juga belum menjadi seorang Presiden meskipun sudah beredar opini publik bahwa jabatan Presiden layak disematkan kepadanya.

Istilah republik pun juga sudah tidak asing lagi bagi rakyat Indonesia yang masih terjajah dalam belenggu kolonialisme Belanda. Sejak tahun 1927, istilah republik kerap kali didengungkan oleh tokoh-tokoh pergerakan dan orang-orang kerajaan yang tidak menginginkan lagi bentuk monarki dari sistem pemerintahan negara. Konsep tersebut kembali mencuat di permukaan ketika para pemuka-pemuka bangsa Indonesia berkumpul dalam sidang BPUPKI untuk menyusun rancangan konstitusi.

Republik Indonesia yang berada dalam wadah negara kesatuan resmi berdiri pada 18 Agustus 1945 ketika UUD 1945 disahkan menjadi Kontitusi Negara. Karena, menurut Perjanjian Montevideo tahun 1933, syarat berdirinya negara adalah adanya rakyat, wilayah, pemerintahan, dan pengakuan dari negara lain.

Pada tanggal 17 Agustus 1945, pemerintahan dan pengakuan belum ada di Indonesia. Hanya ada rakyat dan wilayah yang merupakan unsur dari suatu bangsa. Jadi, tepatlah jika bunyi teks Proklamasi adalah ‘Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia’. Dan ditutup dengan kata ‘atas nama bangsa Indonesia’. Dari pernyataan itu, bangsa Indonesialah yang menyatakan kemerdekaannya, bukan Republik Indonesia.

Jika ada yang memperingati 17 Agustus sebagai kemerdekaan Republik Indonesia maka itu hanya merepresentasikan pemerintahannya saja. Dan tidak salah kemudian bila saat ini pernyataan itu menjadi legitimasi pemerintah untuk menjajah bangsanya sendiri. Pernyataan itu juga sebagai legitimasi bagi pemerintahan yang berada di bawah bayang-bayang pemerintahan negara lain.

Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, Bukan HUT RI

Ada sepenggal cerita mengapa hari ini kita memperingati 17 Agustus sebagai HUT RI. Padahal, para pendiri republik ini tidak pernah memperingati 17 Agustus sebagai HUT RI. Mereka biasa memperingatinya dengan ucapan ‘Dirgahayu kemerdekaan Indonesia’.

Memang sudah bukan menjadi rahasia umum jika Belanda sebagai Negara yang merasa punya veto atas Indonesia tidak pernah rela melepaskan Indonesia. Menurut sejarawan Batara Hutagalung, Belanda sudah mengakui secara de facto kemerdekaan Indonesia pada tahun 1947 dan menerima kembali pada tahun 2005 yang disampaikan oleh Dubes Belanda, Ben Bot, pada peringatan 17 Agustus di Jakarta. Tetapi belum secara de jure mengakui kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945.

Belanda hanya mengakui kedaulatan bangsa Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949 setelah Konferensi Meja Bundar (KMB) di Deen Hag. Kuat alasannya Belanda tidak mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 karena ulahnya pada Agresi militer I dan II pada tahun 1947-1948.

Belanda terancam terkena pelanggaran HAM berat atau bisa dikatakan genosida terhadap bangsa yang telah merdeka. Karena serangan itu dilancarkan dari tentara terlatih kerajaan Belanda kepada bangsa Indonesia. Serangan itu bukan atas negara dengan negara. Akan tetapi pledoi Belanda adalah suatu tindakan polisionil yang menangkap para pengacau, perusuh, perampok, dan teroris yang bersenjata pemberian Jepang. Juga menyerang republik fasis Indonesia dengan menangkap para pejabat pemerintah yang dinilai sebagai kelanjutan dari fasisme Jepang.

Maka dari itu, skenario dijalankan untuk menjadikan paradigma bahwa 17 Agustus 1945 merupakan Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sebagai republik fasis dan perlu dibasmi sebagaimana negara-negara fasis pada waktu itu (Misal: Jerman, Italia, dan Jepang). Karena, dapat dibenarkan jika serangan itu atas negara dengan negara apalagi bagi negara yang mendapat stigma negara fasis. Dukungan internasional akan mengalir jika ada negara yang berperang dengan negara fasis saat itu.

