GEMA NURANI

Latest Strategic News for Progressive Indonesia

You are here: Home / Archives for kaderisasi

Gerakan Mahasiswa 2012

By

Seminggu yang lalu, publik masih menyangka, mahasiswa adalah kalangan apatis yang hanya mementingkan IPK bagus, jaringan kerja, dan gaya hidup hedon. Siapa sangka, hanya dalam hitungan hari, mahasiswa tiba-tiba bergerak solid di jalan-jalan, menyerukan penolakan kenaikan harga BBM dan penurunan SBY-Boediono.

Mahasiswa menyemut di berbagai kota dan kampus, jelas dinaikkannya harga BBM bersubsidi 1 April 2012. Mereka menilai, kebijakan pemerintah ini tidak pro-rakyat dan zalim. Pemerintahan SBY-Boediono dianggap paling bertanggung jawab atas penderitaan rakyat akibat dinaikkannya harga BBM. Belum lagi harga BBM belum benar-benar naik, harga-harga telah lebih dahulu meninggi.

Poster-poster dibentangkan hingga memacetkan jalan-jalan. Mahasiswa bahkan menduduki instansi pemerintahan, memblokir sarana transportasi, dan bentrok dengan aparat kepolisian. Sekian lama menyerukan penderitaan rakyat dan tak ada respons positif dari pemerintah, mereka pun bergerak masif, tanpa kompromi.

Cetak Sejarah

Gerakan Mahasiswa 2012 dapat dikatakan sebagai titik balik eksistensi gerakan ekstraparlementer. Mahasiswa kembali mencetak sejarah dengan segala intelektualitasnya, menyusul pendahulu mereka pada 1926, 1928, 1945, 1966, 1974, dan 1998. Pada zaman-zaman tersebut, mahasiswa menjadi inisiator penting perubahan konstelasi nasional.

Hari ini, dalam belitan era informasi, liberalisasi, dan kapitalisasi gila-gilaan, yang bahkan mencerabut identitas altruis manusia, mahasiswa mampu berdiri tegak di atas panji-panji kebenaran yang mereka yakini; melawan tirani. Keadaan yang semakin sulit dan kepemimpinan nasional yang tumpul berhadapan dengan dominasi asing memaksa mahasiswa untuk merangsek ke dalam perpolitikan formal; menegur para pemimpin nasional.

Katakanlah, gerakan mahasiswa takkan lahir tanpa stimulasi kepentingan politik elite, tapi independensi gerakan mahasiswa tetaplah menemukan kekhasan tersendiri. Ya, mereka hanya menyerukan penderitaan rakyat, tanpa berkepentingan pada kekuasaan. Selain itu, mereka bergerak dengan argumentasi yang cukup.

Tudingan sebagian kalangan tentang gerakan mahasiswa yang ditunggangi tentu bukan hal bijak, mengingat tak ada kompensasi langsung yang berarti bagi mahasiswa. Mereka meninggalkan bangku kuliah, berpanas-panas di jalan raya, dan bentrok dengan aparat keamanan hanya untuk idealisme khusus, tentang bangsa yang lebih bermartabat. Tentang kepemimpinan yang harus mengerti apa yang dirasakan rakyat. Tentang kezaliman yang harus dilawan.

Kaderisasi

Format bijak yang layak diketengahkan adalah negeri ini yang selalu saja memiliki cara untuk membesarkan generasi penerusnya dengan cara jalanan. Setiap zaman, selalu saja ada pembicaraan tentang gerakan mahasiswa yang harus selalu tetap ada. Setiap generasi, selalu saja ada polemik yang diketengahkan untuk menjaga moralitas para pemimpin tetap pada relnya. Benar-benar mahasiswa adalah agen perubahan.

Lebih dari itu, anak-anak muda yang bersemangat itu adalah representasi keberhasilan generasi sebelumnya dalam mendidik mereka. Bila dilahirkan dengan inferioritas, mereka akan bergejolak meraih eksistensi. Bila dibesarkan dengan keserakahan, mereka akan menuntut balas. Bila diberi asupan materialis berlebihan, mereka akan berkonfrontasi.

Sebab, kaum mudalah pemilik masa depan negeri ini. Bangsa yang besar adalah bangsa yang dapat melahirkan, membesarkan, mendampingi generasi muda untuk terus berbakti kepada bangsanya. Seperti kata Gus Mus, seorang ulama dan budayawan, “Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, mencintai sesama manusia.”

