GEMA NURANI

Latest Strategic News for Progressive Indonesia

You are here: Home / Archives for korupsi

KPK Awasi Praktik Politik Uang di Pilpres 2014

By

KPK gelar bukti tangkapan suap. (Foto: Berita Satu)

KPK gelar bukti tangkapan suap. (Foto: Berita Satu)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap pemilu presiden dan wakil presiden (Pilpres) 9 Juli mendatang bersih dari politik uang. KPK telah meminta masyarakat sejak pemilu legislatif (Pileg) 9 April lalu agar tidak menerima uang pemberian politikus.

Hal ini disampaikan Ketua KPK Abraham Samad di Bandara Adi Sucipto, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sabtu (3/5). “KPK sudah gerak cegah politik uang mulai dari Pileg lalu. Kami minta masyarakat untuk tidak terma uang (dari para politikus),” kata Abraham.

Salah satu upaya kongkret dari KPK ialah memperingatkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar tidak menggunakan dana program bantuan sosial (bansos). “Saat Pileg, kita khawatir dana bansos dan optimalisasi dijadikan dana untuk melakukan kegiatan politik transaksional,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, calon presiden (capres) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Joko Widodo juga mengaku pernah diingatkan KPK. “Sudah pernah diingatkan (KPK). Sama seperti yang disampaikan Pak Abraham tadi,” kata Jokowi.

Jokowi yang juga Gubernur DKI Jakarta menambahkan, pihaknya sudah memberhentikan penggunaan dana bansos.

KPK berkomitmen akan menyelidiki jika ada indikasi korupsi dalam praktik politik uang pada pesta demokrasi mendatang.

“Kalau kecurangan itu teridentifikasi dalam tindak pidana korupsi, itu menjadi kewenangan KPK untuk melakukan penelusuran dan penyidikan lebih jauh,” tandasnya.

Abraham mengatakan, KPK telah bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam Pemilu 2014.

Kerja sama tersebut, kata Abraham, telah terjalin sejak Pilkada DKI Jakarta dan beberapa wilayah lainnya. “Kita adakan kerja sama KPU dan Bawaslu sehingga potensi kecurangan bisa kita deteksi sejak awal,” terang Abraham.

Sementara itu, Abraham meminta transparansi aliran dana politik yang transparan agar bisa diawasi dengan mudah oleh KPK. “Kalau transparan dan  akuntabel, itu bisa kita awasi penggunaannya. Kalau penggunaan tidak sebagaimana mestinya, itu bisa ditindaklanjuti oleh KPK, bisa dilakukan verifikasi,” ujarnya.

Sumber: Kompas, Berita Satu

KPK Vs Polri: Cicak vs Buaya Jilid II

By

Kasus korupsi pengadaan Simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) Korp Lalu-lintas (Korlantas) Polri membuat Ketegangan antara polri dan KPK kembali memanas. Perseteruan berjudul Cicak vs Buaya yang belum hilang dari ingatan masyarakat luas, kembali dibuka dengan adanya kasus korupsi ini. Kasus korupsi yang menyeret Irjen Pol Djoko Susilo yang waktu itu menjabat kepala Korlantas, adalah pemantik ketenagan di dua lembaga hukum ini.

Kasus korupsi memang bukan pemberitaan baru di lembaga kenegaran kita. Tetapi sungguh ironi karena yang melakukanya adalah kepala disebuah lembaga yang memiliki kewenangan untuk memeranginya. Sebuah parodoks dari fungsi dan kewenangan lembaga hukum.

Meminjam istilah Lord Action “power tends to corrupt, absolute power corrupts Absolutely” kekuasan berkorelasi positif dengan korupsi. Nampaknya kalimat ini mewakili yang sedang terjadi di tubuh Polri. Kekuasaan yang semestinya dijalankan sebagai senjata untuk memerangi korupsi, tetapi justeru menjadi senjata yang diselewengkan untuk memperkaya sendiri.

