Wajah pendidikan tanah air sempat merah merona bahagia, karena kebijakan amandemen yang spektakuler dari pemerintah yaitu menaikkan anggaran pendidikan di APBN sebesar 20 persen yang tercantum di UU Sistem Pendidikan tahun 2003.
Rakyat pun sempat bernapas lega ketika Menteri Pendidikan di Kabinet Indonesia Bersatu I mengumumkan telah menggratiskan sekolah negeri di zona wajib belajar 9 tahun dengan adanya dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Secara logika tentu hal ini akan mendorong percepatan pemerataan pendidikan di tanah air. Anak-anak miskin akan bisa mengenyam pendidikan dengan layak tanpa harus khawatir dengan biaya SPP atau biaya operasional yang lain.
Tetapi wajah yang merah merona itu ternyata hanya sesaat. Ekspansi besar-besaran lembaga pendidikan asing untuk mengomersialisasikan pendidikan di tanah air menyeruak, ditambah ideologi kapitalisme para pembuat kebijakan seolah telah mengubah wajah pendidikan yang semula merah merona menjadi merah padam. Dengan dalih sekolah internasional di tingkat SMA, atau kelas Bi Lingual di tingkat SMP, dan kebijakan mantan UU BHP yang secara jelas substansinya ingin mengomersialisasikan pendidikan di tanah air. Menjadi ajang titik balik harapan semu rakyat jelata untuk bisa menikmati pemerataan pendidikan ini. Beruntung Mahkamah Konstitusi (MK) lagi-lagi menjadi pahlawan rakyat dengan membatalkan UU BHP tersebut.
Kebijakan BHMN (Badan Hukum Milik Negara) di tingkat universitas negeri tentu menjadi lahan subur berkembangbiaknya praktik kapitalisme pendidikan di tanah air. Otonomi kampus menjadi lahan basah tersendiri bagi para investor berdasi pendidikan untuk mengeruk untung sebanyak-banyaknya. Tentu dengan kemasan yang menarik seperti berlabel International University, Entrepreneurship University, dll. Menjadi kedok tersendiri di tengah polemik komoditi pendidikan tersebut.
Nah, Universitas Brawijaya yang notabene merupakan salah satu alat vital pendidikan di Indonesia khususnya di Jawa Timur, terindikasi terjepit di antara polemik di atas dengan kebijakannya menerapkan SPP proporsional. Beragam asumsi yang kemudian hadir , apakah ini memang berbasis murni untuk pemerataan pendidikan? Atau jangan-jangan hanya kedok atau akal-akalan saja untuk mencari untung di tengah ketidaktransparanan perhitungan penetapan SPP proporsional ini?
Di awal janji penetapan kebijakannya, SPP proporsional memang mengandung niatan mulia untuk membantu pemerataan pendidikan di tanah air, karena jumlah penetapan biaya SPP kepada masing-masing mahasiswa dipatok berbeda, tergantung tingkat ekonomi mahasiswa (orangtua mahasiswa). Jika mahasiswa tersebut memiliki orangtua dengan tingkat kesejahteraan ekonomi yang mumpuni, maka akan dikenakan biaya yang lebih tinggi dibanding dengan mahasiswa yang memiliki tingkat kesejahteraan ekonomi orangtuanya yang di bawah rata-rata. Nah, di sinilah letak niatan mulia itu, agar “si kaya” bisa membantu “si miskin”untuk bisa sama-sama mengenyam pendidikan di bangku kuliah, yang juga jelas akan sangat membantu proses pemerataan pendidikan pemerintah di tanah air.
Namun di dalam praktiknya, tampak tidak semulia yang terlihat pada awalnya. Ketidaktransparanan birokrasi pengelola SPP proporsional dalam menyampaikan mekanisme perhitungan penetapan biaya SPP mahasiswa menjadi biang keladi munculnya asumsi di mana kapitalisme atau komersialisasi pendidikan menjadi motif utama penerapan kebijakan SPP yang digadang-gadang menjadi pioner untuk pemerataan pendidikan di tanah air. Faktanya, dengan ketidaktransparanan tersebut pihak pengelola kampus bebas mengotak-atik standar minimal pembayaran SPP proporsional setiap tahunnya.
Walhasil, terjadi peningkatan biaya standar SPP proporsional di tiap tahunnya. Sebagai ilustrasi singkat, katakanlah mahasiswa yang memiliki orangtua dengan penghasilan Rp 1 juta per bulan, maka dengan tidak ada transparansi perhitungan tersebut, bebaslah pihak pengelola untuk menetapkan standar minimal perhitungan SPP tersebut. Pihak pengelola bisa dengan seenaknya mematok biaya SPP mahasiswa tersebut Rp 1,2 juta atau Rp 1,4 juta.
Dan faktanya memang terjadi peningkatan standar penetapan SPP proporsional per tahunnya. Dengan minimnya sosialisasi yang ada, serta tidak imbangnya komposisi penerima SPP proporsional antara si kaya dan si miskin, di mana si miskin lebih sedikit mendapat bantuan, dalam artian sangat sedikit mahasiswa yang mendapatkan pembebasan biaya SPP hingga nol rupiah, ditambah maraknya peningkatan standardisasi penetapan biaya SPP proporsional ini membuat asumsi komersialisasi pendidikan semakin kuat. Puncaknya, di tahun 2010 unjuk rasa besar-besaran yang dilakukan elemen mahasiswa untuk menuntut transparansi perhitungan atau klimaksnya pencabutan kebijakan SPP proporsional ini mengemuka, karena sarat dengan komersialisasi pendidikan.
Justifikasi pemanfaatan kebijakan SPP proporsional sebagai media komersialisasi pendidikan di Universitas Brawijaya merupakan sebuah bentuk fenomena baru tentang kapitalisme pendidikan di negeri ini. Peran pemerintah tentu sangat penting untuk meluruskan justifikasi tersebut, sebelum universitas-universitas lain di negeri ini juga akan menerapkan hal yang sama. Fungsi pemerintah dalam upaya pemerataan pendidikan hendaknya juga diimbangi dengan transparansi serta pendampingan yang terpadu, meskipun sistem BHMN di tataran universitas sudah diberlakukan bukan berarti pemerintah lepas tangan secara menyeluruh tanpa mengawal dan mengawasi langkah gerak kebijakan tersebut.
Dari fakta di atas, silakan pembaca ambil kesimpulan secara objektif tentang terobosan baru di dunia pendidikan untuk upaya pemerataan pendidikan di tanah air. Apakah memang upaya ini sudah benar-benar bersih dari praktik kapitalisme atau komersialisasi pendidikan? Atau niatan mulia ini sudah memang benar-benar murni terwujud? (*)
