GEMA NURANI

Latest Strategic News for Progressive Indonesia

You are here: Home / Archives for IMF

Perekonomian Indonesia 2012

By

Kondisi ekonomi global yang makin terpuruk sepertinya akan menjadi tantangan tersendiri untuk Indonesia 2012. Pemerintah meramalkan perekonomian Indonesia akan tetap cerah tahun di 2012. Data dari Jawa Pos terbitan Selasa, 27 Desember 2011 mengatakan Pemerintah, Komite Ekonomi Nasional (KEN), Bank Indonesia, IMF, dan Bank Dunia menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2012 bisa menyentuh 6,7 persen.

Rakyat Indonesia tentunya senang mendengar kabar tersebut, ditengah terpuruknya ekonomi global, Indonesia diramalkan akan tetap berdiri kokoh. Namun, Pertanyaannya apakah ramalan itu benar? Jika tidak benar, lantas apa yang akan dilakukan pemerintah. Masyarakat tentunya bukan mengharapkan ramalan yang manis namun bukti nyata yang manis.

Pertumbuhan Ekonomi

Mengutip Opini Ahmad Erani Yustika dalam Jawa Pos Selasa, 27 Desember 2011 tersebut mengatakan pemerintah dan lembaga multilateral mungkin mempunyai pandangan sederhana, rasio ekspor nasional terhadap PBD tidak terlalu besar (sekitar 28 % saja) sehingga dampak krisis global lewat jalur perdagangan tidak akan menimbulkan banyak guncangan ekonomi. Pemerintah masih bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi dari sumber lain, yakni pengeluaran pemerintah (APBN), konsumsi domestik (rumah tangga), dan investasi.

Namun, langkah pemerintah tidak mungkin semudah membalik telapak tangannya. Sekarang ini masih banyak rakyat Indonesia yang terlantar dan tidak terurus, ditambah lagi semakin kecilnya minat masyarakat untuk datang ke pasar tradisional karena menjamurnya supermarket yang mulai masuk ke daerah-daerah. Secara tidak langsung pasar-pasar modern sudah mengancam eksistensi pasar tradisonal. Apa yang ditakutkan dari menjamurnya supermarket saat ini?. Ketakutannya adalah matinya pasar tradisional dan meningkatnya pengangguran. Sekarang bisa dibayangkan saja berapa banyak pekerja yang ada di pasar-pasar  tradisional dan sejumlah orang yang akan kehilangan lapangan pekerjaan, Padahal pasar tradisional juga ikut berperan dalam mengerakkan ekonomi Indonesia.

Kenerja Pemerintah Belum Maksimal

Sebelum mengatakan perekonomian Indonesia akan cerah pada tahun 2012 pemerintah sebaiknya melihat kembali bagaimana kinerja mereka. Misalnya dalam hal kemiskinan absolut turun (tapi jumlah penduduk miskin dan hampir miskin bertambah), pengganguran menurun namun proporsi pekerja sektor informal terus bertambah, dan ketimpangan pendapatan semakin menganga (Pada 2010 ratio mencapai 0,38, rekor tertinggi dalam periode modernisasi ekonomi Indonesia).

Dari data di atas pemerintah harus cermat membenahi sisi-sisi itu. Bagaimana caranya supaya beberapa hal yang masih menjadi kelemahan itu tertutup. Seperti masalah pengangguran yang belum maksimal dalam penanganannya. Ada beberapa cara untuk pemerintah mengurangi pengangguran di Indonesia. Pemerintah bisa cermat melihat program-program perusahaan yang bergerak di bidang kewirausahaan. Jika pemerintah bisa memanfaatkan perusahaan ini dengan baik otomatis pemerintah tidak perlu repot-repot mengeluarkan banyak modal untuk membuat program terkait.

Meskipun pemerintah mengklaim bahwa ekonomi kita sekarang ini sudah menuju modernisasi, sebenarnya dalam banyak hal ekonomi nasional masih primitif. Kegiatan ekonomi (ekspor misalnya) banyak bertumpu pada komoditas bahan mentah sehingga tidak hanya kehilangan kesempatan menciptakan nilai tambah, tetapi juga kesulitan menciptakan lapangan kerja. Kasus kelapa sawit misalnya kurang lebih hanya diolah untuk membuat 40 jenis komoditas olahan. Padahal, Malaysia sudah mencapai seratus jenis. Itu juga terjadi pada kasus di subsektor perikanan, pertanian, kehutanan, pertambangan, dan lain sebagainya.