Tak ayal kasus demi kasus korupsi menyeret nama-nama besar petinggi Polri. Kali ini giliran Korlantas yang terungkap belangnya. Entah kapan lagi, di bagian mana lagi akan terbuka kejahatan dari sebuah kekuasaan yang diselewengkan. Setelah kasus rekening gendut petinggi Polri, Susno Duadji, sempat menyelimuti media, kini giliran kasus pengadaan simulator surat izin mengemudi yang terkuak.

KPK Vs Polri: Cicak vs Buaya Jilid II

Kasus-kasus inilah yang sempat menegangkan lembaga KPK dan Polri atau Cicak vs Buaya sehingga menjadi headline di beberapa media. Akankah cerita lama ini bersemi kembali di tengah krisis kepercayaan masyarakat pada penegakan hukum dan korupsi petinggi negara yang makin lama makin menambah daftar nama-nama besar sebagai tersangkanya.

Ketegangan Cicak vs Buaya yang melibatkan nama petinggi KPK dan Polri pernah menjadi kasus yang juga membawa pro kontra masyarakat kita. Berbagai aksi protes masyarakat yang mendukung KPK pun menjadi ramai. Pasalnya pada lembaga inilah harapan pemberantasan korupsi di negeri dapat digantungkan. Dan gejala itu pun kini mulai timbul kembali.

KPK sebagai pilar pemberantasan korupsi patut mendapat dukungan dari masyarakat luas. Lembaga inilah yang dinilai masyarakat paling tepat menangani kasus koruspsi, sebagaimana KPK dibuat dengan kewenangannya. Tetapi sayang Polri selalu punya alasan berkilah atas nama kewengan untuk menutupi aib di tubuhnya. Padahal secara jelas dalam Undang-undang KPK pasal 50 ayat 3, yang menyatakan, jika suatu perkara telah ditangani KPK, maka Kejaksaan dan Polri, tidak lagi memiliki kewenangan melakukan penyelidikan.

Wajah hukum di Indonesia bagaikan pedang tumpul yang tidak terasah. Berbagai kasus besar yang menyeret nama besar dan petinggi pemerintahan selalu menjadi pemberitaan yang membingungkan dan kandas dalam meja hijau.

Cicak vs Buaya yang menjadi trend di kalangan masyarakat. Kali ini cerita ini kembali digulirkan oleh Polri dengan menyerobot kewenangan KPK. Sungguh naif lembaganya harus dicediderai oleh petinggi-petingginya sendiri.

Cerita perseteruan Cicak vs Buaya memasuki episode ke duanya. Perseteruan dua lembaga hukum ini menjadi puncak kulminasi ketidakpercayaan rakyat terhadap lembaga hukum di Indonesia. Namun sayang di tengah krisis kepercayaan yang melanda, dua lembaga ini justeru saling bersetegang pada yang memalingkan dari subtansi kebenaran. Dan akhirnya korupsi yang masih menjadi penyakit laten pun tidak pernah terselesaikan.

Korupsi dalam tubuh Polri: Masyarakat Kembali Kecewa

Aturan yang dibuat sebagai jalan mekanisme hukum pun hanya menjadi penghias lembaran yang tidak bertuah. Siapa yang paling memiliki kewenangan dalam penanganan kasus korupsi pengadaan simulator surat Izin Mengemudi (SIM)? Padahal mekanisme jelas dan sudah mengatur perkaraan itu.

Ada apa dengannya? Atau ada yang merasa menjadi was-was lantaran semua kasus yang ada di tubuhnya bakalan terkuak? Sebuah dilema hukum yang dikatung-katung, dan sebuah drama sengit ketegangan cicak vs buaya yang akan tontonan dilema hukum dalam ketidakpastian.

Hal ini menjadi satu kejadian menyakitkan masyarakat secara luas. Pasalnya pada lembaga inilah harapan tegaknya hukum dapat berdiri tegak sebagai pengaym masyarakat. Namun rasanya itu hanya sebuah mimpi utopis, yang hanya terjadi di dunia khayalan masyarakat kecil.

 

 

Wiranto: Antara Korupsi dan Demokratisasi

By

Belum lama ini, Wiranto menyatakan suatu deklarasi  bahwa Hanura siap tampil untuk meminimalisasi tindak korupsi yang semakin menggejala di Indonesia. Memang seharusnya deklarasi anti korupsi pada mulanya harus dimulai oleh partai politik dan lembaga-lembaga politik lainnya. Korupsi dan penyelewengan sangatlah potensial untuk dilakukan jika bersinggungan dengan kekuasaan.

Belum lama ini juga ICW (Indonesian Corruption Watch) melaporkan bahwa potensi korupsi sangatlah kental dilakukan oleh partai politik, indikasinya dengan tidak adanya laporan yang transparan terhadap sumber-sumber keuangan partai politik.

Korupsi yang menggejala pada institusi-institusi politik tidak lain adalah bahaya yang memperlemah proses demokrasi. Wiranto berargumen bahwa korupsi disebabkan karena penyalahgunaan demokrasi. Demokrasi diartikan sebagai kebebasan seluas-luasnya sehingga bebas untuk melakukan korupsi.

Demokrasi yang Tak Sesuai Harapan

Ungkapan Wiranto tersebut memang benar adanya dengan bukti bahwa proses demokratisasi yang tengah berjalan di negeri ini ternyata tidak mengurangi penyelewengan kekuasaan dengan masih maraknya korupsi.

Korupsi yang dilakukan pada iklim politik yang demokratis justru bertentangan dengan konsep ideal demokrasi yakni menjaga akuntabilitas ranah public sehingga menutup potensi melakukan tindak korupsi, karena kekuasaan pada hakikatnya adalah tunduk pada pengawasan public.

Jika tuntutan reformasi yang pernah kita dengungkan adalah untuk menghapus korupsi karena absolutisme kekuasaan, namun ternyata demokrasi justru tidak menutup peluang untuk melakukan korupsi. Kenyataan inilah yang membenarkan ungkapan dari Lord Acton yang menyatakan “power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely”.

Lantas mengapa dalam era demokrasi semacam ini, korupsi tidak dapat dihilangkan dan justru partai-partai politik dan politisi yang ikut merayakan demokrasi cenderung korupsi? Ternyata cara-cara yang ditempuh oleh sebagian sebagian mereka yang berlomba-lomba dalam demokrasi menyaratkan cost yang besar.

Untuk memenangkan pemilihan umum misalnya, tentu saja membutuhkan dana yang sangat besar. Belum lagi pola politik transaksional yang cenderung dipilih karena rakyat masih belum memiliki kepercayaan terhadap partai-partai politik dan politisi yang ada.

Jika cara pragmatis itu digunakan, maka yang terjadi partai-partai politik dan politisi semacam itu akan melakukan segala cara untuk membalikkan modal yang telah dikeluarkan atau rente melalui penyalah gunaan kekusaan yang telah dipegangnya. Contoh kasus korupsi politik adalah dengan melakukan transaksi untuk meloloskan legislasi, transaksi untuk tender penyelenggaraan asset Negara dan lain sebagainya.

Lembaga-lembaga politik ini nantinya menjadi tempat baru dari memusatnya kedudukan demokrasi dan korupsi sekaligus. Dengan legitimasi politiknya, menjadikan kewenangan politik mereka sangat kuat dalam menetapkan transaksi untuk memberikan keputusan politik.

Politik transaksional ini tidak saja telah menyuburkan korupsi yang masif di lembaga wakil rakyat, tetapi juga telah membajak politik negara dari tangan rakyat kepada sistem oligarki yang korup.

Tentu saja tidak semua para politisi maupun partai politik melakukan korupsi. Namun benar, bahwa untuk memerangi korupsi harus diikrarkan oleh mereka. Mengapa, karena potensi korupsi yang cenderung pada kekuasaan dan merekalah tumpuan dari kepentingan rakyat yang selama ini banyak dikecewakan lantaran kepercayaan yang diberikan banyak disalah gunakan.

Minimalisasi Korupsi: Kembali Kepada hati Nurani

Lantas bagaimana cara untuk dapat memerangi korupsi atau setidaknya meminimalisasinya seperti yang didengungkan oleh Wiranto dan Hanura. Wiranto memberikan solusi dengan mengatakan “Kita punya satu kiat, kalau hati nurani sudah kembali di dada para pemimpin local (beserta partai politik dan politisi.red) maka hasrat untuk melakukan korupsi itu akan berkurang atau lenyap”.

Apa yang dikatakan oleh Wiranto tersebut dapat diterjemahkan dengan mengembalikan eksistensi partai politik pada para konstituennya. Baik partai politik, politisi, maupun para pemimpin local dan semua yang terlibat dalam kekuasaan harus benar-benar merepresentasikan kepentingan para pemilihnya. Partai politik bukanlah milik segelintir orang yang hanya memiliki interest pada kekuasaan semata. Konstituen harus benar-benar diposisikan untuk memiliki partai politik yang dipilihnya.

Partai politik harus benar-benar menjadi basis politik rakyat atau konstituennya. Untuk itu jika memang ada politisi yang diangkat untuk memegang kekuasaan, ini merupakan amanah dari konstituennya. Sudah sepatutnya parpol tunduk pada pengawasan public secara luas dengan adanya transparansi baik dalam pendanaan maupun memberikan penyadaran yang mencerdaskan dalam setiap keputusan politik.

Partai politik harus benar-benar membangun komunikasi politik yang strategis sehingga benar-benar menyentuh appeal rakyat. Dengan demikian kepercayaan rakyat terhadap partai politik benar-benar terbangun dan diiringi dengan konsistensi untuk melawan korupsi.

NEGARA: Sapi Perah

By

Daftar masalah yang menghadang masyarakat seakan tanpa batas. Ketika sebuah peradaban industri menghirup kebusukan moral. Satu demi satu institusi kenegaraan mulai runtuh dengan ketidakefektifan dalam adonan korupsi.

Panggung politik memperlihatkan tarik menarik kepentingan dan penyandaraan kasus yang tidak terselesaikan melilit elite. Pada akhirnya rakyat menjadi objek sapi perahan dari elite penguasa negeri. Inilah satu bentuk penjelmaan penjahan londo ireng dalam bahasa Buya Syafii Ma’arif.

“Biarlah Negara jadi sapi perahan dan korupsi meraja rela, asal aku tetap berkuasa”.

Demikian kalimat sinisme penutup Buya dalam opini Media Kompas, Edisi rabu 4/1/2012. Sinonim pragmatisme elite yang telah kehilangan moralnya dan menjadikan kekuasaan sebagai tujuan tertinggi.

Sekarang ini kita telah menyaksikan dilema ktisisme dan pesimisme masyarakat yang tidak memiliki tapal batas. Negara ini seakan ada dan tiadapun nampak tidak ada bedanya.

Antara Ada dan Tiada

Berbicara tentang fungsi Negara, barangkali kita perlu menginsafi ketiadaan Negara dalam makna subtansial. Bahwa Negara adalah pengemban otoritas publik.

Dimana ia memperoleh jabatan ini karena tugasnya untuk memajukan kesejahteraan yang merupakan hak warganya. Bukan ada dalam sekedar wacana tanpa gerakan nyata mewujudkanya.

Barangkali ini yang dinyatakan oleh Habermas sebagai keterputusan komunikasi di ruang publik. Alienasi negera dari ruang publik “rakyat” sehingga kebijakan tidak menyentuh kepentingan rakyat, yang merupakan buah dari perselingkuhan pemodal dan penguasa.

Satu gelombang “future shokc” dalam bahasa Toffler yang mengandung ancaman diintegrasi dan kekerasan akibat dari penghisapan hak-hak rakyat. Pemandangan yang bisa kita saksikan, dengan terjadinya berbagai konflik horizontal warga Negara, kekerasan apparatus Negara, dan kasus pelanggran HAM yang menurut catatan Komnas HAM setahun terakhit berjumlah 2.171.

Dengan menempatkan aparat kepolisaian sebagai pelindung rakyat menempati peringkat pertama dengan jumlah 1.503 kasus (Kompas, 4/1/2012)

Ketiadaan Negara inilah yang dimaksud di atas, bahwa Negara tidak hadir dalam tindakan nyata. Namun cenderung permisif dan saling lempar tangan ketika rakyat mengaduh nasib.

Bilapun Negara ada, kecenderunganya hanya pada sebatas pewacanaan dan tidak jarang justru dengan pendekatan pencitraan. Aneh tapi nyata di negeri yang katanya membuka kran demokratis, dan menjunjung tinggi HAM.

Tetapi yang terjadi demokrasi hanya sebatas dagang sapi dan penghambaan materi. Ini sangat berkontradiksi dengan semangat tujuan Negara yang termaktub dalam pembukaan UUD ’45.

DR. Aidul Fitri Ciada dalam bukunya UUD 1945 sebagai Revolutiegrondwet, menyatakan tujuan bernegara, mengacu pada gagasan negara sosial atau negara kesejahteraan.

Sebuah negara mengambil peran secara aktif dan efektif dalam kehidupan sosial-ekonomi agar terwujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penegasan gagasan Negara sosial atau kesejahteraan, yang secara revoluisoner termaktup dalam UUD ’45 alenia 4. (Baca UUD 45). Menegasikan (penyangkalan) bentuk Negara liberal di Indonesia. Tentu untuk menjalankan konsepsi Negara tersebut dibutuhkan juga pemimpin yang berjiwa revoluisoner.

Pemimpin yang tidak hanya memiliki kapasitas intelektual, tetapi juga beridiologi nasional dan bermodal spiritual.

Semoga akan ada pemimpin yang demikian, sehingga Negara tidak dalam antara ada dan tiada serta mampu mengahiri perjalaanan Negara: sapi perah.

Sebagai penutup kiranya relevan untuk mengingatkan kembali kutipan pidato Panglima Besar Pemimpin Revoluisoner “Ir. Soekarno”, pada keputusan penerbitan Dekrit Presiden 5 juli 1959, yang dikutip Dr. Aidul Firi Ciada.

Terasalah oleh seluruh rakyat bahwa jiwa, dasar, dan tujuan revolusi yang kita mulai dalam tahun 1945 itu kini dihinggapi oleh penyakit-penyakit dan dualisme-dualisme yang berbahaya sekali…. Dimana jiwa revolusi itu sekarang? … Dimana dasar revolusi itu sekarang? … Dimana tujuan revolusi itu sekarang?

Tujuan revolusi – yaitu masyarakat yang adil dan makmur – kini oleh orang-orang yang bukan putra revolusi diganti dengan politik liberal dan ekonomi liberal. Diganti dengan politik liberal, dimana suara rakyat banyak dieksploitir, dicatut, dikorup oleh berbagai golongan. Diganti dengan ekonomi liberal, dimana berbagai golongan menggaruk kekayaan hantam kromo, dengan mengorbankan kepentingan rakyat.

