GEMA NURANI

Latest Strategic News for Progressive Indonesia

You are here: Home / Archives for KPK

Abraham Samad Prihatin, Korupsi Dilakukan Suami Istri

By

Ketua KPK, Abraham Samad. (Dok GNOL)

Ketua KPK, Abraham Samad. (Gema Nurani)

Kasus korupsi oleh penyelenggara negara Indonesia rupanya tidak lantas hilang, meski Komisi Pembertantasan Korupsi (KPK) banyak mengandangkan koruptor ke rumah pesakitan.

Kondisi kasus korupsi di Indonesia malah bisa dibilang makin memprihatinkan. Sebab, para pelakunya kini tidak dilakukan sendiri atau dengan orang lain. Justeru, para koruptor melakukan dengan kerabat paling dekat, bahkan istri sendiri.

Ketua KPK Abraham Samad, mengaku miris dan khawatir jika korupsi sudah menjadi jalan hidup yang dipilih oleh kepala keluarga dan diamini oleh para istri.

Terakhir, Bupati Karawang Ade Swara dan istrinya, ditetapkan KPK sebagai tersangka. “Suami istri penyelenggara negara, ini kalau tidak salah peristiwa ketiga,” kata Abraham Samad dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (18/7).

Bila dugaan korupsi terbukti benar, Ade Swara -Nurlatifah merupakan pasangan suami istri ketiga yang bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi ketiga di Indonesia.

Sebelumnya, Pasangan suami istri lain yang dijerat KPK sebelumnya, yakni Nazaruddin dan Neneng, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus berbeda. Nazaruddin menjadi tersangka kasus suap wisma atlet SEA Games dan pencucian uang, sedangkan Neneng terjerat dalam kasus dugaan korupsi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Kemudian Romi dan Maysito ditetapkan sebagai tersangka pemberian suap kepada Akil Mochtar selaku ketua Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilkada Kota Palembang. Keduanya juga dikenakan sangkaan pemberian keterangan palsu dalam proses persidangan Akil.

Kejahatan Keluarga

Patut menjadi keprihatinan ketika korupsi sudah dilakukan secara berkeluarga. Korupsi, kata Abraham, kini menjadi kejahatan keluarga. KPK menemukan semacam kejahatan dinasti politik di sejumlah daerah yang melahirkan kejahatan keluarga.

“Ini sangat berbahaya ke depan. KPK tidak tidur, tak tinggal diam melihat keadaan-keadaan yang semakin memprihatinkan di negeri ini. KPK tak punya cabang di kabupaten/kota, tapi KPK punya mata di mana-mana, bahkan di rumah Anda pun KPK ada,” ucap Abraham.

Untuk mencegah tumbuhnya bibit-bibit korupsi dalam keluarga, KPK telah melakukan upaya pencegahan melalui pendidikan.

Abraham mengatakan, KPK tengah mengembangkan sistem pendidikan nilai antikorupsi berbasis keluarga. “Nilai-nilai antikorupsi berbasis keluarga supaya keluarga-keluarga penyelenggara negara tak terjebak degan perilaku-perilaku korup,” ujarnya.

KPK dan PKK

Upik Triwulandari, di blog kompasiana menulis arikelnya pada awal tahun 2013, terkait pemberantasan korupsi dimulai dari keluarga. Upik yang ibu rumah tangga ini meminta KPK segera menerjemahkan secara real pendidikan anti korupsi untuk bisa disosialisasikan kepada masyarakat melaui Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

“Pendidikan Anti Korupsi yang dimulai dari keluarga ini bisa diimplementasikan bagi keluarga-keluarga di Indonesia dengan petujuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang jelas, disertai dengan pemantauan dan penilaian bagi para keluarga. Sehingga para orangtua mempunyai pedoman pemberlajaran secara jelas bagi putra-putrinya tentang bahaya korupsi,” kata dia.

“Mengapa kita tidak pernah memberi reward bagi keluarga jujur, pegawai jujur, siswa jujur, atlet jujur, atau penghargaan bagi pejuang anti korupsi? Alangkah indahnya angan-angan saya bila suatu saat para ibu PKK saling berdiskusi tentang cara memberikan konsep kejujuran di rumah masing-masing, dan bukan ngerumpi seperti yang sering terjadi,” tuturnya.

Sumber: Kompas, Merdeka, Kompasiana.

KPK Awasi Praktik Politik Uang di Pilpres 2014

By

KPK gelar bukti tangkapan suap. (Foto: Berita Satu)

KPK gelar bukti tangkapan suap. (Foto: Berita Satu)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap pemilu presiden dan wakil presiden (Pilpres) 9 Juli mendatang bersih dari politik uang. KPK telah meminta masyarakat sejak pemilu legislatif (Pileg) 9 April lalu agar tidak menerima uang pemberian politikus.

Hal ini disampaikan Ketua KPK Abraham Samad di Bandara Adi Sucipto, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sabtu (3/5). “KPK sudah gerak cegah politik uang mulai dari Pileg lalu. Kami minta masyarakat untuk tidak terma uang (dari para politikus),” kata Abraham.

Salah satu upaya kongkret dari KPK ialah memperingatkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar tidak menggunakan dana program bantuan sosial (bansos). “Saat Pileg, kita khawatir dana bansos dan optimalisasi dijadikan dana untuk melakukan kegiatan politik transaksional,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, calon presiden (capres) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Joko Widodo juga mengaku pernah diingatkan KPK. “Sudah pernah diingatkan (KPK). Sama seperti yang disampaikan Pak Abraham tadi,” kata Jokowi.

Jokowi yang juga Gubernur DKI Jakarta menambahkan, pihaknya sudah memberhentikan penggunaan dana bansos.

KPK berkomitmen akan menyelidiki jika ada indikasi korupsi dalam praktik politik uang pada pesta demokrasi mendatang.

“Kalau kecurangan itu teridentifikasi dalam tindak pidana korupsi, itu menjadi kewenangan KPK untuk melakukan penelusuran dan penyidikan lebih jauh,” tandasnya.

Abraham mengatakan, KPK telah bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam Pemilu 2014.

Kerja sama tersebut, kata Abraham, telah terjalin sejak Pilkada DKI Jakarta dan beberapa wilayah lainnya. “Kita adakan kerja sama KPU dan Bawaslu sehingga potensi kecurangan bisa kita deteksi sejak awal,” terang Abraham.

Sementara itu, Abraham meminta transparansi aliran dana politik yang transparan agar bisa diawasi dengan mudah oleh KPK. “Kalau transparan dan  akuntabel, itu bisa kita awasi penggunaannya. Kalau penggunaan tidak sebagaimana mestinya, itu bisa ditindaklanjuti oleh KPK, bisa dilakukan verifikasi,” ujarnya.

Sumber: Kompas, Berita Satu

Anas Tersangka dan Determinasi Isu Politik

By

Anas Tersangka dan Determinasi Isu PolitikSetelah mengalami pergulatan opini yang cukup panjang, Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, akhirnya ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK, terkait kasus korupsi proyek Hambalang. Dan saat ini, paling tidak, sudah dua orang pucuk pimpinan partai politik terkena bidikan KPK, setelah sebelumnya Presiden PKS juga mengalami nasib yang sama.

Penetapan tersangka yang disandang Anas ini, menjadi kehebohan tersendiri dalam ranah politik, mengingat Demokrat merupakan partai terbesar, sekaligus partai penguasa.

Beberapa hari sebelum KPK mengeluarkan statement terkait status Anas sebagai tersangka, di internal Demokrat telah melakukan antisipasi dengan turun tangannya Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang sekaligus menjabat Ketua Majelis Tinggi mengambil alih kewenangan Ketua Umum Partai. Selain itu, juga diadakan penandatanganan pakta integritas bagi seluruh fungsionaris Demokrat.

Kisruh Demokrat

Prahara politik di Demokrat sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru. Hal ini sudah terjadi jauh-jauh hari sebelumnya, semenjak di bawah kepemimpinan Anas Urbaningrum. Dan semakin riuh ketika Bendahara Umumnya, Muhammad Nazarudin menjadi ‘pasien’ KPK dan sering melontarkan statement tentang keterlibatan beberapa kader Demokrat dalam kasus-kasusnya, tak terkecuali, Ketua Umumnya, yakni Anas Urbaningrum.

Satu per satu ‘seretan’ Nazarudin ini berhasil menggiring koleganya di partai menjadi tersangka, seperti Angelina Sondakh, Andi Malarangeng, dan kemudian yang paling sering disebut adalah Anas Urbaningrum. Akhirnya, ia pun mendapatkan gilirannya.

Sebagai seorang politisi, dalam pidato terakhirnya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, Anas menanggapi statusnya sebagai tersangka secara politis. Dan rupanya beberapa kalangan terpengaruh dengan opini politis ini dan mengesampingkan fakta-fakta hukum dalam analisisnya. Sehingga yang berkembang kemudian seputar konflik antara Anas dan SBY, maupun perseteruan faksi yang ada di Demokrat.

Dan sebenarnya, kalau kita coba kembali kebelakang (beberapa bulan sebelumnya), keterlibatan Anas sering disebut-sebut dalam nyanyian Nazarudin setelah tertangkap KPK. Dan itu sering diulang-ulang, baik itu dalam persidangan maupun statement-statement-nya di media. Dan dibandingkan yang lain, Anas relatif ‘sakti’, karena belum juga terseret dan KPK terkesan abai terhadapnya. Namun, itu ternyata hanya soal waktu saja, karena akhirnya terkena juga. Dan momentumnya kebetulan bersamaan dengan langkah SBY untuk mengambil alih Demokrat.

Kongres Partai Demokrat yang terjadi tahun 2010, tampaknya menyisakan permasalahan tersendiri bagi partai ini. Sebagai forum tertinggi dalam pengambilan keputusan sekaligus suksesi kepemimpinan, kongres semestinya menelurkan platform serta kebijakan partai ke depan yang berkontribusi pada kemaslahatan bangsa dan negara. Namun, di satu sisi, konflik kepentingan akibat dampak politis dari kongres justru menjadikan partai ini ‘bergoyang’. Selain itu, biaya politik yang tinggi untuk memenangi pertarungan politik juga tak terlepas dari kreativitas berburu rente dari proyek pemerintah. Dan kemudian ketika menghidupi partai pun tak lepas dari kreativitas tersebut.

KPK Fokus

Dalam kasus yang menimpa Anas Urbaningrum ini, KPK diharapkan profesional menanganinya dan lebih mengedepankan aspek hukum. Polemik politis terkait ini cukup menjadi diskursus pemerhati politik serta politisi.

Sementara bagi Partai Demokrat, fenomena mundurnya ketua umum partainya serta kemelut yang terjadi belakangan ini harus diselesaikan secara konstitusional yang mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Karena sebagai partai modern, sudah semestinya senantiasa tunduk dan patuh pada konstitusi partai.

Politik Paternalistik

By

Menilik Pejabat Publik

Telah menjadi pemahaman bersama atau bukan rahasia umum bahwa budaya politik masyarakat kita adalah paternalistik. Tiap sepak terjang pejabat atau elit Negara akan menjadi panutan bagi masyarakat. Budaya seperti ini akan menguntungkan apabila pra pejabatnya memiliki moralitas dan integritas yang baik. Karena baik buruknya perilaku suatu masyarakat tergantung dari perilaku pejabat publiknya. Ada tradisi “melihat atas” dengan menjadikan perilaku pejabat sebagai pembenaran dari perbuatan warga masyarakat.

Atas landasan budaya politik itu, maka pertanyaannya apakah pejabat publik di negeri ini memiliki moralitas dan integritas yang dapat ditiru? Meneropong realitas pejabat di negeri ini tentunya akan sangat memberikan posisi yang membahayakan bagi budaya paternalistik yang menjadi pegangan perjalanan demokrasi yang ideal. Praktik mencari kekayaan atau “perburuan rente”  dengan menggunakan kewenangan yang dipercayakan rakyat kepada mereka, perbuatan amoral dan lain sebagainya.

Padahal, nilai-nilai luhur yang terdapat dalam ideologi pancasila telah dikongkritkan secara detail dalam UUD’45, dan keduanya menjadi landasan bagi setiap tata hukum dan control sosial. Bahkan penjabaran dari kontrol sosial tersebut telah diturunkan dalam berbagai rumusan yang terlembagakan beserta sangsi-sangsi riil dalam perumusannya bagi perbuatan-perbuatan yang menyimpang atau melanggar, misalnya dibentuknya KPK untuk mengatasi persoalan-persoalan korupsi, dan komisi disiplin pada setiap lembaga, tidak dapat memberikan implikasi yang signifikan bagi perbaikan kondisi moral dan integritas pejabat publik negeri ini.

Negara di Penghujung Senja

Negara, boleh dikatakan pertumbuhan ekonomi kita pada tahun ini cukup tinggi, yaitu di atas 6% dan daya saing kita naik. Namun keberhasilan itu hanya terdapat di kertas hitung-hitungan ekonomi makro. Pada realitas yang lain, ketimpangan KKN akibat ulah pejabat publik semakin berada pada titik sangat memperihatinkan.

Realitas kemiskinan berada pada titik nadir, perumahan kumuh di pinggiran kota-kota besar semakin banyak, sementara pejabat publuk kita berlomba-lomba membeli mobil mewah, membangun rumah mewah, melancong ke luar negeri atas nama tugas Negara, memiliki selir cantik, dan ulah-ulah yang menyimpang lainnya.

Ketika realitas atas penyimpangan ini tidak segera dapat diselesaikan, maka bangsa ini akan mengalami kebangkrutan multi dimensi. Di sisi yang lain, ini membuktikan bahwa aturan hukum beserta perangkatnya tidak dapat berjalan secara efektif seperti yang diharapkan “hukum tak bermata”. Ketika keadilan dalam hukum “dapat melihat” maka akan menjadi tebang pilih, menjauh dari keadilan, maka Negara berada di penghujung senja.

Clean Government

Karena budaya politik kita yang paternalistik, maka dibutuhkan sekali pejabat publik yang memiliki integritas dan moralitas yang baik, sehingga dapat bersikap sesuai yang diharapkan masyarakat yang memilihnya, sehingga akan terciptanya pemerintahan yang bersih (clean government) dan berwibawa.

Menjadikan clean govermen sebagai budaya di negeri ini mungkin dengan berkaca realitas saat ini kita akan serentak mengatakan uthopis. Namun mendengungkan clean government secara tak henti dengan menanamkan budaya ini dari kecil tetap harus selalu diupayakan, baik secara kultural oleh orang tua dan lingkungan maupun sistemik atau melalui pendidikan formal. Dalam konteks ini, maka kontrol publik akan menjadi sangat penting. (*)

Penyakit Laten Korupsi

By

Acapkali masyarakat kita disuguhi dengan berita geriliyawan pejabat Negara dalam melakukan tindakan kejahatan korupsi. Meminjam bahasa Lord Acton “power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely” kekuasan berkorelasi positif dengan korupsi.

Meskipun tidak bisa mengeneralisir, seolah korupsi menjadi penyakit laten yang menjakit mentalitas pejabat tinggi yang duduk di kursi kekuasaan, baik di eksekutif, legislatif ataupun yudikatif. Penyakit laten ini juga menular seperti penyakit infeksi ke seluruh kursi kekuasaan dari pusat hingga daerah.

Ironi memang pejabat Negara yang seharusnya menjadi garda terdepan memerangi kejahatan ini dalam fungsinya sebagai pemegang amanah rakyat, justru menjadi agen-agen penyebaran penyakit ini dan melakukannya secara berjamaah dari pemerintah pusat hingga daerah.

Gejala Penyakit Korupsi

Wajah-wajah para politisi kita seakan resisten dengan penyakit laten korupsi ini. Faktanya belum selesai infeksi korupsi yang laten seperti Century, kita justru mendapat kejadian Luar Biasa (KLB) dengan ocehan Nazaruddin tenang kasus korupsi di Wisma Altlet yang menjangkit banyak pejabat tinggi yang lemah pemimpinnya di negeri ini. Terus pejabat tinggi siapa lagi yang namanya akan terinfeksi virus ini?

Namun yang menjadi pertanyaan sekarang apa sebab dan gejala dari penyakit laten korupsi ini terus berkembang biak? Bila kita amati perkembangabiakan virus ini tidak lepas dari lemahnya sistem imunitas di tubuh penegak hukum yang ada di negeri ini. Di sisi lain yang membuat virus ini semakin menjadi penyakit laten adalah pembiayaan politik yang besar dari para politisi negeri ini. Sehingga hal ini yang menimbulkan logika hitung-hitungan untung rugi ketika menjabat sebagai pejabat publik. Tidak aneh  jika ada isilah politisi sukses adalah politisi yang menjadi kaya mendadak setelah menjabat.

Gejala lain dari virus korupsi yang makin berkembang biak dan laten adalah budaya politik cenderung bersifat patron-klien. Menurut Peter Burke budaya patronase adalah sistem politik yang berlandaskan hubungan pribadi antara pihak-pihak yang tidak setara antara pemimpin (patron) dan pengikut (klien). Masing mewakili kepentingan sektoralnya sendiri. Klien menawarkan dukungan politik serta loyalitas tanpa batas kepada sang patron (pemimpin kekuasaan). Sang patron lalu membalas dukungan politik dengan menawarkan jabatan, pekerjaan dan status sosial kepada klien.

Dalam perspektif inilah terjadi persilangan virus yang makin resisten dan makin menjadi kronis. Yaitu terjadinya transaksi kekuasaan untung rugi antara kedua belah pihak dan makin menyulitkan aparat berwenang seperti kepolisian dan KPK dalam memberantas virus laten korupsi. Secara kasat mata kita semakin bisa menjumpai di media msa bahwa kasus korupsi kini menjadi kejadian luar biasa di dalam kekuasaan negeri ini.

Memaafkan dan membiarkan hal ini terus berlangsung serta berkembang biak atau bersama melakukan penyadaran nurani untuk memerangi bahaya laten ini adalah sebuah pilihan yang harus segera diambil dalam upaya pemberantasan korupsi yang semakin merajarela. Dan jika hal ini kita biarkan berlarut, tidak tahu lagi apa yang akan terjadi pada generasi mendatang? Semoga tidak terkontaminasi.

Oleh karena itu untuk menangkal perkembangbiakan virus koruspsi ini,. Dalam hal ini perlunya melakukan vaksisnasi sitemik melalui perangkat undang-undang mengisolasi merebaknya virus ini. Serta upaya partisipasi masyarakat (tokoh masyarakat, kaum cendikiawan/mahasiswa) dalam membangun komitmen bersama dalam melakukan kontrol terhadap kebijakan yang ada serta melakukan genderang perang terhadap pelaku kejahatan korupsi di negeri ini. (*)

Supriyono: Mahasiswa Kesehatan Masyarakat FIK UMS  dan aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sukoharjo,

Ekonomi

Politik

Kampus

Multimedia

Opini

Penetapan DCT dan Kesiapan Pelaksanaan Pemilu

Penetapan DCT oleh KPU bisa menjadi momentum bagi calon pemilih untuk lebih serius mencermati DCT yang ada, terutama figur-figur yang akan dipilih pada pemilu di daerah pemilihannya masing-masing.

Koperasiana