Muka Belanda pun terselamatkan di forum internasional dan Konferensi Meja Bundar, serta berhasil membubarkan NKRI yang dinilai sebagai negara fasis dengan menggantinya sebagai Negara Serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS). Inilah bom waktu yang ditanam Belanda bagi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Di mana NKRI beserta UUD 1945 yang dibubarkan secara perjanjian menanggung perubahan filosofinya sampai saat ini.

Bukan hanya itu, bangsa Indonesia juga diminta ganti rugi atas aset-aset Belanda yang hilang selama pendudukan Jepang. Beruntung, Bung Karno selaku Presiden RIS menolak permintaan itu dengan konsekuensi digantungnya masalah Irian Barat sampai tahun 1963.

Belum sampai setahun RIS berjalan, tuntutan untuk menjadi NKRI menjalar di setiap pelosok negeri. Akan tetapi keberhasilan Belanda menanam bom waktu itu terlihat saat kembali ke NKRI dengan dasar UUD Sementara 1950. Sudah pasti NKRI yang terbangun adalah NKRI semu. Dan dikukuhkan 17 Agustus 1945 sebagai Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dalam Mukadimahnya.

Konstitusi itu berlaku sampai dilakukannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno yang menyatakan kita kembali kepada UUD 1945. NKRI yang sesungguhnya sedang ingin dibangun dan dijalankan oleh pemerintahan Orde Lama. Satu hal yang menarik di sini, meskipun 17 Agustus sebagai HUT RI terlegitimasi dalam Mukadimah UUDS 50, tetapi pemerintah tidak pernah memperingatinya sebagai HUT RI saat perayaan 17 Agustus-an.

Orba dan Perayaan 17 Agustus sebagai HUT RI

Perayaan 17 Agustus sebagai HUT RI pertama kali baru dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1972 pada pemerintahan Soeharto. Pertanyaannya, ada peristiwa apa yang terjadi di tahun ini? Ya, Presiden Soeharto seorang Jenderal sekaligus negarawan sedang memberi isyarat kepada anak bangsa ini bahwa Pancasila dan UUD 45 belum dijalankan secara murni dan konsekuen sebagaimana sumpahnya saat dilantik sebagai pejabat Presiden tahun 1967 oleh MPRS.

Jadi, selama Pancasila dan UUD 45 tidak dijalankan, maka selama itu pula NKRI yang berjalan adalah bersifat abstrak. Dan selama bersifat abstrak, di situlah UUDS 50 berjalan. Bahkan sampai dengan hari ini yang berganti nama menjadi UUD 2002 (UUD Amandemen).

Menyadari akan hal itu, Presiden Soeharto pun mulai menyicil utang yang diminta oleh Belanda saat KMB. Hubungan antara RI dan Belanda pun berjalan mesra. Dan Belanda juga menjadi salah satu dari Negara pendonor (G7).

Utang kepada Belanda beserta bunganya itu baru lunas pada tahun 2003 di masa Pemerintahan Megawati. Dan dua tahun kemudian pada tahun 2005, untuk pertama kalinya Kedubes Belanda hadir dalam upacara peringatan 17 Agustus di Istana Negara. Di saat itu juga Ben Bot menyatakan suatu pernyataan yang mengulang mengenai adanya pengakuan de facto dari kerajaan Belanda kepada pemerintah Indonesia.

Akan tetapi, sampai dengan detik ini Kerajaan Belanda tetap saja belum mengakui 17 Agustus 1945 sebagai kemerdekaan bangsa Indonesia dan 18 Agustus 1945 sebagai berdirinya NKRI yang resmi, bukan 27 Desember 1949.

Di lain sisi sudah tertanam kuat bom waktu Belanda di kalangan rakyat Indonesia bahwa 17 Agustus merupakan HUT RI. Dan sudah mengampuni Belanda atas kejahatan perangnya.

Bukan berarti kita menuntut material atau berlaku dendam dan menjalin permusuhan terhadap Belanda. Sekali lagi, bukan itu maksudnya, melainkan kita menginginkan harkat dan martabat hidup sebagai bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Belanda hanya mengakui 17 Agustus sebagai kemerdekaan ‘bangsa’ bukan ‘republik’ sudah cukup memberikan kejelasan dan pelurusan sejarah buat anak bangsa ini yang sedang terjangkit penyakit ‘buta sejarah’ dan sudah pasti ‘buta hukum’.