Dari kutipan pidato di atas menegaskan semangat revoluisoner. Semangat yang terkadung dalam UUD 45 sebagai proses dekolonisasi kekuasaan kolonial. Dimana pada zaman ini dijalankan londo ireng yang mewarisi sifat dari londo abang “budak-budak korporasi asing. (*)

Politik Paternalistik

By

Menilik Pejabat Publik

Telah menjadi pemahaman bersama atau bukan rahasia umum bahwa budaya politik masyarakat kita adalah paternalistik. Tiap sepak terjang pejabat atau elit Negara akan menjadi panutan bagi masyarakat. Budaya seperti ini akan menguntungkan apabila pra pejabatnya memiliki moralitas dan integritas yang baik. Karena baik buruknya perilaku suatu masyarakat tergantung dari perilaku pejabat publiknya. Ada tradisi “melihat atas” dengan menjadikan perilaku pejabat sebagai pembenaran dari perbuatan warga masyarakat.

Atas landasan budaya politik itu, maka pertanyaannya apakah pejabat publik di negeri ini memiliki moralitas dan integritas yang dapat ditiru? Meneropong realitas pejabat di negeri ini tentunya akan sangat memberikan posisi yang membahayakan bagi budaya paternalistik yang menjadi pegangan perjalanan demokrasi yang ideal. Praktik mencari kekayaan atau “perburuan rente”  dengan menggunakan kewenangan yang dipercayakan rakyat kepada mereka, perbuatan amoral dan lain sebagainya.

Padahal, nilai-nilai luhur yang terdapat dalam ideologi pancasila telah dikongkritkan secara detail dalam UUD’45, dan keduanya menjadi landasan bagi setiap tata hukum dan control sosial. Bahkan penjabaran dari kontrol sosial tersebut telah diturunkan dalam berbagai rumusan yang terlembagakan beserta sangsi-sangsi riil dalam perumusannya bagi perbuatan-perbuatan yang menyimpang atau melanggar, misalnya dibentuknya KPK untuk mengatasi persoalan-persoalan korupsi, dan komisi disiplin pada setiap lembaga, tidak dapat memberikan implikasi yang signifikan bagi perbaikan kondisi moral dan integritas pejabat publik negeri ini.

Negara di Penghujung Senja

Negara, boleh dikatakan pertumbuhan ekonomi kita pada tahun ini cukup tinggi, yaitu di atas 6% dan daya saing kita naik. Namun keberhasilan itu hanya terdapat di kertas hitung-hitungan ekonomi makro. Pada realitas yang lain, ketimpangan KKN akibat ulah pejabat publik semakin berada pada titik sangat memperihatinkan.

Realitas kemiskinan berada pada titik nadir, perumahan kumuh di pinggiran kota-kota besar semakin banyak, sementara pejabat publuk kita berlomba-lomba membeli mobil mewah, membangun rumah mewah, melancong ke luar negeri atas nama tugas Negara, memiliki selir cantik, dan ulah-ulah yang menyimpang lainnya.

Ketika realitas atas penyimpangan ini tidak segera dapat diselesaikan, maka bangsa ini akan mengalami kebangkrutan multi dimensi. Di sisi yang lain, ini membuktikan bahwa aturan hukum beserta perangkatnya tidak dapat berjalan secara efektif seperti yang diharapkan “hukum tak bermata”. Ketika keadilan dalam hukum “dapat melihat” maka akan menjadi tebang pilih, menjauh dari keadilan, maka Negara berada di penghujung senja.

Clean Government

Karena budaya politik kita yang paternalistik, maka dibutuhkan sekali pejabat publik yang memiliki integritas dan moralitas yang baik, sehingga dapat bersikap sesuai yang diharapkan masyarakat yang memilihnya, sehingga akan terciptanya pemerintahan yang bersih (clean government) dan berwibawa.

Menjadikan clean govermen sebagai budaya di negeri ini mungkin dengan berkaca realitas saat ini kita akan serentak mengatakan uthopis. Namun mendengungkan clean government secara tak henti dengan menanamkan budaya ini dari kecil tetap harus selalu diupayakan, baik secara kultural oleh orang tua dan lingkungan maupun sistemik atau melalui pendidikan formal. Dalam konteks ini, maka kontrol publik akan menjadi sangat penting. (*)

Ekonomi

Politik

Kampus

Multimedia

Opini

Koperasiana