GEMA NURANI

Latest Strategic News for Progressive Indonesia

You are here: Home / Archives for ekonomi kerakyatan

Pertanian Subsisten Kolektif, Penangkal Sistemis Kapitalisme Pertanian

By

GUYUB – Kelompok Tani Desan Siman Ponorogo. (Foto: Desa Siman WordPress)

Mungkinkah petani sejahtera? Pertanyaan ini bisa jadi dijawab beragam, merepresentasi kapasitas penjawab dan situasi kekinian pertanian. Meski perlu diakui, isu kesejahteraan petani bukanlah isu baru. Ia bahkan telah intens dibahas sejak Revolusi Industri, atau mungkin lebih uzur lagi, yakni ketika hasil bercocok tanam mulai diperdagangkan mendunia oleh para raja di zaman para nabi.

Begitulah. Pertanian menjadi sesuatu yang tiba-tiba harus diadaptasi, ketika modernisasi mulai datang dengan penawaran serius, bernama efektivitas dan efisiensi. Senyatanya, pertanian sebenarnya memiliki pola reguler, bahkan permanen, sebagai mekanisme bertahan hidup yang terbukti mampu menyelamatkan ras manusia dari kelaparan.

Seperti umumnya modernitas, ragu pada kapasitas feodal di bidang pertanian ternyata berbuah fantastis. Entah berapa dekade terakhir, peminat pertanian terus menandakan penurunan. Generasi muda seperti amnesia pada autentisitas diri dari apa yang telah dikunyah dan ditelan selama ini. Pertanian tetap saja tampak gurem, merepotkan, dan kurang menghasilkan keuntungan maksimal.

Bolehlah berpendapat begitu. Apalagi di era digital seperti sekarang. Era yang masif melahirkan pekerjaan baru, tapi sedikit sekali yang lantas bersinggungan dengan pertanian. Pelayanan jasa terasa hanya mencengangkan bagi pemilik kepentingan penggandaan modal di sektor tertentu, minus pertanian. Digitalisasi kurang dirasakan para petani, karena pola yang dibangun memang kurang berdaya dukung. Teknisnya, belum menyejahterakan petani.

Ditambah, para petani Tanah Air yang masih memilih untuk tetap berada di jalur pertanian subsisten. Pilihan ini lebih tepatnya menjaga dan merawat tradisi, juga mempertahankan keaslian pola pertanian. Karena, dengan melakukannya, bukan hanya merasa terhormat, menghormati leluhur, tapi juga memiliki tingkat sekuritas tinggi.

Tony Waters, penulis The Persistence of Subsistence Agriculture: Life Beneath the Level of the Marketplace, terbitan Lexington Books tahun 2007, menjelaskan, pertanian subsisten dapat pula disebut sebagai pertanian swasembada (self-sufficiency). Petani fokus pada usaha budidaya bahan pangan dalam jumlah cukup, untuk keluarga.

Menurut Waters, ciri khas pertanian subsisten adalah kepemilikan berbagai variasi tanaman dan hewan ternak untuk dimakan, selain serat untuk pakaian dan bahan bangunan. Keputusan mengenai tanaman apa yang akan ditanam, biasanya bergantung pada apa yang ingin keluarga makan pada tahun mendatang, serta mempertimbangkan harga pasar, apabila dirasa terlalu mahal dan mereka memilih untuk menanamnya sendiri.

Pertanian subsisten, lanjutnya, telah hilang di Eropa sejak permulaan Perang Dunia I, dan di Amerika Utara akibat gerakan bagi hasil pertanian (sharecropping) yang memunculkan kaum buruh tani pada tahun 1930-an dan 1940-an.

Meminjam salah satu tesis dependensi Andre Gunder Frank, seorang ekonom, sejarawan, dan sosiolog berkebangsaan Jerman-Amerika, eksploitasi yang menjadi ciri khas kapitalisme menyebabkan penurunan kemampuan produksi pertanian sebuah negara. Ciri pertanian subsisten menjadi hilang, dan digantikan pertanian khas kapitalis.