Meritokrasi Politik: Syarat Konsolidasi Partai

By

Dari berbagai ranah opini publik, tak terkecuali di meja seminar dan ajang konsolidasi pergerakan, tersirat pesan bahwa demokrasi sebagai buah dari reformasi politik tidak berdampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Deretan paradoksi justru menyertainya. Jumlah rakyat miskin semakin bertambah di tengah perbaikan sistem demokrasi yang belum jua menemukan titik tujuan.

Merujuk pada konstitusi, termaktub secara jelas di dalam Mukadimah UUD 45, tujuan nasional kita adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial.

Menurut Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2E-LIPI), tahun 2010 mendatang, jumlah penduduk miskin diperkirakan bakal mengalami kenaikan sebanyak 200.000 penduduk menjadi 32,7 juta dibandingkan tahun lalu yang mencapai 32,5 juta. Sementara pada 2008 kemarin mencapai angka 35 juta penduduk. Bertambahnya jumlah penduduk miskin ini disebabkan tingkat inflasi yang diperkirakan naik menjadi 5,6 persen pada tahun depan atau lebih tinggi dari target pemerintah 5 persen, pada 2010. Naiknya angka inflasi ini dipastikan akan menurunkan pendapatan riil masyarakat dan mendorong meluasnya populasi garis kemiskinan.

Selain itu, tentunya banyak faktor yang mempengaruhi semakin tingginya angka kemiskinan. Semakin ofensifnya dampak perdagangan bebas, kenaikan harga minyak dunia, inefisiensi pemerintahan, korupsi, sampai infrastruktur politik yang tidak memadai. Faktor terakhir menarik dianalisis karena saat kemiskinan kian tidak terkontrol, menjadi tantangan bersama, sejauh mana infrastruktur politik bisa menjadi instrumen pembendung atau jaring pengentas kemiskinan. Kegagalan menjawab hal tersebut akan mengantarkan kita kembali pada hal paradoks: ranah politik semakin ramai digeluti fungsionarisnya, sementara itu keberadaan partai politik kian tidak dirasakan manfaatnya bagi kemakmuran rakyat.

Pergeseran Orientasi

Secara normatif, fungsi partai politik adalah melakukan pendidikan politik, mengartikulasikan kepentingan masyarakat, dan melakukan integrasi politik. Fungsi partai politik memegang peran sentral dalam infrastruktur kehidupan bernegara. Sebagai contoh, fungsi pendidikan politik tidak hanya bagi kader partai, tetapi juga masyarakat luas agar terwujud masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Dengan demikian, partai politik sebagai ranah agregasi kepentingan, sekaligus merupakan ruang partisipasi warga negara.

Partai juga mempunyai kontribusi besar dalam membangkitkan kesadaran dan menciptakan partisipasi aktif serta kepercayaan rakyat kepada sistem formal kenegaraan. Semakin baik fungsi pendidikan politik partai politik, baik bagi kader parpol maupun masyarakat, kian aktif dan kondusif pula relasi negara dan masyarakat. Fungsi artikulasi kepentingan dimanifestasikan parpol sebagai perpanjangan suara rakyat, sebagai institusi formal negara yang menyerap aneka kepentingan dan kebutuhan rakyat yang harus diperjuangkan melalui mekanisme perwakilan dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau kebijakan. Kepada parpol, rakyat menitipkan amanah untuk diperjuangkan dan diwujudkan.

Namun agaknya, produk hukum regulasi politik, yaitu UU No. 10 Tahun 2008 menjadi bagian dari penyebab pergeseran fungsi Parpol secara sistematis. Pemilu 2009 lalu menjadi contoh kasat mata. Politik kita dalam pemilu diwarnai dengan maraknya aksi narsistis yang ingin menggapai kekuasaan dengan cara membangga-banggakan diri dan ambisi secara berlebihan.

Istilah narsistis berasal dari akar kata narsis, kepercayaan diri berlebih yang berbasis egosentris. Ditilik dalam konteks psikologi dikenal kasus narcissistic personality disorder (NPD) sebagai salah satu bentuk dari gangguan kepribadian.

Aksi narsistis para politikus muncul berupa iklan di media masa, poster, baliho, selebaran dan lewat panggung hiburan. Tak terkecuali, aksi sosok selebritis yang menjual kegenitan dan  dangkal. Akibatnya, di kemudian hari para konstituen akan menyesal karena sosok selebritis yang dipilih sebagai wakilnya ternyata kedodoran dalam mengartikulasikan aspirasi dan mengalami kebuntuan dalam menggagas solusi kebangsaan.

