Jika dilihat secara sekilas, munculnya Perda yang merupakan penjabaran Perda No 4/2011 ini masih menimbulkan keganjilan di lapangan. Terbukti, aturannya masih bersifat prematur sehingga belum bisa diaplikasikan oleh masyarakat. Mengingat masyarakat belum terbiasa dengan penarikan pajak yang dilakukan sebulan sekali. Selain itu, kebiasaan masyarakat yang membayar retribusi secara harian juga menjadi kendala diterapkannya Perda PKL.Tentu saja ini memberatkan para pedagang yang berjualan di tepi jalan maupun protokol. Sebab masyarakat dipaksa untuk melakukan pembukuan hasil penjualan selama sebulan. Dan jika pedagang masih membangkang petugas UPTD akan langsung turun ke lapangan menarik pajak dan menanyai keuntungan yang didapat selama sebulan.

Implikasi Sosial
Sebenarnya jika bicara penetapan pajak untuk PKL, pada intinya telah didasarkan pada hasil lampiran evaluasi XII Gubernur Jateng serta implikasi sosial yang timbul di masyarakat. Implikasi tersebut meliputi kesemrawutan PKL yang berjualan di lokasi yang tidak dibenarkan, penarikan retribusi yang bersifat ilegal, bahkan yang lebih parah mengganggu arus lalu lintas. Maka tak heran jika implikasi sosial yang merupakan pertimbangan Perda hanya didasarkan pada sudut pandang estetika yakni penertiban, namun tidak diimbangi dengan unsur sosial. Di mana pedagang dipaksa untuk membayar pajak tanpa melihat kondisi sosial dari masyarakat.

Sungguh ironis dan salah kaprah jika pemerintah hanya mendasarkan satu aspek saja yakni unsur yuridis. Padahal jika dilihat dari materi pembentukan Perda, unsur sosiologis maupun kaidah sosial merupakan satu kesatuan pembentukan aturan yang tidak bisa dipisahkan dengan unsur yuridis.

Mengingat hukum adalah sarana perubahan sosial yang bertujuan menyejahterakan rakyat. Selain itu jika dilihat dari track record maupun pengembangan kawasan Solo, kota dengan slogan Spirit of Java ini mempunyai reputasi yang bagus dalam penataan PKL. Maka tak heran jika Solo disebut-sebut sebagai daerah yang penataan kotanya bagus sehingga dicontoh oleh daerah lain.

Dengan demikian, jika pemerintah ingin lebih baik, Perda PKL jangan hanya mendasarkan pada hasil evaluasi Gubernur Jateng dan Kementerian Keuangan tapi mengabaikan substansi pembuatan aturan. Namun penentuan Perda juga harus memperhatikan unsur kemanfaatan dalam bidang hukum.

Jika ini dibiarkan terus menerus, tidak mustahil pintu demokrasi yang telah dielu-elukan sejak era reformasi semakin terpasung, public hearing yang tadinya menjaring aspirasi masyarakat bisa jadi akan dianggap gonggongan anjing yang melolong. Hasilnya produk hukum yang dibuat pemerintah bersama legislatif hanya mengakomodir kepentingan penguasa saja.