Tentu saja pendapat Waters dan Frank tidak sepenuhnya berlaku di Indonesia, tempat terbaik di Garis Ekuator lantaran dianugerahi tanah subur untuk bertani. Namun setidaknya, ‘pertanian kapitalis’ yang terus dibangun, bahkan sejak era kolonial, misalnya pada perkebunan sawit, menyisakan problem konflik tak berkesudahan. Pertanian rakyat pada akhirnya selalu tidak sejalan dengan pertanian kapitalis. Mengapa?

Ekonomi Kapitalis versus Ekonomi Kerakyatan

Syahyuti, peneliti sosiologi di Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSE-KP) Bogor, memaparkan perbedaan karakter pertanian berbasis ekonomi kapitalis dengan pertanian berbasis ekonomi kerakyatan. Syahyuti merupakan alumnus Sosiologi Universitas Indonesia, penulis buku berjudul Mau Ini Apa Itu? Komparasi Konsep, Teori, dan Pendekatan dalam Pembangunan Pertanian dan Perdesaan.

Ekonomi kapitalis dicetuskan pendiri ekonomi neo-klasik dan ekonomi industri. Ekonomi kerakyatan dicetuskan Bung Hatta dan Mubyarto. Ekonomi kapitalis memandang manusia sebagai makhluk ekonomi (homo ekonomikus), sementara ekonomi kerakyatan memosisikan manusia sebagai homo moralis atau homo socius, tidak semata hewan ekonomi.

Ilmu yang digunakan ekonomi kapitalis adalah ilmu yang super-spesialistis dan matematis, sehingga sifatnya sebagai ilmu sosial menjadi hilang. Ekonomi kerakyatan masih kental sebagai ilmu sosial, di mana manusia adalah obyek perhatian.

Metode berpikir ekonomi kapitalis, deduktif, yakni diturunkan dari teori industri, serta mengandalkan asumsi-asumsi yang tidak pernah diperbarui. Ekonomi kerakyatan memilih induktif, juga beranalisis ex-post, yaitu mempelajari sebuah peristiwa, setelah terjadi.

Kandungan ekonomi kapitalis yaitu keuntungan, efisiensi, dan eksploitasi manusia, sementara ekonomi kerakyatan memilki kandungan kemandirian, kemerataan, dan keswadayaan di dalamnya. Penerapan ekonomi kapitalis berlaku general, untuk segala bidang aktivitas manusia. Penerapan ekonomi kerakyatan lebih spesifik, sesuai dengan kondisi sosial masyarakat.

Pelaku yang terlibat dalam ekonomi kapitalis adalah pemodal besar. Pekerja dianggap buruh, yakni tenaga upahan yang dapat diganti dan dipertukarkan, kapan saja. Pelaku ekonomi kerakyatan adalah masyarakat banyak, dan bukan sebagai tenaga kerja; menggunakan sumberdaya ekonomi setempat; dan nilai tambahnya pun kembali kepada masyarakat setempat.

Pertanian Subsisten Kolektif

Pada konteks Indonesia, pertanian subsisten berkontribusi besar pada fondasi perekonomian rakyat. Berhadapan dengan era yang semakin kompleks, pertanian subsisten tetap dapat bertahan, tapi dengan sentuhan kolektivitas. Di sinilah kemudian teramu formula alamiah tentang pertanian subsisten yang berlandaskan ekonomi kerakyatan.

Pertanian subsisten kolektif didesain memiliki kandungan kemandirian, kemerataan, dan keswadayaan. Ia diterapkan lebih spesifik, sesuai kondisi sosial masyarakat. Pertanian subsisten dikerjakan oleh masyarakat banyak, dan bukan sebagai tenaga kerja. Mereka menggunakan sumberdaya ekonomi setempat dan nilai tambahnya pun kembali kepada mereka.