Pergeseran ini bisa jadi disebabkan oleh ketidakpahaman pimpinan (baca: elite) terhadap tujuan dan fungsi parpol atau bisa disebabkan oleh perubahan orientasi fungsi parpol. Amat mengkhawatirkan jika orientasi parpol menjadikan ranah politik sebagai ‘entitas bisnis’, tempat mencari nafkah. Juga disayangkan jika orientasi fungsi parpol hanya perpanjangan ambisi elite partainya. Jika ini benar, amat jauh mengharapkan partai politik sebagai institusi yang menciptakan elite berkarakter negarawan.

Meritokrasi dan Ideologisasi

Untuk memperbaiki fungsi parpol, tidak ada jalan lain kecuali membangun meritokrasi politik. Meritokrasi berasal dari kata merit atau manfaat. Dalam konteks politik, menunjuk suatu bentuk atau proses promosi atau pencalonan pemimpin dengan memberikan kesempatan dan penghargaan kepada mereka yang berprestasi atau berkemampuan. Singkatnya, kader yang berprestasi harus mendapatkan prioritas untuk mendapatkan reward dan apresiasi. Dengan demikian, ada syarat untuk memenuhi kompetensi dalam memanfaatkan kesempatan dan tanggung jawabnya. Proses di atas haruslah fair, bebas KKN dan disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Keberhasilan Jepang, China, dan India, serta empat ‘macan Asia’ lainnya, yaitu Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, dan Singapura, salah satunya ditopang oleh adopsi sistem politik meritokrasi. Menurut Kishore Mahbubani, sistem politik meritokrasi merupakan satu prinsip yang mampu menjaring beragam kemampuan di aneka sektor di dalam masyarakat. Meritokrasi merupakan salah satu pilar kebajikan dalam nilai-nilai universal.

Memperkuat meritokrasi dalam sistem kepartaian merupakan langkah awal untuk memasuki wilayah paling genting dalam memperbaiki sistem kepartaian. Pertama, dengan memperkokoh ideologi partai sebagai nilai dasar perjuangan. Kedua, membentuk sistem kaderisasi partai yang sistematis.

Partai politik tanpa ideologi ibarat raga tanpa jiwa; tidak memiliki arah dan cita-cita perjuangan. Ideologi menjadi nilai bersama yang mengarahkan tiap pimpinan dan kader partai tentang konstruksi dan cita-cita kehidupan bernegara dan berbangsa. Dengan ideologi, parpol dapat menentukan apakah koalisi dengan parpol lain dapat dibangun atau tidak. Berbagai produk perundang-undangan harus berdasar nilai ideologi parpol, termasuk menentukan apakah aset BUMN harus diprivatisasi, subsidi rakyat harus dicabut, dan bagaimana mengatur niscaya pasar bebas agar tidak merugikan kepentingan nasional.

Dalam praktiknya, berbagai produk perundang-undangan lebih banyak diarahkan pada kepentingan kapitalisme global. Parpol kehilangan jiwa dan nilai untuk membedakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Di sinilah ideologi harus berperan.

Faktor kedua, kaderisasi ideologi, yaitu proses internalisasi nilai pada kader parpol. Kaderisasi adalah fungsi pendidikan politik agar kelak dapat melakukan fungsi pendidikan politik kepada masyarakat dan memassalkan ‘nilai ideologi’ kepada masyarakat. Proses kaderisasi tidak instan, tetapi berjenjang, dari simpatisan, kader biasa, kader lanjutan, hingga pimpinan cabang, daerah, wilayah, dan pimpinan pusat.

Proses inilah yang akan membentuk calon legislatif dan calon Presiden/Kepala Daerah. Bukan sebaliknya, mendukung calon non-kader dalam Pemilu/Pilpres/Pilkada. Penguatan ideologi parpol dan kaderisasi adalah kunci membenahi infrastruktur politik di Indonesia. Dengan demikian, ada korelasi antara perbaikan taraf kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dengan instrumen dalam sistem politik. Wallahu a’lam bi shawab.

Karakter Kader Pemimpin

By

Dekade terakhir setelah reformasi berjalan, pasca-kepemimpinan rezim Orde Lama dan Orde Baru, generasi pemuda belum pula meyemarakkan kepemimpinan nasional.

