Tuhan baru bagi negara Indonesia adalah investasi, hal apapun akan dilakukan demi investasi. Negara masih beranggapan bahwa tanpa investasi tidak akan bisa membangun, dan tanpa pembangunan negara Indonesia tidak akan pernah keluar dari krisis dan kemiskinan. Pandangan dasar yang menganggap bahwa pembangunan adalah alat yang tepat untuk memberantas kemiskinan menjadi sebuah bumerang ketika pembangunan tersebut malah menciptakan kemiskinan baru.
Dalam beberapa bulan terakhir, pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan (RUU PTUP) masih berlanjut, beberapa kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan menolak RUU PTUP tersebut karena dikhawatirkan akan menimbulkan konflik di bidang agraria. Banyaknya kasus-kasus konflik agraria yang didahului dengan kebijakan yang tidak adil kemudian disusul dengan aksi-aksi penggusuran dan dilawan dengan aksi-aksi pendudukan kembali menunjukan bahwa negara tidak menjalankan fungsinya untuk memberikan jaminan bagi keberlangsungan hidup sekelompok orang yang kehidupan sosial, ekonomi, dan budayanya sangat bergantung kepada tanah. Perlawanan-perlawanan tersebut juga mencerminkan adanya tuntutan dari mereka sebagai warga negara kepada negara, khususnya pemerintah yang berkuasa, untuk memberikan jaminan yang sangat dibutuhkan.
Ketidakadilan penguasaan dan pemilikan tanah di negeri ini merupakan masalah yang cukup serius. Ketidakadilan ini merupakan sumber kemiskinan. Pemberi kewenangan pertanahan mempunyai tugas yang cukup mulia dan penting untuk menekan angka kemiskinan di negeri ini, melalui pengaturan secara adil supaya tanah di negeri ini dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. Kemiskinan yang berjalan seiring dengan pembangunan membuktikan bahwa paradigma pembangunan Indonesia bercorak kapitalistik yang menguntungkan pihak investor di satu pihak, dan meminggirkan masyarakat di pihak lainnya. Hasrat pemerintah yang ingin menaikkan pertumbuhan ekonomi, yang awalnya pada tahun 1998 minus 13,1% menjadi 5,1% dan pada tahun 2011 diproyeksikan sebesar 6,4% adalah istana megah yang dibangun dari penderitaan rakyat.
Berbicara mengenai persoalan agraria tidak dapat dipisahkan dari ketentuan konstitusi UUD 1945 pasal 33 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pokok Agraria (UUPA). Prinsip utama yang diuraikan dalam UUPA adalah prinsip keadilan dalam penguasaan tanah dengan memberikan prioritas kepada petani dan keluarga tani yang tidak memiliki tanah. Prinsip ini merupakan perwujudan dari pandangan bahwa penguasaan tanah dalam luasan tertentu akan menjamin terjadinya peningkatan produktivitas mereka yang sekaligus akan menjamin kebutuhan pangan serta mencapai kehidupan yang layak. Dengan kata lain, UUPA 1960 sudah mencakup prinsip-prinsip pemenuhan hak-hak rakyat, khususnya kaum tani. Selain itu UUPA 1960 juga mengatur soal larangan monopoli dalam aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan agraria oleh badan-badan usaha swasta. Fungsi sosial atas tanah sebagaimana tercantum dalam UUPA bukan sekadar menjadi dasar legalitas pengambilan tanah privat oleh negara untuk kepentingan publik, tetapi secara lebih mendasar harus dimaknai sebagai jaminan penggunaan dan pengadaan tanah bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu pembangunan yang disebut untuk “kepentingan umum” harus diukur sifat publiknya berdasarkan keluasan akses manfaat.
Sementara titik tekan yang diusung dari RUU PTUP dalam pasal 4 adalah bagaimana mempercepat proses pembangunan dengan mengatasnamakan “kepentingan umum” dan “kepentingan usaha swasta” di mana negara berbagi peran dengan swasta, yang artinya tidak ada peluang masuknya partisipasi masyarakat. Dengan adanya RUU PTUP ini memperlihatkan bahwa rezim SBY-Boediono menghamba pada investor asing dan anti-rakyat, terlihat juga dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2010-2014 yang menempatkan industri ekstraktif sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi nasional, dengan mendorong peningkatan produksi pertambangan, perkebunan besar, pertanian skala besar, dan industri kelautan. Lebih jauh lagi bahwa RUU PTUP ini akan menambah daftar konflik atas tanah, karena demi kepentingan umum dan swasta dimungkinkan terjadi penyerobotan tanah karena dalam RUU ini tidak menjamin pemilik tanah.
Dalam RUU Pengadaan Tanah ini yaitu pasal 6 menyatakan, “Pihak yang berhak wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum” dan pasal 9 menyatakan, “Pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah untuk kepentingan umum tunduk dan terikat pada ketentuan dalam undang-undang ini”. Kedua pasal tersebut jelas bahwa kepentingan rakyat dihapus dan rakyat harus merelakan lahan miliknya untuk kepentingan umum. Ketidakjelasan pengertian “kepentingan umum” juga akan menimbulkan konflik dengan alasan kepentingan umum ternyata pembangunan yang dilakukan justru hanya untuk kepentingan segelintir orang.
Kebijakan dan praktik pengelolaan tanah tidak berkembang bersama pemahaman terhadap nilai sejati tanah tersebut. Ini terjadi karena adanya pemisahan secara tegas antara hukum dengan moral dan agama. Ilmu hukum hanya membahas hukum positif saja, tidak membahas hubungan antara hukum positif dengan moral dan agama. Tanpa mempedulikan baik atau buruknya hukum itu, diterima atau tidak oleh masyarakat. Hukum identik dengan ketertiban sebagai cermin pengaturan dari penguasa, di sisi lain ada juga pemahaman mengenai hukum yang menekankan aspek legitimasi dari peraturan-peraturan itu sendiri. Partisipasi masyarakat, penelitian terhadap kearifan lokal, nilai, budaya masyarakat dalam pembuatan hukum wajib diperhatikan dalam upaya pembangunan hukum yang bertumpu pada keadilan dan kesejahteraan akan terwujud.