Praktik pertanian subsisten kolektif bisa jadi sangat bervariasi. Ada kolektivitas yang dibangun, murni dari inisiasi sekelompok masyarakat karena kesadaran dan kepentingan yang sama. Ada kolektivitas yang sedikit artifisial, artinya diinisiasi satu-dua orang, tapi didedikasikan pada sistem kolektif yang sesungguhnya, bukan untuk kepentingan segelintir orang saja.

Selebihnya, pertanian subsisten kolektif membutuhkan ketulusan, orang-orang baik, konsistensi, dan kerja keras, berikut kecermatan, kultur pembelajaran yang terus menaik, dan pengaruh keilmuan memadai. Terakhir, kealamiahan menjadi kunci penentu, karena keterpaksaan dapat berbuah potensi konflik yang mengkhawatirkan.

Perekonomian Masyarakat Desa, Bela Negara, dan Ekonomi Kerakyatan

By

Taktik kita yang terpenting sekali ialah mempersatukan semua pulau dan kasta dengan program minimum, yang dirasa oleh semua penduduk Indonesia.

Tan Malaka dalam Semangat Muda (1926)

Berat rasanya menampilkan wajah perekonomian masyarakat perdesaan di era global yang semakin liberal dan kapitalistis seperti sekarang. Perkaranya bukan sebatas kompetisi yang semakin tidak berimbang antara kota dan desa, tapi lebih pada bangunan mental kemandirian masyarakat desa yang mulai rontok, akibat menipisnya peluang dan kesempatan mereka untuk eksis.

Tentu bukan barang baru lagi, semisal isu pengangguran di desa harus bersanding terus-terusan dengan pemberdayaan masyarakat yang tiada henti. Maksudnya, di satu sisi, persoalan pengangguran dianggap akan sedikit teratasi bila dilakukan pemberdayaan masyarakat yang terukur. Padahal, untuk melakukan pemberdayaan, diperlukan langkah-langkah sistematis dan terencana dari pihak-pihak berwenang, terutama pemerintah. Sementara itu, peran pemerintah yang tidak optimal, lantas memaksa masyarakat desa untuk memberdayakan diri mereka sendiri. Kondisi ini tentu saja sangat dilematis.

Atau tentang rendahnya kualitas pendidikan generasi muda yang beriring dengan pentingnya kemandirian ekonomi masyarakat desa. Untuk mandiri, pemuda desa membutuhkan pendidikan berkualitas, sementara pendidikan erat kaitannya dengan kemandirian ekonomi. Sekolah butuh uang, sementara untuk mendapatkan uang mesti pintar. Jelas lingkaran setan yang seperti tidak berkesudahan.

Dan semua itu ternyata berhubungan erat dengan realitas nasional Indonesia yang setidaknya bisa diringkas menjadi empat hal: kemiskinan, kebodohan, monopoli, dan negara yang lemah.

Pertama, kemiskinan. Karena masyarakat Indonesia masih berpendapatan rendah maka kemiskinan pun di mana-mana. Anak-anak orang miskin tak punya banyak pilihan karena kompetisi mengharuskan uang yang kadang, tak sedikit. Lihatlah uang yang disediakan beberapa orang tua yang menginginkan anaknya masuk ke instansi terpandang. Bila tak ada uang, mereka akan kalah bersaing.

Kedua, kebodohan. Karena miskin, banyak orang yang tak bisa sekolah. Kalau pun bisa kuliah, mereka akan masuk ke jurusan yang tak terlalu menguras uang. Fasilitas yang sedikit karena sekolahnya murah akan membentuk lulusan yang tak terlalu menguasai skill. Banyak dari mereka yang kemudian tak bisa bersaing hanya karena dulu, laboratorium sekolah lain lebih komplit dan jaringan pendidikannya lebih variatif.

