Acapkali masyarakat kita disuguhi dengan berita geriliyawan pejabat Negara dalam melakukan tindakan kejahatan korupsi. Meminjam bahasa Lord Acton “power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely” kekuasan berkorelasi positif dengan korupsi.

Meskipun tidak bisa mengeneralisir, seolah korupsi menjadi penyakit laten yang menjakit mentalitas pejabat tinggi yang duduk di kursi kekuasaan, baik di eksekutif, legislatif ataupun yudikatif. Penyakit laten ini juga menular seperti penyakit infeksi ke seluruh kursi kekuasaan dari pusat hingga daerah.

Ironi memang pejabat Negara yang seharusnya menjadi garda terdepan memerangi kejahatan ini dalam fungsinya sebagai pemegang amanah rakyat, justru menjadi agen-agen penyebaran penyakit ini dan melakukannya secara berjamaah dari pemerintah pusat hingga daerah.

Gejala Penyakit Korupsi

Wajah-wajah para politisi kita seakan resisten dengan penyakit laten korupsi ini. Faktanya belum selesai infeksi korupsi yang laten seperti Century, kita justru mendapat kejadian Luar Biasa (KLB) dengan ocehan Nazaruddin tenang kasus korupsi di Wisma Altlet yang menjangkit banyak pejabat tinggi yang lemah pemimpinnya di negeri ini. Terus pejabat tinggi siapa lagi yang namanya akan terinfeksi virus ini?

Namun yang menjadi pertanyaan sekarang apa sebab dan gejala dari penyakit laten korupsi ini terus berkembang biak? Bila kita amati perkembangabiakan virus ini tidak lepas dari lemahnya sistem imunitas di tubuh penegak hukum yang ada di negeri ini. Di sisi lain yang membuat virus ini semakin menjadi penyakit laten adalah pembiayaan politik yang besar dari para politisi negeri ini. Sehingga hal ini yang menimbulkan logika hitung-hitungan untung rugi ketika menjabat sebagai pejabat publik. Tidak aneh  jika ada isilah politisi sukses adalah politisi yang menjadi kaya mendadak setelah menjabat.

Gejala lain dari virus korupsi yang makin berkembang biak dan laten adalah budaya politik cenderung bersifat patron-klien. Menurut Peter Burke budaya patronase adalah sistem politik yang berlandaskan hubungan pribadi antara pihak-pihak yang tidak setara antara pemimpin (patron) dan pengikut (klien). Masing mewakili kepentingan sektoralnya sendiri. Klien menawarkan dukungan politik serta loyalitas tanpa batas kepada sang patron (pemimpin kekuasaan). Sang patron lalu membalas dukungan politik dengan menawarkan jabatan, pekerjaan dan status sosial kepada klien.

Dalam perspektif inilah terjadi persilangan virus yang makin resisten dan makin menjadi kronis. Yaitu terjadinya transaksi kekuasaan untung rugi antara kedua belah pihak dan makin menyulitkan aparat berwenang seperti kepolisian dan KPK dalam memberantas virus laten korupsi. Secara kasat mata kita semakin bisa menjumpai di media msa bahwa kasus korupsi kini menjadi kejadian luar biasa di dalam kekuasaan negeri ini.

Memaafkan dan membiarkan hal ini terus berlangsung serta berkembang biak atau bersama melakukan penyadaran nurani untuk memerangi bahaya laten ini adalah sebuah pilihan yang harus segera diambil dalam upaya pemberantasan korupsi yang semakin merajarela. Dan jika hal ini kita biarkan berlarut, tidak tahu lagi apa yang akan terjadi pada generasi mendatang? Semoga tidak terkontaminasi.

Oleh karena itu untuk menangkal perkembangbiakan virus koruspsi ini,. Dalam hal ini perlunya melakukan vaksisnasi sitemik melalui perangkat undang-undang mengisolasi merebaknya virus ini. Serta upaya partisipasi masyarakat (tokoh masyarakat, kaum cendikiawan/mahasiswa) dalam membangun komitmen bersama dalam melakukan kontrol terhadap kebijakan yang ada serta melakukan genderang perang terhadap pelaku kejahatan korupsi di negeri ini. (*)

Supriyono: Mahasiswa Kesehatan Masyarakat FIK UMS  dan aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sukoharjo,