Seandainya strategi hilirisasi komoditas bahan mentah tersebut dilakukan secara eksesif melalui pembentukan “Pohom Industri”, sebagian besar masalah ekonomi akan terselesaikan. Jika tiga hal itu saja mulai dicicil tahun depan, yakinlah bahwa pertumbuhan ekonomi bukanlah isu yang penting lagi.

Pemerintah Indonesia pasti memiliki progress yang bagus. Ungkapan bagus selalu optimis dari pemerintah. Namun, Rakyat Indonesia tidak butuh hanya sekadar keoptimisan saja, namun buktinya. Jika pemerintah bisa menjaga ekonomi Indonesia 2012 tetap cerah maka pemerintah Indonesia sudah selangkah lebih maju. Tetap semangat untuk Indonesia yang lebih baik dan masa depan cerah generasi Indonesia. (*)

Ryantono Puji Santoso: PU LPM Pabelan 2012

SBY dan Kebijakan Ekonomi

By

Uthopia Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan pemerintahan SBY-BUDIONO dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia 7-8%/tahun adalah agenda besar dalam kepemimpinannya. Alasan klasik dalam setiap pergantian rezim dari era Presiden Soeharto hingga SBY yang menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 8%/tahun sebagai jaminan kesejahteraan rakyat Indonesia yang membuat regulasi yang pro terhadap kaum pemodal.

Upaya kebijakan SBY dalam mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut kemudian tidak melihat sektor rill perekonomian Indonesia yang selama berabad-abad menjadi pondasi dalam membangun bangsa Indonesia. Kebijakan rezim SBY jilid II malah memperlebar ruang kepada kepentingan korporasi besar dalam memdominasi sektor rill perekonomian Indonesia dan kemudian mendorong industrialisasi yang semakin menenggelamkan rakyat Indonesia dari sektor rill tersebut.

Kebijakan pemerintah akhir-akhir ini dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan semata-mata untuk mendorong pihak asing untuk berinvestasi dan membuat regulasi-regulasi tentang privatisasi sektor publik. Dalam hal ini tentunya investor yang memiliki modal lebih besar dan paradigma ekonomi “eksploitatif” untuk melakukan investasi .

Penjualan aset Negara seperti Krakatau stell awal tahun 2011 terbukti bahwa SBY bukanlah rezim yang melindungi asset-aset Negara. Penjualan aset tersebut dianggap sesuatu yang lumrah dalam mengatasi utang luar negeri yang menggunung sejak sepeninggalan presiden Soeharto senilai Rp 6.000 triliun sampai periode 2011. Namun dengan penjualan asset Negara di atas tidak menandakan kekurangan utang luar negeri, malah presiden SBY kembali melayangkan proposal ke IMF tahun 2010 yang cair pada awal 2011 kemarin senilai Rp 7 triliun yang membuat utang luar negeri membengkak.

Forum Nasional Summit

Hal yang paling menonjol kebijakan SBY untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 7-8% adalah pada oktober 2009 telah melahirkan regulasi yang sangat mengerikkan buat rakyat Indonesia. Yang diwadahi oleh KADIN dan diketuai oleh Hatta Rajasa membentuk sebuah forum nasional summit, yaitu forum yang mempertemukan antara pengusaha-pengusaha dan kepala-kepala daerah seluruh Indonesia.

Forum ini sebagian besar anggotanya adalah pengusaha-pengusaha yang siap untuk mengeksploitasi manusia dan kekayaan alam Indonesia, mustahil jika kemudian dalam agenda nasional summit akan melahirkan regulasi yang pro terhadap rakyat yang mayoritas petani dan nelayan miskin, karena anggotanya terdiri dari kalangan pengusaha elit di negeri ini.

Dapat dipastikan hasil kesepakatan forum melahirkan rekomendasi yang justru memarginalkan kepentingan rakyat dan lebih merekomendasikan untuk kepentingan pemodal. Dari hasil kesepakatan forum tersebut ada agenda-agenda terselubung antara kepala-kepala daerah dan pengusaha untuk merampas hak-hak rakyat Indonesia. Agenda pertama hasil forum tersebut adalah pembebasan lahan seluas 7,3 juta ha. diseluruh Indonesia.