Ketiga, monopoli. Lulusan sekolah-sekolah di Indonesia dihadapkan pada kondisi ekonomi yang dikuasai kapital besar. Di sana-sini banyak perusahaan yang hanya dimiliki oleh segelintir orang kaya di negeri ini. Kalau pun berniat wirausaha, karena modal tak sebesar perusahaan-perusahaan itu, mereka akan sangat kewalahan. Maka wajar kalau banyak lulusan kampus yang lebih memilih menjadi buruh/karyawan atau PNS.

Keempat, negara yang lemah. Semua problem itu sebenarnya akan sedikit tertolong bila negara kuat. Tapi lihatlah, banyak sekali kebijakan publik yang berpihak pada kapital besar daripada rakyat. Sebabnya jelas. Kapital besar saat ini telah menguasai negara dan dapat seenak perutnya mengarahkan kebijakan pemerintah, meskipun itu berurusan dengan hajat hidup rakyat banyak.

Bela Negara dan Ekonomi Kerakyatan

Betapa sulit mempraktikkan ‘wasiat’ para pendiri bangsa tentang pentingnya persamaan hak kesejahteraan seluruh anak bangsa (Pasal 33 UUD 1945). Selama ini, prinsip ekonomi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dirasa klise serta berkonotasi politis. Persisnya, publik benar-benar telah terkooptasi persepsi umum, bahwa kompetisi adalah keniscayaan. Sekat-sekat kebangsaan lantas bukan dianggap sebagai pilihan untuk terus bertahan di era ini.

Praktis, wacana serius tentang kemandirian ekonomi rakyat seperti koperasi, pendampingan UKM/UKMK, atau kredit lunak bagi pengusaha kecil, hilang tertelan megahnya ‘kolosalisasi’ mall, investasi asing, pengembangan kawasan regional, atau semaraknya program kecantikan kota. Untuk menengarai seberapa sulit wacana ekonomi kerakyatan ini berkembang, bahkan dapat dilihat dari semakin sedikitnya terbitan buku tentangnya. Sungguh memprihatinkan, bukan?

Padahal, pada tataran ideologis, meski penetrasi global memang gila-gilaan, faktor identitas lokal jelas bukan perkara sederhana. Simpelnya, untuk berhadapan dengan asing yang begitu tangguh, prinsip bela negara adalah pilihan signifikan untuk terus bertahan. Kalau bukan bangsa sendiri yang berjuang mempertahankan kedaulatan ekonomi, lantas siapa lagi?

Seperti diketahui, di Jepang, negara pemasok lusinan merek dagang teknologi di Indonesia, boikot petani lantaran harga gabah yang rendah dapat mengguncang pemerintahan. Petani Jepang tidak ingin diduakan dengan teknologi setinggi apa pun. Padahal, negara dapat saja menyiasati boikot petani tersebut dengan kebijakan impor beras, semisal di Indonesia. Bahkan dengan alasan moralis, yakni minimnya persediaan beras dalam negeri.

Namun, pemerintah Jepang tidak ingin menyakiti para petani. Dengan sadar, mereka berharap, bila nasib petani benar-benar mereka perjuangkan, suatu saat, negara akan benar-benar aman jika tiba-tiba terjadi perang, baik perang konvensional maupun non-konvensional. Bukan tidak mungkin, negara sekecil Jepang akan kesulitan hidup di masa depan, lantaran kecemburuan publik dunia pada raksasa bisnis yang mereka punya.

Tampak jelas bahwa ekonomi kerakyatan sangat dekat dengan prinsip bela negara. Artinya, untuk mempertahankan negara ini dari serangan asing, dalam bidang apa pun, komitmen pembangunan ekonomi rakyat haruslah menjadi prioritas kebijakan. Bila rakyat jelata terus terpinggir, potensi konflik sesama anak bangsa akan semakin membesar, sementara serangan asing belum tentu pula dapat teratasi.