Memilih Calon Presiden Bervisi Maritim

By

Kejayaan Maritim Nusantara/berdikarionline.com

Kejayaan Maritim Nusantara/berdikarionline.com

Perhelatan mencari presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2014 terasa hangat diperbincangkan publik. Rakyat mendambakan seorang pemimpin yang bisa mengantarkan bangsa Indonesia menuju kejayaan negeri yang wilayahnya dulu lebih dikenal dengan Nusantara.

Bukan perkara mudah menjadi presiden di sebuah negara dengan kompleksitas permasalahan yang tinggi. Dibutuhkan kecerdasan intelektual, emosional, maupun spiritual yang tinggi untuk menyelesaikan segala karut marut persoalan bangsa.

Untuk memimpin sebuah negara yang dulunya lebih dikenal dengan Nusantara ini dibutuhkan seseorang yang kuat, tegas, dan berani. Di samping itu, ia harus memiliki kapasitas memadai sebagai seorang kepala negara dan kepala pemerintahaan. Selain juga mempunyai visi jauh ke depan.

Nusantara dan Maritim

Pada awal berdirinya, para pendiri bangsa memilih Negara Kesatuan sebagai bentuknya. Wilayah yang begitu luas dengan kondisi geografis beragam medan tentu bukan perkara mudah untuk dipersatukan di bawah kendali Jakarta. Belum lagi tipikal penduduknya yang beraneka ragam, baik itu suku, bahasa, agama, serta adat-istiadat. Keragaman ini kalau dikelola dengan baik akan menjadi potensi bagi kemajuan bangsa, tapi sebaliknya kalau salah kelola maka akan menimbulkan masalah.

Tak ayal kalau Indonesia merupakan negara besar dibandingkan negara-negara lainnya di dunia. Dan kita tidak bisa menyamakan negara ini dengan negara lain dalam segala hal, karena memang itu tidak selevel, baik penduduk, geografi, maupun kekayaan alamnya.

Wilayah kepulauan yang membentang dari Sumatera hingga Papua sebenarnya lebih meneguhkan Indonesia sebagai negeri maritim dengan ribuan pulau-pulau yang tersebar. Dan istilah Nusantara itu pun  sebenarnya menggambaran akan hal itu.

Nusantara yang kini menjadi sebuah nationale staat (negara bangsa) pantas mendapatkan kejayaan sebagaimana dahulu juga pernah ditorehkan dalam sejarah oleh nenek moyang kita. Majapahit dan Sriwijaya barangkali adalah gambaran bagaimana Nusantara pernah meraih kejayaannya dalam bentuk nationale staat.

Maritim Sejahterakan Rakyat

Saat ini dan masa mendatang, bagi Nusantara yang kini lebih populer dengan Indonesia, pantas berjaya kembali dengan modal kekayaan alam serta sumber daya manusianya. Elite negeri mempunyai peranan besar untuk mewujudkan hal itu, terutama pemimpinnya.

Dalam rangka menuju kejayaan Nusantara sebagai sebuah nationale staat, Indonesia membutuhkan pemimpin visioner dengan karakter kuat, yang senantisa berada terdepan dalam mengorbankan tenaga, waktu, materi, pikiran, bahkan jiwanya sekalipun untuk kesejahteraan rakyat. Di samping itu, juga senantiasa memberikan panutan dan contoh yang baik sehingga dapat dijadikan suri teladan bagi rakyatnya.

Menggabungkan segala kekuatan yang ada di negeri ini, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, serta seluruh potensi yang ada, merupakan upaya yang harus dilakukan bangsa ini. Sebagai Negara Maritim dengan potensi laut yang besar, ditambah dengan potensi darat sebagai negara agraris yang beriklim tropis, semestinya bisa bersinergi menjadi sebuah kekuatan besar.

Pemilu Presiden 2014 diharapkan dapat menghasilkan pemimpin bangsa (baca: presiden dan wakil presiden) yang mempunyai ‘daya linuwih’ sehingga bisa mengantarkan Indonesia menuju kejayaan. Artinya, rakyat hidup sejahtera serta negaranya kuat sentosa dan berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Mengangkat harkat martabat bangsa adalah agenda penting dari presiden terpilih nantinya.

 

Ekonomi

Politik

Kampus

Multimedia

Opini

Penetapan DCT dan Kesiapan Pelaksanaan Pemilu

Penetapan DCT oleh KPU bisa menjadi momentum bagi calon pemilih untuk lebih serius mencermati DCT yang ada, terutama figur-figur yang akan dipilih pada pemilu di daerah pemilihannya masing-masing.

Koperasiana