‘Merger’ di Masa Pandemi Covid-19 dan Penegakan Hukum Persaingan

Kondisi industri yang terganggu permodalannya karena pandemi Covid-19, sementara pemegang saham perusahaan sudah tak mampu lagi menopang bisnis hendak disikapi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Aturan untuk mempercepat rencana penggabungan perusahaan keuangan non-bank pun sedang digodok.

Kebijakan ini kurang lebih sama dengan POJK Nomor 18/POJK.03/2020 tentang Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Bank. Dalam POJK tersebut, OJK memiliki kewenangan untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau integrasi; dan/atau menerima penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau integrasi.

OJK juga bakal langsung memberikan perintah tertulis kepada bank yang memenuhi kriteria berdasarkan penilaian OJK untuk menerima atau melakukan aksi korporasi tersebut.

Pada prinsipnya, pelaku usaha subyek ekonomi senantiasa berupaya untuk memaksimalkan keuntungan dalam menjalankan kegiatan usaha (maximizing profit). Memaksimalkan keuntungan akan diupayakan oleh pelaku usaha dengan berbagai cara. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah penggabungan (merger).

Merger diharapkan menciptakan efisiensi, sehingga mampu mengurangi biaya produksi perusahaan. Selanjutnya, perusahaan hasil merger akan dapat mengeksploitasi skala ekonomi (economies of scale). Efisiensi dengan skema merger dapat pula ditempuh dengan eksploitasi economies of scope, efisiensi marketing, atau sentralisasi research and development.

Merger dapat menjadi salah satu jalan keluar jika pelaku usaha mengalami kesulitan likuiditas, sehingga kreditor, pemilik, dan karyawan dapat terlindung dari kepailitan.

Merger adalah bentuk penggabungan perusahaan atau bergabungnya dua atau lebih pelaku usaha yang independen atau berintegrasinya kegiatan yang dilakukan oleh dua pelaku usaha secara menyeluruh dan permanen.

Dalam Pasal 1 butir 9 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa merger merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Merger merupakan salah satu bagian dari kebijakan persaingan yang dapat mempengaruhi aktivitas bisnis, pasar, dan ekonomi. Secara fakta, merger tidak dapat dengan mudah dilakukan. Sebab, aksi ini berusaha memadukan dua perusahaan yang berbeda menjadi satu. Untuk itu, diperlukan suatu kebijakan merger yang begitu detail dan holistik untuk dapat mengakomodasi setiap kebutuhan pelaku pasar dalam menjalankan aksi korporasi.

Aksi merger dapat meningkatkan probabilitas berkurangnya persaingan yang ada antara para pihak yang melakukan merger. Aksi merger dapat mengurangi jumlah pesaing di dalam pasar, sehingga berdampak domino pada setiap persaingan usaha di pasar. Dampak domino ini menjadikan orientasi pasar pada tujuan konsumen dan efisiensi akan berkurang, bahkan dalam kondisi yang paling kritis dapat terjadi kekosongan persaingan.

Diperlukan penegakan ketentuan larangan dalam hukum persaingan, karena sangat sulit membuktikan bahwa suatu pelanggaran telah terjadi akibat aksi korporasi.

Mencegah Praktik Monopoli

Mengapa penegakan hukum persaingan ini sangat esensial? Sebab, hal itu dapat mencegah praktik monopoli melalui jalur merger.

Secara teori, merger mungkin akan berdampak positif dalam menghasilkan keuntungan, efisiensi, penurunan biaya, peningkatan value, dan juga sinergi yang baik. Namun, di saat yang bersamaan, merger dapat meningkatkan market powerMarket power ini menjadi awal suatu perusahaan hasil merger untuk menentukan harga dan bahkan mencoba untuk membuat hambatan-hambatan bagi para pelaku usaha lain lantaran kekuatan pasar telah dimiliki oleh perusahaan hasil merger tersebut.

Akuisisi aset yang dilakukan dalam aktivitas merger akan memberikan posisi dominan bagi perusahaan hasil merger, karena memiliki kemampuan keuangan (permodalan) dan aset yang dapat menguasai suatu pasar.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), misalnya, dengan setiap kebijakannya dapat melakukan larangan terhadap aktivitas merger, juga memberikan beberapa solusi perubahan lain sebelum merger tersebut diperbolehkan. Hal ini dilakukan dengan pre dan atau post notifikasi yang dapat dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan aksi korporasi merger.

Apabila kebijakan pemerintah lemah maka merger akan menjadi suatu jalur yang sah secara hukum untuk pelaku usaha dalam melakukan praktik-praktik persaingan tidak sehat. Salah satunya, menyingkirkan kompetitor dan mengurangi jumlah pesaing di bidang yang sama.

Kasus merger dan akuisisi yang dilakukan oleh Grab terhadap Uber, sebagai contoh, perlu kembali ditinjau oleh lembaga pengawas persaingan usaha di negara masing-masing. Mungkin Grab dapat menjelaskan bahwa transaksi merger yang dilakukan sudah sesuai prosedur dan sah secara hukum. Akan tetapi, gambaran pasar yang lebih holistik perlu juga dipertimbangkan.

Semisal transaksi merger dilakukan oleh perusahaan yang sebelumnya saling berkompetisi dengan ukuran pangsa pasar yang apabila digabungkan akan menjadi dominan maka walaupun transaksi merger secara hukum dikatakan legal, akan tetapi konsekuensi yang dihasilkan sangat buruk bagi dunia usaha.

Penetapan harga pun tidak lagi berdasar pada pasar bebas, melainkan diatur secara sepihak oleh pihak perusahaan hasil mergerMerger tersebut menyebabkan praktik anti-persaingan, dikarenakan perusahaan yang sebelumnya berkompetisi akhirnya memilih untuk bergabung. Hal ini menimbulkan suatu persaingan tidak sehat apabila ditinjau dari Undang-Undang Persaingan Usaha.

Grab dan Uber akhirnya didenda oleh Competition and Consumer Commission of Singapore (CCCS) dengan dalil bahwa merger yang dilakukan dua perusahaan menyebabkan berkurangnya kompetisi atau persaingan yang terjadi di pasar ride-hailing Singapura.

Aturan OJK untuk menggabungkan perusahaan keuangan non-bank di masa pandemi Covid-19 layak diapresiasi. Meski demikian, perlu dipertimbangkan banyak aspek. Tidak hanya mempertimbangkan merger yang sudah sesuai peraturan, tetapi juga dampak-dampak yang terjadi setelahnya.

Ditayangkan Jogja Daily.

Recommended For You

About the Author: Muhammad Edy Susanto

Kepala Divisi Non-Litigasi Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Yogyakarta. Peminat kajian isu-isu buruh, HAM, korupsi, dan agraria.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *