GEMA NURANI

Latest Strategic News for Progressive Indonesia

You are here: Home / Archives for demokrasi

Pekan Penentuan Koalisi Hanura

By

rapimnas 5

Wiranto, Ketua Umum Hanura. (Foto: Merdeka)

Jakarta, GNOL** Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) akan menentukan partai mitra koalisinya pada pekan ini. Pernyataan tersebut dikemukakan Ketua DPP Hanura Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati, Senin (12/5) di Jakarta.

Menurut Susan, partai mana yang akan diajak berkoalisi akan diputuskan oleh Wiranto sebagai ketua umum. Susan mengatakan, Wiranto telah berkomunikasi dengan calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Joko Widodo, capres dari Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto maupun capres dari Parai Golongan Karya Aburizal Bakrie.

Susan menambahkan partainya mengamati secara cermat dinamika politik yang terjadi setiap hari pasca Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara pemilu legislatif. Hanura memperoleh 5,26 persen suara pada pemilu legislatif.

Sementara, waktu penetapan capres dan cawapres yang diberikan KPU kurang dari satu minggu lagi. Ketua Fraksi Partai Hanura DPR Sarifuddin Sudding mengatakan, komunikasi Wiranto ke elite-elite partai politik masih cair. Baik itu kubu Jokowi , Prabowo Subianto , Ical atau yang lainnya.

“Kita serahkan sepenuhnya ke ketum, Pak Wiranto dalam mengambil keputusan, ini sesuai dalam hasil Rapimnas yang memberikan mandat penuh koalisi,” ujar Sudding.

Namun, Politisi Hanura ini juga enggan membeberkan kapan keputusan koalisi bakal diketok secara pastinya. “Saya kira yang akan menentukan berdasarkan waktu yang tepat, ketum lah yang akan menentukan,” tandasnya.

Diketahui, sebelum pembukaan pendaftaran capres-cawapres pada 18-20 Mei, sejumlah parpol sudah menentukan arah koalisi. Seperti PDIP, PKB dan NasDem sudah sepakat melakukan koalisi.

Begitu juga dengan Partai Gerindra yang resmi berkoalisi dengan PPP. Sementara PAN dan PKS hampir pasti juga bergabung dengan Gerindra. Hanya Partai Demokrat, Hanura dan Partai Golkar yang belum punya sikap untuk berkoalisi dengan siapa di pilpres 9 Juli nanti.

Sumber: VivaNews, Merdeka

Pengesahan Hasil Penghitungan Suara Terancam Molor

By

Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Nasional Penghitungan Suara Pemilu DPR & DPD tahun 2014 tengah dilaksanakan di ruang sidang utama KPU, Jakarta. (Foto: Republika)

Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Nasional Penghitungan Suara Pemilu DPR & DPD tahun 2014 tengah dilaksanakan di ruang sidang utama KPU, Jakarta. (Foto: Republika)

Jakarta, GNOL* Pengesahan rekapitulasi hasil penghitungan suara partai politik dan calon anggota DPD tingkat nasional melalui rapat pleno terancam molor. Pasalnya, hingga Senin (5/5) siang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru mengesahkan hasil penghitungan dari 12 provinsi dari 33 provinsi.

“Mau tidak mau KPU harus mengambil keputusan. Kalau lewat tanggal 9 Mei, jelas sekali delik pidananya sudah menunggu. KPU harus mengambil risiko itu, menyelesaikan sebelum tanggal 9 Mei,” kata Ketua Bawaslu Muhammad di Gedung KPU, Jakarta Pusat.

Lantaran itulah, Bawaslu mendorong KPU bisa menetapkan hasil rekapitulasi suara tepat pada waktunya. Hal ini jelas akibat banyak provinsi yang mengalami penundaan pengesahan perolehan suara.

Sementara, Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Senin (5/5), menyebutkan Provinsi yang hasil rekapitulasinya sudah disahkan yakni, Provinsi Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Gorontalo, Jambi, Sumatera Barat, Bali, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Kemudian Sulawesi Tengah, Nangroe Aceh Darussalam, Banten, dan Kalimantan Selatan.