 

Ekonomi Kerakyatan dan Dominasi Asing

By

Ekonomi Kerakyatan Dialektika hubungan ekonomi antar aktor-aktor ekonomi di Indonesia, sejak merdeka sampai sekarang pada dasarnya tidak mengalami perubahan. Ekonomi rakyat di mana massa pribumi menggantungkan hidupnya tetap berada pada posisi tertekan, sebagai stratum terbawah dalam konstelasi ekonomi Indonesia. (Sritua Arief: 2002:156).

Proses eksploitatif mencekam dalam interaksi praktek aktor ekonomi kuat (korporasi asing) dengan aktor ekonomi lemah, yang terdiri dari massa pribumi pencari nafkah sebagai buruh pabrik, petani, nelayan, pengrajin kecil dan unit usaha kecil lainya.

Baru-baru Indonesia sedang menuai pujian dari dunia Internasional. Dimana dunia telah mengakui perekonomian sedang dalam keadaan stabil. Yaitu naiknya kembali kelas ekonomi yang terpuruk pasca krisis ekonomi 1998.

Hal ditandai dengan tercatatnya Indonesia kedalam kategori invest grade atau layak investasi oleh lembaga peringkat utang internasional Ficht and Moody’s. Sebuah pencapaian kondisi dibarengi dengan gelombang krisis yang melanda Negeri Paman Syam dan Negara-negara Eropa.

Dominasi Asing

Ketua Institute for Ecosok Right, Sri Palupi menyatakan SBY merupakan pilot yang handal. Hanya saja pesawat yang ia tumpangi bukanlah pesawat Republik Indonesia.

Tetapi yang ia tumpangi adalah pesawat asing yang membawa komprador, koruptor dan dan kalangan yang diuntungkan kebijakan pro asing. Kondisi yang justru membuat rakyatnya terombang ambing dalam arus investasi.

Bukan bermaksud anti investasi asing. Namun disayangkan, bahwa apa yang diformulasikan Hatta tentang demoktrasi ekonomi menjadi paradoks. Padahal hal itu telah nyata tertuang dalam pasal 33 UUD 1945 ayat 2 dan 3, yang menyatakan “cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara dan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Formulasi yang berbading terbalik dengan realitasnya. Dimana investrasi asing justru menjadi sangat mendominasi aset Negara. Sedangkan peran Negara sebagai pemegang amanah demokrasi ekonomi seakan menyerahkanya kepada korporasi.

Tidak heran, jika pemerintahan SBY banyak mendapat pujian dari asing. Karena sampai di sini SBY begitu ramah melayani asing. Bahkan terlalu istimewa melayaninya.

Kekayaan alam dan saham yang seharusnya dikelola Negara justru dimiliki oleh korporasi asing. Dominasi asing ini dapat dilihat pada sektor-sektor yang menguasai hajat orang banyak.

Katakan saja sektor pertambangan emas, perak, dan tembaga yang mencapai 90%, sektor energi 90%, telekomonikasi dan perbankan juga tidak luput 90% telah dikuasai asing.

Air, minyak, dan kekayaan lainyapun juga sama nasibnya dengan sektor-sektor sebelumnya. Bahkan produk petani dan produk industri dalam negeripun tidak mampu bersaing dengan korporasi asing yang telah menguasai pasar dalam negeri lain.

Sebut saja Carefore, Nestle, Wal Mart, Pepsi Co, Kraf Food, Metro dan Tesco adalah korporasi yang mendominasi bahan-bahan pangan eceran. Belum lagi perdangan pangan Indonesia Syn-genta, Monsanto, Dupont, dan Bayer yang menguasai bibit agro kimia. (Kompas 2/2/2012).

Basis Ekonomi Kerakyatan

Padahal pada masa krisis 1998, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menjadi pilar penompang ekonomi Indonesia. Dimana mereka mampu tampil secara kreatif dan mandiri sebagai ekonomi berbasis kerakyatan.