Elite Parpol yang menjalankan penerintahan di Era Reformasi sudah melalui empat kali Pemilu tapi belum pula menampakkan semangat kaderisasi kepemimpinan nasional kepada kalangan muda. Segera setelah reformasi berhasil, yang ditandai dengan akhir dari kepemimpinan Soeharto, pemuda kembali kepada komunitas mereka masing-masing.

Mahasiswa kembali ke kampus. Ormas dan organ-organ kepemudaan kembali ke internal organisasi. Hanya segelintir di antara pemuda penggerak reformasi yang turut berpartisipasi dalam pemerintahan, baik di legislatif maupun eksekutif. Itu pun melalui jalur Parpol.

Satu hal yang perlu kita tinjau kembali adalah adanya gejala pemanfaatan elite politik untuk berkuasa, menggantikan rezim sebelumnya, di atas kerja keras pemuda pada awal reformasi sepuluh tahun yang lalu.

Namun, hal lain yang perlu juga untuk dicermati, adalah masih kurangnya pemuda sebagai iron stock yang mampu mengemban tugas kenegaraan. Sering kali pemuda hanya cukup dibekali dengan idealisme dan ilmu yang mungkin tak seberapa, sementara sangat kurang dalam pengalaman dan jaringan.

Sudah empat kali kepemimpinan presiden, dan empat periode parlemen disuksesi oleh sebagian elite politik lama, dan sebagiannya lagi elite politik baru. Pada Pemilu terakhir, tampaknya elite politik hanya berpindah dari satu Parpol ke Parpol lain.

Kaderisasi Negarawan

Kondisi seperti ini tidak akan dapat menyelesaikan krisis kepemimpinan di Indonesia. Kaderisasi kepemimpinan hari ini belum dapat dikatakan berhasil, karena karakter pemimpin masih dirasa sangat lemah dan tidak mampu mengapresiasi jiwa bangsa.

Pemimpin yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara Indonesia adalah pemimpin dengan spirit negarawan, dan berhati nurani; bukan sekadar pemimpin politik yang berorientasi kekuasaan dan kepentingan pragmatis.

Pemimpin negarawan diharapkan mampu visioner, bersikap tegas dalam melawan dominasi-dominasi asing sehingga mampu membebaskan rakyat Indonesia dari krisis multidimensi. Kenyataannya, pasca-reformasi, belum ada bukti mengenai hadirnya pemimpin negarawan yang berkarakter di negeri ini.

Sulitnya mengharapkan hadirnya kader-kader yang berkarakter negarawan seperti Era Revolusi Kemerdekaan seolah menjadikan patologi kebangsaan dan kenegaraan. Golongan tua yang sekarang ada sudah telanjur terlibat dalam sistem negara yang telanjur korup dan pragmatis. Meski demikian, bukan berarti kondisi hari ini sepenuhnya dapat terjawab oleh golongan muda yang sebagian besar belum berkarakter altruistis.

Meneropong lagi peran pemuda pada tahun 1928 dan 1945, di mana pemuda dapat membuktikan kepemimpinan negarawan. Ke depan, bangsa ini pun masih membutuhkan peran pemuda sebagai pemimpin negarawan.

Dengan idealisme, semangat, dan ilmu yang menjadi karakter pemuda, maka tidak mustahil misi kepemimpinan negawaran justru diemban oleh pemuda waktu itu. Walaupun ketiga hal tersebut masih harus dilengkapi oleh aspek lainnya, seperti pengalaman dan jaringan.

Oleh karenanya, dibutuhkan dukungan dari kalangan tua berupa kesempatan beraktualisasi diri sebagai kaderisasi kepemimpinan nasional.

Pendidikan Kader

Menanti pemuda sebagai pemimpin negarawan di Indonesia tentu saja membutuhkan persiapan matang yang melibatkan beberapa aspek mendasar. Pertama, pendidikan kepemimpinan formal maupun informal, melalui kampus-kampus, serta organ pergerakan mahasiswa seperti HMI, PMII, GMNI, IMM, KAMMI.

Tempat-tempat tersebut menjadi kawah candradimuka bagi kaderisasi kepemimpinan nasional negeri ini, yang perlu mendapat perhatian kaum tua. Pendidikan kepemimpinan yang ada dalam organisasi pergerakan dan kepemudaan diharapkan dapat membekali pemuda dengan konsep, teori, dan pengetahuan kepemimpinan.