Sementara 13 provinsi yang sudah diplenokan namun pengesahannya masih ditunda adalah, Provinsi Riau, Jawa Barat, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Tenggara. Lalu, Sumatera Selatan, Sulawesi Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Timur.

“Itu sebagian sudah ada yang ditetapkan di beberapa dapil, misalnya Jateng dari 10 dapil smebilan sudah disahkan. Lampung, NTT juga begitu,” ujarnya.

Adapun provinsi yang belum dibacakan hasil pemilu legislatifnya pada rapat pleno tinggal enam provinsi. Yakni Provinsi Papua, Papua Barat, Jawa Timur, Maluku, Maluku Utara, dan Sumatera Utara.

Sesuai Peraturan KPU nomor 21 tahun 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaran Pemilu Legislatif 2014, rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu tingkat nasional dilakukan dari 26 April sampai 6 Mei 2014. Kemudian, penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai dan calon anggota DPR serta DPD pada 6 sampai 7 Mei 2014. Penetapan hasil pemilu secara nasional dilakukan paad 7 sampai 9 Mei.

“Dalam UU Pemilu, yang pasti penetapan hasil pemilu secara nasional itu 30 hari setelah pemungutan suara. Yaitu tanggal 9 Mei,” ungkap Ferry.

Meski jadwal rapat pleno rekapitulasi tersisa satu hari, menurut Ferry, KPU optimis pengesahan suara dari seluruh provinsi dan semua daerah pemilihan (dapil) bisa diselesaikan.

KPU disebutkannya akan memaksimalkan aktifitas pleno sehingga rapat pleno rekapitulasi selesai Selasa (6/5) besok.

Sumber: Republika, Liputan 6 SCTV

Menemukan Sosok Negarawan di Era Demokrasi

By

Selama ini banyak sekali di berbagai media dijumpai suatu opini yang menyatakan bahwa Indonesia sedang mengalami krisis negarawan.

Alasannya karena kondisi bangsa kita yang belum pernah lepas dari krisis, seperti halnya korupsi, kemiskinan, selain itu konflik horizontal juga belum terselesaikan sehingga dianggap negara lemah.

Banyak berpikir bahwa berbagai krisis yang sedang melanda, negeri ini membutuhkan seorang sosok negarawan yang diharapkan mampu menyelesaikan berbagai persoalan dengan bijaksana dan tegas.

Lantas tidak adakah sosok negarawan yang dimiliki oleh bangsa ini? Jika asosiasi negarawan selalu melekat pada politisi yang memegang kekuasaan, tentu siapapun dia yang duduk dalam kekuasaan dan sehebat apapun kebijakan yang dilakukannya tidak pernah dapat mengelak dari kritik yang ditujukan padanya. Artinya sangat sulit merujuk kata negarawan pada seorang politisi yang sedang duduk dalam kekuasaan.

Keadaan ini justru terbalik ketika politisi itu tadi sudah tidak memegang kekuasaan, sosok negarawan mungkin saja melekat kepadanya. Orang justru akan banyak menghargainya ketika tidak lagi duduk dalam kekuasaan.

Tidak heran apabila ada anekdot bahwa seseorang dapat disebut negarawan ketika ia tidak lagi memegang kekuasaan atau mantan penguasa yang sudah meninggal. Meski begitu, sosok negarawan masih mungkin dimiliki oleh para politisi di negeri ini.

Negarawan dalam Era Demokrasi

Dalam era demokrasi, negarawan tidak selalu diasosiasikan dengan seorang tokoh panutan yang mana setiap apa yang dikatakannya selalu benar.

Tidak juga seorang negarawan diposisikan sebagai seorang penyelamat yang mampu memperbaiki segala keadaan. Jika negarawan diposisikan seperti ini maka negarawan yang diinginkan adalah wujud dari Messiah, Satria Piningit atau sang Mahdi.

Jika retorika tentang negarawan adalah panutan yang selalu benar, maka yang terjadi harapan terhadap sosok negarawan yang diinginkan itu merupakan pola pikir dalam masyarakat dengan sistem aristokrasi. Jika demikian, segala tindakan seorang negarawan selalu benar adanya, dan fitrahnya untuk benar adalah bentuk given dari Tuhan.