Namun sayang UMKM sebagai basis ekonomi kerakyatan ini terlalu dipandang sebelah mata oleh pemerintah. Bila tidak ingin menyebutkan tidak diperhatikan sama sekali. Dalih perhatian dengan peminjaman kredit usaha rakyatpun dipersulit pada wilayah birokrasi dan akses informasinya.

Ironi karena ini merupakan sektor riil dalam membangkitkan kembali ekonomi kerakyatan. Hal yang seharusnya perlu didorong dalam mewujudkan kemandirian rakyat di bidang ekonomi. Perekonomian yang ditopang dengan semangat gotong royong dan persaudaraan.

Prestasi yang baru diraih dimata dunia internasional, seharusnya diikuti dengan kondisi perekonomian masyarakat menengah kecil ke bawah. Jangan sampai peringat layak investasi justru menjadi buah simalakama bagi rakyatnya.

Dimana deretan investor asing masuk dan menjadi penguasa yang mendominasi dan mengekploitasi kekayaan pertiwi. Meskipun memang itu yang sudah terjadi. Sebagai penutup kiranya untuk merefleksikan kembali pesan sang maestro ekonomi kerakyataan bangsa Indomnesia:

“Kaum saudagar asing dengan segala bujangnya yang terdiri daripada banga kita sudah melakukan ‘Einschaltung’ ke dalam ekonomi kita. Sekarang usaha kita hendaknya mengerjakan ‘Ausschaltung’ merebut jalan perdagangan iru dari tangan bangsa asing. Sehingga kaum produsen rakyat kita dapat mengambil contoh kepada kaum industry (produsen) di barat yang mau menyingkirkan kaum dagang bersar dan terus berhubungan dengan kaum konsumen atau dagang pertengahan dan kecil di tempat konsumsi. Untuk mencapai maksud itu kaum industry tersebut mengadakan persatuan. Demikian pula seharusnya ekonomi rakyat kita” (Hatta: 1946. (*)


 

Merespon Investment Grade Untuk Perekonomian Rakyat

By

Menampaki awal-awal dari pergantian tahun perekonomian Indonesia mendapat posisi menarik dari lembaga pemeringkat nasional, Fitch Ratings. Peringkat hutang Indonesia digantikan dengan  investment grade atau dengan kata lain Indonesia menjadi negara dengan kategori layak investasi.

Kedudukan investment grade yang sempat hilang sejak tahun 1997 setelah dihantam krisis moneter pada masa pemerintahan orde baru. Kini kita nampaki kembali pada tahun 2012.

Bahwa terdapat spesifikasi penilaian terhadap hutang pemerintah atau perusahaan dengan karakteristik memiliki risiko yang relatif rendah, dari peluang default (gagal bayar) sampai halnya memiliki tingkat kepercayaan yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

Oleh sebab itu investment grade diberikan kepada Negara kita karena dinilai Indonesia memiliki fundamental ekonomi kuat, stabilitas politik dalam jangka panjang solid, dan memiliki manajemen anggaran pemerintah serta kebijakan moneter yang prudent. Hal ini di tandai dengan defisit anggaran rendah, risiko utang rendah dan inflasi terkendali.

Pertumbuhan Ekonomi

Secara cermat tidak bisa kita pungkiri bahwa peringkat investasi naik dari BB+ menjadi BBB-, pertumbuhan ekonomi diatas 6 persen, posisi menjaga rasio utang terhadap PDB dibawah 25 persen dan penekanan defisit anggaran di bawah 2,5 persen.

Bahkan menurut Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution, “pertumbuhan ekonomi domestik sekitar 6,3-6,7 persen pada tahun 2012 dan akan teraklerasi ke kisaran 6,4-6,8 persen pada 2013”. Bahkan BI akan memasang target inflasi tahun 2012 dan 2013 sekitar 4,5 persen minus 1 persen.