Kedua, pendidikan politik, kaderisasi, dan jejaring. Parpol memiliki kapasitas dalam ketiga hal tersebut, oleh karenanya seharusnya Parpol berperan aktif dalam melakukan diskursus-diskursus politik dan rekrutmen kader bagi pemuda dalam upaya melahirkan pemimpin negarawan dari kalangan muda.

Ketiga, merevitalisasi pergerakan pemuda melalui kampus, ormas, maupun organisasi kemasyarakatan pemuda yang berbasis kultural. Seharusnya pergerakan pemuda bukan hanya marak pada masa-masa darurat kenegaraan, dan terombang ambing oleh pragmatisme politik.

Dinamika pergerakan pemuda dalam menjawab tantangan negeri ini harus konsisten dan kontinu berlandas pada nurani rakyat. Sehingga gerakan pemuda tidak sekadar menjadi gerakan bersifat reaktif, namun proaktif terhadap kondisi rakyat dan negara.

Karakter kader pergerakan pemuda bukan hanya tenggelam dalam romantika politik praktis dan terkesan elite yang jauh dari konstituen, namun membutuhkan prakarsa pemuda berpandangan visioner dan berani bersikap.

Sudah saatnya kepemimpinan negarawan diisi oleh pemuda. Elemen yang sudah mengantarkan rakyat Indonesia dalam berbagai perubahan kabangsaan dan kenegaraan. Dalam praktiknya ke depan, khususnya pada periode pemerintahan yang akan dimulai pada tahun 2014, diharapkan Parlemen dipenuhi wajah-wajah baru, sehingga pemuda lebih berperan aktif dalam misi kenegaraan.

Tentu saja peran ini bukan untuk sekadar kekuasaan, melainkan misi kepemimpinan negarawan menuju demokrasi yang berhati nurani.

Membangun Partai Berideologi

By

Cita-cita lahirnya sebuah partai politik (parpol) sebenarnya merupakan mimpi indah tentang kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Sesuai dengan pemahaman dari sekelompok orang atau golongan serta diizinkan secara konstitusional. Sehingga impian tersebut haruslah diperjuangkan secara bersama-sama, dengan daya dan upaya serta kerja keras. Namun, tampaknya keadaan tersebut tidaklah dapat dilihat pada kondisi bangsa saat ini. Yang tampak secara kasatmata hanyalah upaya parpol untuk saling menjegal di level kekuasaan.

Inilah yang membuat kegelisahan banyak orang saat ini yang melihat partai hanya sebagai alat untuk memupuk kekuasaan tanpa adanya kewajiban untuk mendidik konstituen agar lebih paham tentang keadaan dan cita-citanya. Padahal parpol berkewajiban mendidik kader dan konstituen untuk dapat memahami tentang perjuangan yang harus dilakukan. Akar permasalahannya adalah banyaknya ideologi partai yang tidak jelas atau bahkan tidak mempunyai ideologi.

Krisis identitas dan tak memiliki ideologi. Inilah gambaran dari parpol di Indonesia dewasa ini. Krisis identitas dan tak adanya ideologi ini membuat arah partai tak jelas dan sulit membedakan partai satu dengan yang lain. Para tokoh dan elite parpol pun tak mampu memberikan contoh panutan yang baik bagi kader dan masyarakat. Mereka justru sibuk berkelahi dan ujung-ujungnya rebutan kekuasaan ketimbang mengembangkan konsep pemikiran alternatif mengenai bagaimana memperjuangkan bangsa ini agar dapat berkembang lebih baik, dan bagaimana mengatasi persoalan-persoalan bangsa.

Fenomena kutu loncat parpol yang dilakukan para elite dalam perpolitikan kita telah membuat kita bosan untuk menyimaknya. Hanya karena tak mendapat jabatan tertentu, seorang politisi ngambek dan ujung-ujungnya pindah partai atau memilih membuat parpol baru. Pecahnya sejumlah partai menunjukkan longgarnya ikatan politik tersebut.

Meskipun sejumlah tokoh membela diri, namun yang tampak di hadapan masyarakat semua itu sungguh-sungguh hanya kamuflase. Selain krisis identitas, sebagian besar parpol di Indonesia tidak memiliki ideologi. Kalaupun ada, yang disebut ideologi itu tak lebih hanya aksesori, tidak menjadi acuan dalam tingkah laku para elite dan dalam perjuangan politik partai bersangkutan. Dengan demikian, keberadaan ideologi itu hanya simbolis.

Dengan situasi politik tanpa ideologi di kalangan elite, wajar seandainya jika kita bertemu orang-orang awam yang sikap politiknya juga oportunistik dan pragmatis. Kelonggaran afiliasi politik adalah ciri utama sikap politik yang oportunis sekaligus pragmatis. Sikap politik tidak dibentuk oleh kesamaan ideologi atau cara pandang tentang garis besar kebijakan yang harus dilaksanakan, akan tetapi oleh kepentingan-kepentingan sesaat.

Kemenangan Partai Demokrat pada pemilu lalu telah membuktikan pada kita bahwa ideologi adalah sesuatu yang tak pernah benar-benar menjadi penting. Sebagaimana dikemukakan sejumlah pakar politik, kemenangan Partai Demokrat tentu saja berakar pada ketokohan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Partai Demokrat hanya mengambil keuntungan dari status SBY sebagai pendiri partai tersebut dan sebagai presiden.

Partai itu tak pernah benar-benar punya ide besar yang dijual, ini sesuatu yang juga terjadi di partai-partai lainnya. Yang sangat kentara hanyalah menjual tokoh, ini menunjukkan kita tak pernah benar-benar berpolitik secara dewasa. Bagaimanapun, tokoh adalah sesuatu yang selalu rawan sebagai sandaran dalam ihwal politik. Sebuah lembaga dengan ideologi yang baik akan menjadi sandaran yang jauh lebih baik. Dengan ideologi akan lebih memungkinkan adanya regenerasi secara baik. Sedangkan seorang tokoh tak akan selalu bisa diharapkan bersikap baik dan bijaksana.

Keadaan ini mungkin menjadi umum semenjak munculnya partai tanpa ideologi, malah menjadikan semua partai berideologi pragmatis. Tak heran jika kemudian dalam sebuah partai ada pertarungan internal yang saling menjatuhkan.

Membangun Eksistensi
Politik tanpa ideologi hanya memberikan ruang gagap bagi kader parpol saat memegang kekuasaan. Sehingga wajarlah bila parpol perlu menanamkan ideologi politik kepada para kadernya, bukan hanya sebatas pada pemasangan bendera. Harapannya, para kader berideologi akan melahirkan sosok yang punya cita-cita politik. Sehingga ideologi dapat dijadikan bekal dan arah kebijakan politik sewaktu memegang kekuasaan.

Selanjutnya, membangun eksistensi parpol melalui kerja-kerja politik. Setelah ideologi partai tertanam dalam kader politik, maka selanjutnya melakukan kerja-kerja politik. Dalam hal ini, para kader politik harus mulai mengimplementasikan ideologi ke dalam praktik berpolitik melalui tahapan pembuatan kebijakan serta melakukan banyak program yang nyata untuk rakyat. Sehingga ada program nyata politik dan bukan hanya sebatas seremonial pengibaran bendera politik yang setinggi-tingginya dan sebanyak-banyaknya.

Cita-cita politik dari parpol adalah membangun sebuah struktur negara untuk menggerakkan dan menciptakan kebaikan bersama. Jika dalam benak kader terdapat cita-cita politik maka kekuasaan tidak lebih hanya sebagai alat semata. Karena makna tertinggi adalah perwujudan cita-cita politik yang merupakan tujuan utamanya. Sehingga jika menjadi penguasa maka akan mempunyai kerangka yang mendasar dan terarah untuk menciptakan kebaikan bersama.

Dalam sebuah gerakan ideologi, merupakan sebuah amunisi yang luar biasa. Dengan ideologi, anggota atau simpatisan dapat digerakkan ke manapun sang pemimpin kehendaki. Dengan ideologi juga, anggota atau simpatisan yang berada pada level bawah, menerimanya dengan sukarela terhadap penundukan tersebut.

Parpol tanpa ideologi yang memihak aspirasi dan kepentingan rakyat banyak ibarat makhluk tanpa jiwa. Target perjuangannya tidak jelas. Ironisnya, ideologi sederet parpol besar di tanah air nyaris serupa. Setiap parpol harus membekali diri dengan ideologi yang kuat dan dijalankan konsisten dengan pendekatan yang mengarah pada pembelaan rakyat banyak.

Dalam konteks ini, betapa pentingnya kaderisasi ideologi, yaitu proses internalisasi nilai pada kader parpol. Kaderisasi adalah fungsi pendidikan politik agar kelak mampu melakukan fungsi pendidikan politik kepada masyarakat dan menjual nilai ideologi kepada masyarakat. Proses kaderisasi tidak bisa berjalan instan. Proses itu harus berjenjang. Mulai dari simpatisan, kader biasa, kader lanjutan, sampai pimpinan cabang, daerah, wilayah, dan pimpinan pusat.