Demikian juga ketika mengandaikan negarawan sebagai wujud seorang Messiah atau Mahdi maka sosok negarawan merupakan mistifikasi.

Negarawan sangatlah mungkin dimiliki oleh setiap bangsa dengan sistem demokrasi yang dianutnya. Negarawan dalam era demokrasi harus mampu membawa diri dan memiliki kebajikan-kebajikan di tengah kekuasaan dalam dunia yang penuh dengan ketidak sempurnaannya.

Begitu juga dengan seorang negarawan, ia perlu diposisikan sebagai manusia biasa dengan ketidak sempurnaannya. Oleh sebab itu menjadi negarawan perlu memperhatikan beberapa kriteria dan etika agar memiliki kebajikan dalam kekuasaannya di era demokrasi.

Etika Negarawan

Menjadi seorang negarawan yang baik tidak perlu berpretensi untuk selalu benar. Menjadi negarawan di era demokrasi perlu menyadari akan dirinya diamanatkan untuk berada di kekuasaan yang cenderung dekat dengan kesalahan. Maka jika dirinya berasal dari rakyat, ia harus tunduk pada pengawasan rakyat bukan mengawasi dirinya sendiri.

Negarawan harus bekerja untuk rakyat, bukan bekerja untuk dirinya sendiri atau kelompok dan orang-orang yang dekat dengannya. Menjadi negarawan harus memiliki visi dan pandangan untuk generasi bangsa yang akan datang, bukan untuk kepentingan sesaat yaitu untuk kepentingan agar masih duduk di kursi kekuasaan.

Sehingga seorang negarawan harus berani mengambil resiko dalam mengambil kebijakan yang meski tidak popular, namun dipertimbangkan dapat berlaku efektif untuk kepentingan rakyat dan masa depan bangsa yang lebih baik.

Terakhir, negarawan adalah berasal dari rakyat, maka ia tidak boleh jumawa. Tidak lantas mendapuk bahwa dirinya yang paling berjasa.

Ia selalu merasa bahwa ada pihak-pihak lainnya yang juga berpaya untuk berbuat yang terbaik untuk bangsa ini. Hal ini karena seorang negarawan adalah rakyat dan bagian dari rakyat yang menginginkan yang terbaik untuk bangsa.

Wiranto: Antara Korupsi dan Demokratisasi

By

Belum lama ini, Wiranto menyatakan suatu deklarasi  bahwa Hanura siap tampil untuk meminimalisasi tindak korupsi yang semakin menggejala di Indonesia. Memang seharusnya deklarasi anti korupsi pada mulanya harus dimulai oleh partai politik dan lembaga-lembaga politik lainnya. Korupsi dan penyelewengan sangatlah potensial untuk dilakukan jika bersinggungan dengan kekuasaan.

Belum lama ini juga ICW (Indonesian Corruption Watch) melaporkan bahwa potensi korupsi sangatlah kental dilakukan oleh partai politik, indikasinya dengan tidak adanya laporan yang transparan terhadap sumber-sumber keuangan partai politik.

Korupsi yang menggejala pada institusi-institusi politik tidak lain adalah bahaya yang memperlemah proses demokrasi. Wiranto berargumen bahwa korupsi disebabkan karena penyalahgunaan demokrasi. Demokrasi diartikan sebagai kebebasan seluas-luasnya sehingga bebas untuk melakukan korupsi.

Demokrasi yang Tak Sesuai Harapan

Ungkapan Wiranto tersebut memang benar adanya dengan bukti bahwa proses demokratisasi yang tengah berjalan di negeri ini ternyata tidak mengurangi penyelewengan kekuasaan dengan masih maraknya korupsi.

Korupsi yang dilakukan pada iklim politik yang demokratis justru bertentangan dengan konsep ideal demokrasi yakni menjaga akuntabilitas ranah public sehingga menutup potensi melakukan tindak korupsi, karena kekuasaan pada hakikatnya adalah tunduk pada pengawasan public.

Jika tuntutan reformasi yang pernah kita dengungkan adalah untuk menghapus korupsi karena absolutisme kekuasaan, namun ternyata demokrasi justru tidak menutup peluang untuk melakukan korupsi. Kenyataan inilah yang membenarkan ungkapan dari Lord Acton yang menyatakan “power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely”.