Ironisnya, pemerintah juga merencanakan untuk peningkatan hutang pada tahun 2012, sebesar Rp. 250 triliyun. Total hutang Indonesia 2010 tercatat Rp. 1.676,85 triliyun, 2011 tercatat Rp. 1.816,85 triliyun.

Adapun Foreign direct investment (PMA) yang masuk Indonesia tahun 2011 sebesar 18,7 miliar dolar AS dan dana asing yang masuk ke portofolio pasar keuangan 5,8 miliar dollar AS.

Di perkirakan tahun 2012, PMA akan naik menjadi 19,1 miliar dollar AS, dan portofolio menjadi 3,7 milliar dollar AS. Belum lagi ekspor ekonomi Indonesia ternyata tidak kebal akan pengaruh ekonomi global.

Hal tersebut perlu kita kaji ulang, bahwasannya apa guna investment grade jika ditumbuhi hutang dan penanaman modal asing. Artinya hutang luar negeri dan penanaman modal asing perlu dihentikan, sebab lebih banyak ditujukan  untuk  menjaga  keseimbangan  neraca  pembayaran  dan  membangun berbagai proyek yang bersifat memfasilitasi penanaman modal asing di sini.

Selain tidak bermanfaat  bagi  peningkatan  kemakmuran  rakyat,  pembuatan  utang  luar  negeri  baru hanya akan menyebabkan semakin dalamnya perekonomian Indonesia terpuruk ke dalam perangkap utang.

Ekonomi Kerakyatan

Perlu  dikemukakan  bahwa  peningkatan  kesejahteraan  rakyat  dalam rangka  sistem  ekonomi  kerakyatan, tidak  didasarkan pada  paradigma  lokomotif.  Tetapi  berdasarkan  paradigma  fondasi.

Artinya, peningkatan kesejahteraan rakyat dalam rangka sistem ekonomi kerakyatan tidak lagi bertumpu pada dominasi  persepsi pemerintah  pusat,  pasar  ekspor,  modal  asing,  dan  dominasi  perusahaan-perusahaan  konglomerasi,  melainkan  pada  kekuatan  pemerintah  daerah,  sumberdaya domestik,  partisipasi  para  pekerja,  usaha  pertanian  rakyat,  serta  pada  pengembangan bentuk bangunan ekonomi berbasiskan koperasi,  yaitu  yang  berfungsi  sebagai  fondasi  penguatan  dan  peningkatan kedaulatan ekonomi rakyat.

Di tengah-tengah situasi perekonomian  dunia  yang dikuasai oleh kekuatan kapitalisme seperti  saat  ini,  kekuatan  pemerintah  daerah,  sumberdaya  dan  pasar domestik,  partisipasi  para  pekerja,  usaha-usaha  pertanian  rakyat,  serta  jaringan  koperasi sejati,  sangat  diperlukan  sebagai  fondasi  tahan  terpuruknya ekonomi global.

Di  atas  fondasi  ekonomi  tahan  gempa  itulah  selanjutya  sistem  ekonomi kerakyatan  yang  berkeadilan,  partisipatif,  dan  berkelanjutan  akan  diselenggarakan. Dengan  melaksanakan    agenda  ekonomi  kerakyatan  tersebut,  mudah-mudahan bangsa  Indonesia  tidak  hanya  mampu  keluar  dari  krisis,  tetapi  sekaligus  mampu mewujudkan masyarakat yang adil-makmur sebagaimana pernah dicita-citakan oleh para bapak pendiri bangsa.

Selanjutnya, amanat  Ketetapan  Majelas  Permusyawaratan  Rakyat  (Tap  MPR)  No. IV/1999)  untuk  menyelenggarakan  sistem  ekonomi  kerakyatan,  harus  benar-benar dimanfaatkan  oleh  seluruh  rakyat  Indonesia  untuk  mewujudkan  sistem  ekonomi kerakyatan secepatya. (*)

Ekonomi

Politik

Kampus

Multimedia

Opini

Koperasiana