Perkaderan Parpol

By

Barangkali, terlalu dini membicarakan hasil Pemilu 2014. Namun, survey dapat menghangatkan situasi. Pada Mei 2011, Lembaga Survey Indonesia (LSI) melakukan hal tersebut.

Fantastis. Hasil survey LSI mengenai kondisi partai politik yang memiliki kursi di DPR secara umum mungkin menguat, stabil, atau bahkan melemah dalam menarik massa pemilih, bila Pemilu diadakan sekarang.
Publik yang menyatakan sangat siap memilih hanya sejumlah 12,6%, dan yang merasa cukup siap sejumlah 32,5%. Kalau ditotal, jumlah calon pemilih yang siap memilih hanya sejumlah 45,1%; tidak sampai separuh dari total pemilih. Selebihnya, mayoritas, menyatakan kurang atau sama sekali tidak siap atau tidak tahu, sejumlah 54,9%.

Data survey LSI kali ini mengindikasikan bahwa mayoritas pemilih tidak memiliki sikap elektoral. Mereka mengambang. Mungkin, menunggu waktu. Menunggu partai atau calon yang lebih meyakinkan. Atau mungkin, tidak akan memilih.

Jumlah mayoritas pemilih yang tidak memiliki sikap elektoral sangatlah besar. Mereka berpotensi mengubah peta kekuatan partai apa pun secara drastis, seperti terjadi di setiap Pemilu, sejak 1999. Suara mereka dapat berpindah ke partai lain, atau juga, memilih untuk Golput.
Hasil survey tersebut juga mengindikasikan bahwa ikatan psikologis publik terhadap partai sangatlah rendah. Di antara pemilih masing-masing partai pada seluruh populasi pemilih tidak ada yang mencapai angka, lebih dari 10%.

Partai Demokrat, walaupun masih dipilih oleh paling banyak pemilih saat ini (18.6%), tapi yang benar-benar siap memilih mereka kurang dari 10%. Demikian juga pada pemilih PDIP. Bila PDIP dan Partai Demokrat saja demikian, bagaimana dengan partai-partai lain?

Sementara itu, hasil verifikasi terakhir temuan LSI, Partai Hanura hanya mendapat suara sebesar 0,9% bila dilakukan Pemilu pada Mei kemarin. Sangat dimungkinkan, Partai Hanura tidak mendapatkan kursi di DPR atau bahkan, tidak lolos verifikasi.

Sentimen pemilih yang loyal terhadap sebuah partai tidak lebih dari 20%. Partisipasi publik terhadap tiga Pemilu sebelumnya, menurun tajam sekitar 20%. Perubahan pilihan dalam tiap Pemilu semakin besar.
Setelah 12 tahun terakhir, tampak pemilih semakin merasa jauh dengan partai. Hubungan antara pemilih dengan partai sangat lemah.

Penyederhanaan Parpol
Gencarnya isu peningkatan parliamentary threshold secara bertahap pada Pemilu 2014 adalah usulan positif bagi penguatan demokrasi. Meningkatkan angka parliamentary threshold hingga 5% bukan merupakan ancaman bagi partai lapis menengah (PKS, PAN, PPP, dan PKB) dan partai lapis bawah (Gerindra dan Hanura).

Penyederhanaan partai politik akan ‘memaksa’ perubahan pola kampanye yang lebih berorientasi pada konstituen dan berfokus pada perkaderan. Kuatnya kompetensi politik dengan jumlah partai yang sederhana menyebabkan partai berusaha menyasar pemilih yang telah ditargetkan (targeting of voters) dan partai diharapkan memiliki kesadaran membina konstituen.

Penyederhanaan partai politik melalui peningkatan parliamentary threshold juga akan memperkuat sistem presidensial. Dengan jumlah partai yang sederhana, motivasi pembentukan koalisi menjadi jelas, sehingga Presiden tidak lagi tersandera oleh kekuatan politik di parlemen.
Jumlah partai yang sederhana akan membuat positioning partai menjadi tegas, yaitu apakah menjadi bagian dari pemerintahan (koalisi) atau berada di luar pemerintahan (oposisi).