Lantas mengapa dalam era demokrasi semacam ini, korupsi tidak dapat dihilangkan dan justru partai-partai politik dan politisi yang ikut merayakan demokrasi cenderung korupsi? Ternyata cara-cara yang ditempuh oleh sebagian sebagian mereka yang berlomba-lomba dalam demokrasi menyaratkan cost yang besar.

Untuk memenangkan pemilihan umum misalnya, tentu saja membutuhkan dana yang sangat besar. Belum lagi pola politik transaksional yang cenderung dipilih karena rakyat masih belum memiliki kepercayaan terhadap partai-partai politik dan politisi yang ada.

Jika cara pragmatis itu digunakan, maka yang terjadi partai-partai politik dan politisi semacam itu akan melakukan segala cara untuk membalikkan modal yang telah dikeluarkan atau rente melalui penyalah gunaan kekusaan yang telah dipegangnya. Contoh kasus korupsi politik adalah dengan melakukan transaksi untuk meloloskan legislasi, transaksi untuk tender penyelenggaraan asset Negara dan lain sebagainya.

Lembaga-lembaga politik ini nantinya menjadi tempat baru dari memusatnya kedudukan demokrasi dan korupsi sekaligus. Dengan legitimasi politiknya, menjadikan kewenangan politik mereka sangat kuat dalam menetapkan transaksi untuk memberikan keputusan politik.

Politik transaksional ini tidak saja telah menyuburkan korupsi yang masif di lembaga wakil rakyat, tetapi juga telah membajak politik negara dari tangan rakyat kepada sistem oligarki yang korup.

Tentu saja tidak semua para politisi maupun partai politik melakukan korupsi. Namun benar, bahwa untuk memerangi korupsi harus diikrarkan oleh mereka. Mengapa, karena potensi korupsi yang cenderung pada kekuasaan dan merekalah tumpuan dari kepentingan rakyat yang selama ini banyak dikecewakan lantaran kepercayaan yang diberikan banyak disalah gunakan.

Minimalisasi Korupsi: Kembali Kepada hati Nurani

Lantas bagaimana cara untuk dapat memerangi korupsi atau setidaknya meminimalisasinya seperti yang didengungkan oleh Wiranto dan Hanura. Wiranto memberikan solusi dengan mengatakan “Kita punya satu kiat, kalau hati nurani sudah kembali di dada para pemimpin local (beserta partai politik dan politisi.red) maka hasrat untuk melakukan korupsi itu akan berkurang atau lenyap”.

Apa yang dikatakan oleh Wiranto tersebut dapat diterjemahkan dengan mengembalikan eksistensi partai politik pada para konstituennya. Baik partai politik, politisi, maupun para pemimpin local dan semua yang terlibat dalam kekuasaan harus benar-benar merepresentasikan kepentingan para pemilihnya. Partai politik bukanlah milik segelintir orang yang hanya memiliki interest pada kekuasaan semata. Konstituen harus benar-benar diposisikan untuk memiliki partai politik yang dipilihnya.

Partai politik harus benar-benar menjadi basis politik rakyat atau konstituennya. Untuk itu jika memang ada politisi yang diangkat untuk memegang kekuasaan, ini merupakan amanah dari konstituennya. Sudah sepatutnya parpol tunduk pada pengawasan public secara luas dengan adanya transparansi baik dalam pendanaan maupun memberikan penyadaran yang mencerdaskan dalam setiap keputusan politik.

Partai politik harus benar-benar membangun komunikasi politik yang strategis sehingga benar-benar menyentuh appeal rakyat. Dengan demikian kepercayaan rakyat terhadap partai politik benar-benar terbangun dan diiringi dengan konsistensi untuk melawan korupsi.

Pembatasan BBM Bersubsidi dan Cacat Demokrasi

By

Kebijakan pembatasan BBM oleh pemerintah hendak diluncurkan. Meski menuai banyak sangkalan, lantaran perangkat pelayanan di bawah masih belum memadai, kebijakan ini dirasa paling mewakili kepentingan pemerintahan SBY-Boediono, yang dianggap tidak pro-rakyat, saat harga BBM bersubsidi hendak dinaikkan.