Pembebasan tanah ini dimaksudkan untuk pembangunan infrastruktur untuk memperlancar arus modal seperti jalan raya, pelabuhan, dan bandara serta tanah untuk tempat operasi beberapa perusahaan tambang maupun tekstill dan lain-lain. Pembebasan lahan ini berdasarkan Perpres no. 36 2005 dan Perpres no. 65 tahun 2006 tanpa memberikan kompensasi terhadap rakyat yang memiliki tanah dan bangunan yang merupakan wilayah yang termasuk dalam agenda pembebasan lahan tersebut.

Pemerintah dalam upaya pembebasan lahan seperti yang termaktub dalam Perpres no. 35 tahun 2005 dan no. 65 tahun 2006 tanpa ganti rugi dengan alasan untuk kepentingan umum. Kalaupun ada rakyat yang menolak, maka tanah rakyat itu akan dibayar sesuai keinginan pemerintah dan apabila tidak terjadi kesepakatan maka pemerintah dengan kekuatan militer dan kepolisian akan menggusur paksa rakyat dari tanahnya dengan alasan untuk kepentingan umum.

Ekspresi Kegilaan Rakyat

Dapat dirasakan hampir dua peroode SBY berkuasa bersamaan dengan itu pula terjadi pergolakan dalam segala dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertumbuhan  ekonomi yang menjadi program andalan SBY pun masih jauh panggang dari api. Sejauh mana pertumbuhan tersebut menyentuh langsung terhadap sektor rill ekonomi Indonesia dan apa benar telah sukses pertumbuhan ekonomi tersebut manpu mengatasi pengangguran dan kemiskinan masih menimbulkan pertanyaan besar.

Pemerintah beranggapan pertumbuhan ekonomi dari peningkatan nilai produksi dari sektor industri besar telah manpu mengatasi kemiskinan dan pengangguran, namun hal itu justru melahirkan malapetaka bagi sektor riil ekonomi Indonesia. Karena dari peningkatan hasil produksi tersebut akan melahirkan perampasan tanah rakyat dalam memperluas cabang perusahaan yang berkembang demi mengakumulasi harta tanpa batas.yang tentunya akan berujung pada rakyat yang frutasi dan kemudian menggila. Ada menggila dalam ekspresi bunuh diri, membunuh sesame, memperkosa, menjual dan menggunakan narkoba, dan berbagai mecam bentuk ekspresi kegilaan lainnya. (*)

Neokolonisasi Pertambangan

By

Sejarah Singkat

Sejak terjadinya revolusi Inggris pada abad lima belas menyebabkan nilai produksi semakin meningkat yang tidak diimbangi oleh bahan baku yang tersedia di tempat negara produksi. Hal pertama yang kemudian negara produksi lakukan adalah pendudukan di negara-negara yang kaya akan sumber daya alam yang melimpah. Kondisi Indonesia yang memiliki kekayaan alam yang melimpah menjadi target bagi negara-negara “super produksi” untuk dieksploitasi sumber daya alamnya. Maka dibuktikan dengan kedatangan Belanda dalam upaya mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia yang berlangsung selama tiga setengah abad.

Belanda dengan kekuatan militer memaksa rakyat Indonesia untuk kemudian menyerahkan hasil buminya dan Belanda memonopoli perdagangan di Indonesia. Rakyat Indonesia dalam keadaan yang sangat kritis dan dirampas segala hak kemanusiaannya terutama kekayaan alam Indonesia. Kemudian rakyat Indonesia bangkit melakukan perlawanan yang memakan banyak korban baik harta benda maupun nyawa sampai rakyat Indonesia memproklamirkan diri pada tanggal 17 Agustus 1945.

Paska kemerdekaan Indonesia mencoba membangun negara dari sisa-sisa yang ditinggalkan oleh Belanda termasuk SDA yang masih merimpah ruah. Dengan kondisi ini pula yang menyebabkan Belanda kemudian tidak ingin melepas Indonesia begitu saja dan Belanda pun mencoba merenggut kembali Indonesia. Namun Jendral Sudirman dan para pahlawan kemerdekaan yang lain berjuang mengangkat senjata yang dikuatkan oleh Sukarni-Hatta melalui jalan diplomasi.