Kaderisasi Parpol
Ketakutan yang mencekam akan perebutan lahan suara dan kanibalisasi politik di antara partai-partai di lapis menengah dan bawah juga tidak perlu menjadi kekhawatiran. Desakan seperti ini justru menjadi momentum bagi kader partai untuk berintrospeksi; apakah strategi kampanye yang bukanlah sekadar rekrutmen anggota, atau jual beli yang ditentukan di hari Pemilu. Apalagi bila hal itu dilakukan dengan prinsip ‘asal punya anggota atau partainya ‘asal laku’ saja.

Substansi kaderisasi adalah pendidikan jangka panjang, di mana di dalamnya terjadi transformasi nilai-nilai ideologi partai. Kaderisasi adalah proses optimalisasi potensi-potensi manusia dan aktualisasi diri generasi muda penerus bangsa, agar keunikannya dapat menjadi kekuatan partai dalam memperjuangkan cita-cita luhurnya.

Kaderisasi adalah ruang persemaian dan tulang punggung calon-calon penerus dan pemimpin partai, sekaligus calon pemimpin nasional, yang bertanggung jawab pada konstituen. Apabila hal tersebut terwujud dan dilaksanakan secara konsekuen maka tidak akan ada masalah. Inilah proses modernisasi partai itu.

Terjadinya penguatan ideologi atau platform partai, menguatnya Party ID akan berdampak pada pola perilaku pemilih dan mengubah metode kampanye. Penguatan ideologi atau platform partai akan berimplikasi pada inovasi dan gaya baru berkampanye.

Pemilih yang dapat tergaet merupakan dampak kerja partai politik berdiferensiasi. Pembeda pada tingkat kebijakan, isu, dan platform, sehingga dapat memperkuat identitas partai di level konstituen.

Di negara yang menganut sistem presidensial murni dengan jumlah partai yang sederhana, diferensiasi platform dan ideologi partai lebih jelas.
Pemilih akan terdorong menjadi pemilih rasional. Maksudnya, pemilih yang mendasarkan pilihan politik berdasarkan alasan untung-rugi dari kebijakan dan program yang ditawarkan partai.

Parpol, sebagai organisasi politik, seharusnya mampu mengedukasi publik. Artinya, menggagas kaderisasi, terutama generasi muda, dalam rangka agregasi politik. Parpol tidak hanya memfokuskan diri pada konstituen. Juga bukan hanya kepentingan- kepentingan pragmatis-mendesak.

Parpol dapat menjalankan sistem pendidikan kader yang memadai bagi generasi muda, maupun masyarakat. Mereka tidak hanya asyik bernegosiasi politik di tingkat elite, lantas melupakan basis. Padahal, seperti yang sudah-sudah, Parpol kemudian hanya bergerak ke basis, melakukan rekrutmen anggota, menjelang Pemilu saja.

Target yang diberlakukan menjelang Pemilu pun asal ber-KTA. Muncullah istilah ‘KTA-nisasi’. Seseorang dapat menjadi anggota/kader Parpol asalkan mau mengisi formulir keanggotaan saja. Soal uji mutu dan kualitas dinomorsekiankan. Yang terbentuk kemudian adalah kader-kader instan. Mereka minim pengalaman organisasi dan pemahaman politik.

Fenomena yang tengah terjadi, partai lebih mengedepankan sistem rekrutmen ‘asal terima jadi’ dengan orientasi kuantitas. Sistem ini mengedepankan pemilihan terhadap orang yang dipandang memiliki kapasitas tertentu, yang biasanya dari kalangan pemilik modal dan mengesampingkan kapasitas intelektual, bahkan pemahaman ketatanegaraan. Sepertinya, soal pemahaman idelogisasi dan nilai-nilai kepartaian dapat diatur.

Secara sekilas, mungkin tidak bermasalah. Akan tetapi, kultur politisi kemudian berkembang menjadi sistem politik yang langsung ingin mendapatkan benefit besar secara cepat, tanpa bersusah payah membangunnya dari bawah; bersentuhan langsung dengan persoalan dan konstituen di akar rumput.

Kaderisasi memang tidak menjadi satu-satunya jawaban atas masalah yang menjangkiti partai. Namun, dari sekian masalah fundamental yang dialami 99% partai politik di Indonesia saat ini adalah, kaderisasi.

Temuan LSI pada mei 2011 menunjukkan, hanya 20% responden yang merasa dekat dengan partai politik. Perlu disadari, jumlah partai yang sederhana juga akan memengaruhi perubahan perilaku pemilih dan kredibilitas partai itu sendiri di mata konstituen.

Ekonomi

Politik

Kampus

Multimedia

Opini

Koperasiana