Sebenarnya tidak perlu banyak uji pendapat publik bila pemerintah merasa bahwa kebijakan pembatasan BBM bersubsidi adalah jalan keluar dari semerawutnya isu kenaikan harga BBM. Kebimbangan ini merepresentasi ketidakpekaan pemerintah akan kepentingan yang lebih besar, yakni rakyat banyak. Tampaknya, pemerintah terlalu berhati-hati agar segera dapat keluar dari kubangan kesan buruk pasca ngototnya mereka untuk mencabut subsidi BBM belum lama ini.

Keraguan adalah penyakit menular yang akan membahayakan rakyat banyak bila menjangkiti pemimpin. Terlebih, pemimpin nasional, yang berurusan dengan hajat hidup orang banyak. Keraguan juga kelemahan pemimpin lantaran pasti beriring ketidaktahuan yang buntu oleh kesan dianggap tahu. Masalah ini akan segera selesai, bila pemerintahan SBY-Boediono benar-benar dekat pada rakyat. Sebaliknya, ia akan berlarut-larut bila pada kenyataannya, rakyat sebenarnya telah lama bosan dengan pencitraan yang tak diimbangi dengan kinerja nyata.

Ya, bagaimana mungkin pertimbangan masih digelar, sementara nyawa terancam? Logika semacam ini banyak menggerogoti mentalitas aparat pemerintahan SBY-Boediono. Sekalinya keluar di publik, seperti pada konteks lugasnya para menteri berhadapan dengan karut-marut birokrasi, rakyat telanjur tidak respek pada pemerintah.

Cacat Demokrasi

Seperti inikah wajah negara demokrasi yang diagung-agungkan itu? Bopeng karena kepemimpinan yang tak sepenuh hati. Janji Negara Kesejahteraan tak lebih isapan jempol di tengah hari, menyusul berbusa-busanya elite politik dalam berargumentasi tentang kesejahteraan rakyat. Demokrasi tak ubahnya sebagai dendang panggung, di mana kapan dipesan, ia akan hadir sebagai penghibur. Tak lagi berakar, demokrasi bahkan selalu saja menyisakan persoalan lanjutan yang bisa jadi, tak akan selesai hingga satu generasi berakhir.

Benarkah saat hasil Pemilu menyatakan, SBY sebagai pemimpin yang didukung suara mayoritas, lantas bersamaan dengan itu, kebijakan pemerintahannya akan benar-benar mewakili rakyat yang memilihnya? Demokrasi yang masyhur lantaran menghindari tirani, justru tengah menggiring negeri ini pada kehancuran sistematis, ketika pemerintah tak lagi mampu mendengar, apa yang dirasakan rakyatnya sendiri.

Demokrasi menjadi cacat, baik teori maupun praktik, lantaran pada kenyataannya memang tak dapat melahirkan keadilan sosial. Pemerintah yang mewakili demokrasi justru menggunakan kesempatan itu untuk kepentingan pribadi atau golongannya. Wajar kemudian bila seperti tidak ada hubungan antara keterpilihan SBY pada Pemilu dengan kebijakan atas BBM yang pro-rakyat. Menjadi muskil adanya bila pemerintah lantas tidak lagi mengerti rakyatnya, hanya karena rakyatnya mengerang-erang kesakitan, akibat kebijakan yang tidak berpihak kepada mereka.

Apa susahnya berhadapan dengan rakyat sendiri, yang katanya memilih presiden secara langsung itu? Bila merasa didukung, pemerintah sudah selayaknya merasa dekat pada rakyat, tanpa perlu takut melangkah. Datang, bicara, dan dengarkan. Setelah itu, pilihlah kebijakan dan lakukan. Itu saja. Sisanya, serahkan pada penilaian publik; tak perlu khawatir pada kesan baik atau buruk. Sebab, sumbangsih ke publik lebih penting, daripada jabatan itu sendiri.

Hari ini, zaman di mana publik tidak lagi kesulitan mengakses informasi. Kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang mampu memberikan pilihan pada publik, dengan program yang langsung bersinggungan dengan rakyat, jangka panjang maupun jangka pendek.

Ekonomi

Politik

Kampus

Multimedia

Opini

Koperasiana