Dalam perkembangan selanjutnya, Amerika dan Negara-negara yang menjadi arus utama dunia (Negara maju) memainkan politiknya setelah menciptakan uang kertas dan mendirikan lembaga dunia seperti IMF dan Word Bank untuk mengendalikan mata uang terhadap negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah ruah seperti Asia, Afrika, dan Amerika Latin.

Politik luar negeri Amerika dengan sekutunya bagaimana untuk mengeksploitasi kekayaan alam dengan membidik tokoh-tokoh yang berkuasa di negara tersebut untuk bekerjasama dalam hubungan ekonomi. Hal ini berhasil diakukan oleh AS dan sekutu sejak masa Orde Lama dan semakin menguat pada masa Orba hingga kini dengan “hasrat eksploitatif” yang semakin menggila.

UUPMA

Dari sejarah singkat tentang sistem kapitalisme itu, kemudian yang melatarbelakangi lahirnya regulasi-regulasi tentang penanaman modal asing seperti UUPMA yang dicetuskan oleh Soeharto. Modal asingpun menguasai setiap perusahaan pertambangan di Indonesia pada umumnya. Sehingga menyebar ke seluruh bagian Indonesia.

Pertambangan merupakan sebuah program yang kemudian memihak kepada kepentingan kapitalisme untuk mengeksploitasi kekayaan alam yang melimpah yang terkandung dalam perut bumi dan mendistorsi kepentingan rakyat atas hak-haknya terhadap kekayaan alam. Tatanan demokrasi yang bobrok dengan sistem pemilu borjuasi telah melahirkan pemerintah yang kontra terhadap kepentingan rakyat dan menjadi agen Komparador imperialism yang melanggengkan dominasi kapitalisme untuk menguasai kekayaan alam di hampir seluruh bumi nusantara.

Lahirnya undang undang penanaman modal asing 1970, 1997, 2007 dan UU nomor. 4 tahun 2009 yang terus dipertegas oleh PP nomor 22 tahun 2010 yang melegalkan  dan melindungi investor asing untuk mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia. Dalam hal ini bisa kita lihat diberbagai perusahaan pertambangan di seluruh Indonesia, contoh kasus: PT. Newmont NTB, Newmont Minahasa Raya dan perusahan tambang terbesar di dunia PT. FREPORT di Papua dan perusahaan tambang lain-lain yang ada di Indonesia.

Neokolonialisme

Perselingkuhan antara pemerintah yang dipimpin oleh rezim komparador dengan pihak investor (kapitalisme) telah nyata menindas dan merampas hak-hak rakyat. Kemiskinan dan pengangguran semakin meluas karena monopoli kapitalisme atas ekonomi, kesempatan berpolitik untuk klas proletar pun tidak diberi peluang.

Undang Undang Dasar 1945 tentang pengelolaan kekayaan alam seperti yang terdapat dalam pasal 33 ayat 1, 2 dan 3 untuk kesejahteraan rakyat hanya sebagai ucapan manis belaka yang memina bobokan rakyat dari kemerdekaan palsu. Dengan lahirnya UUPMA 1970, 1997, 2007, dan PP 2010 menyerahkan sepenuhnya kekayaan alam yang melimpah ruah dari air hingga udara tersebut kepada pihak asing telah menempatkan bangsa Indonesia dalam model penjajahan baru (neokolonialisme)

Semua regulasi yang menenggelamkan bangsa dalam posisi “dirampok asing” tentunya dilakukan oleh elit-elit politik yang lahir dari sistem pemilu borjuasi. Pemerintah yang lahir dari penderitaan rakyat dengan harapan membawa perubahan untuk rakyat justru menjadi penindas yang akan menambah penderitaan rakyat dari derita atas dominasi korporasi atas kekayaan rakyat indonesia yang berasal dari alam. (*)

Ekonomi

Politik

Kampus

Multimedia

Opini

Penetapan DCT dan Kesiapan Pelaksanaan Pemilu

Penetapan DCT oleh KPU bisa menjadi momentum bagi calon pemilih untuk lebih serius mencermati DCT yang ada, terutama figur-figur yang akan dipilih pada pemilu di daerah pemilihannya masing-masing.

Koperasiana