GEMA NURANI

Latest Strategic News for Progressive Indonesia

You are here: Home / Archives for modernitas

Interpretasi Civil Society

By

Civil Society: Secara Pemaknaan

Dalam beberapa literatur modern, civil society pada umumnya diartikan sebagai kebebasan dalam melaksanakan otoritas sosial, jauh dari campur tangan kekuasaan politik atau Negara. Tapi bukan berarti terjadinya pemisahan mutlak antara Negara dan masyarakat.

Dengan kata lain, civil society adalah hubungan antara komponen-komponen masyarakat dan sejauh mana ruang publik tersedia di luar kekuasaan politik.

Civil society merupakan teori perlawanan yang mengandung impian dan pengharapan masa depan akan terlahir masyarakat sosial baru, yang benar-benar terlahir karena sebuah dialektika yang terlahir dari keinginan masyarakat. Ia bukanlah uthopia yang tidak memiliki kenyataan.

Maka secara sederhana, civil society diartikan sebagai sebuah penegasan hak warga masyarakat, atau mereka sebagai kelompok yang bukan bangsawan, tokoh agama atau keturunan tokoh agama, tokoh politik atau keturunan tokoh politik atau kelompok-kelompok borjuis.

Dia menegasikan diri pada ruang-ruang sosial yang babas atas nama kemandirian dan hak sebagai warga Negara dan kemanusiaan.

Masalah Penerapannya di Indonesia

Sebagai konsep yang diadopsi dari barat, civil society hingga kini masih menyisakan persoalan baik secara pemaknaan, konseptual maupun secara praktek ketika konsep ini coba diterapkan di Indonesia.

Karena pada dasarnta, civil society merujuk pada sosio-kultural masyarakat Barat. Di mana konsep ini lahir sebagai produk sosial akibat modernitas.

Modernitas sebagai sikap budaya dari sosiologi masyarakat Barat, tentunya memiliki retakan sosiologis dengan masyarakat Indonesia yang pola perilakunya mengindikasikan masyarakat medorn namun masih kental dengan nalar tradisional.

Tatkala konsep ini coba diterapkan di Indonesia, yang di mana indikasi ke arah pemaknaan modernitas secara hakiki masih jauh, tentunya akan menimbulkan persoalan. Hal ini terjadi karena kita hanya menagambil “produk” modernitas, bukan filosofinya.

Menelisik lebih jauh, pada bangunan struktur masyarakat kita secara keseluruhan masih tradisional. Mulai dari praktek instansi pemerintahan hingga partai politik dan agama. Dapat  diambil contoh dengan masih kuatnya faktor-faktor nepotisme dalam birokrasi maupun masih mengakarnya kekuatan sosial dari keturunan “darah biru”, baik darah biru keturunan raja maupun tokoh politik dan agama.

Tumpang Tindih

Wacana civil society di kalangan para sosiolog maupun intelektual Indonesia banyak terjebak pada komponen masyarakat Barat, bukan di sini (Indonesia). Maka yang terjadi sebenarnya adalah tumpang tindih antara civil society sebagai konsep sosiologis dan civil society sebagai slogan untuk perubahan.

Padahal, ang diperlukan saat ini adalah mengadopsi konsep tersebut untuk menganalisis kondisi sosial yang kita hadapi saat ini, bukan memaksakan perubahan melalui konsep tersebut (civil society).

Dalam artian bahwa, masyarakat Indonesia yang mewarisi peradaban dan budaya Timur, tidak serta merta mengadopsi budaya Barat. Keterbuakaan ruang publik saat ini, seharusnya sebagai wahana bagi keterlibatan setiap individu maupun kelompok secara aktif agar Negara tidak intervensionis dan elit Negara tidak menjadi “sok kuasa”. (*)

Feminisme Profetik

By

‘Hai kaum perempuan bakarlah semua pakaian kecil yang memperlihatkan lekuk-lekuk tubuhmu, lalu hentikan membeli pakaian-pakaian itu dari pasar-pasar kapitalisme, niscaya engkau akan bebas’

Feminisme adalah bidang teori dan politik yang plural, dengan berbagai perspektif dan rumusan aksi yang saling bersaing. Feminisme melihat seks/kelamin sebagai sebuah sumbu organisasi sosial yang fundamental dan tak bisa direduksi yang sampai saat ini telah menempatkan perempuan di bawah laki-laki. Feminisme diartikan mempunyai ‘gerak’ yang selalu dinamis, sehingga feminisme yang ditempelkan pada perempuan merupakan gerakan untuk menperjuangkan hak-haknya (perempuan, red). Gerakan feminisme adalah gerakan membangun stratsgi politik untuk mencampuri kehidupan sosial demi kepentingan perempuan.

 

Gerakan Modernisme Menjerat Feminisme

            Modernitas melabrak gerakan-gerakan yang mengangkat kesetaraan perempuan. Keberadaan rezim modernitas yang didukung oleh globalisasi ini sadar atau tidak sadar mereduksi posisi tawar feminis atas peferensi yang kaum perempuan harapkan. Menghancurkan kekuatan rezim ini adalah yang selalu ingin dilakukan para feminis, namun selalu gagal karena konstruksi kekuatan rezim yang kian menguat. Modernistas justru semakin memperkecil ruang gerak feminis dalam mengorganisir kekuatan dan penyadaran perempuan, banyak perempuan yang justru terjebak dalam lingkaran permainan modernitas yang lahir dari rahim globalisasi. Praktik yang sering muncul adalah eksploitasi besar-besaran tubuh perempuan untuk penyokong kapital segolongan penguasa.

 

Hegemoni Kapitalisme

Gerakan perempuan di dunia Barat sangat heroik mengutuk “fasisme sosial kapitalisme” tetapi tidak mencoba untuk melihat lebih jauh apa penyebab yang mendorong kapitalisme bisa berbuat jahat atas perempuan. Sesungguhnya, ada problem epistemologis yang menyangkut reproduksi pengetahuan berulang-ulang yang menempatkan perempuan sebagai komoditas kapitalisme. Reproduksi tersebut akhirnya memunculkan keyakinan bahwa memang demikianlah seharusnya memandang perempuan.

Tidak ada usaha serius untuk mencari pengetahuan baru sebagai jalan keluar dari keterkungkungan dan hegemoni kapitalisme tersebut. Dengan buku ini, penulis berusaha memberi jalan bagi perempuan untuk keluar dari sistim sosial yang menindas dengan tetap pada suatu komitmen perjuangan. Perjuangan untuk membebaskan diri dari hegemoni sistim, budaya dan pengetahuan yang menjelma menjadi mesin kolonialisme yang menyejarah. Harapannya, tidak ada lagi kekerasan atas diri perempuan, tidak ada lagi penindasan dan eksploitasi tubuh, baik melalui media massa maupun melalui pertunjukan-pertunjukan yang mengobral tubuh perempuan.

 

Menggagas Feminisme Profetik

            Agama Islam sesungguhnya mengapresiasikan feminisme, baik sebagai teori sosial maupun sebagai ideologi perlawanan kaum perempuan. Istilah ‘profetik’ yang digagas Kuntowijoyo ini mampu mengimbangi teori-teori barat yang cenderung sekular. Dalam hal ini bagaimana Al-Qur’an secara terus-menerus membicarakan manusia, memperbincangkan agar manusia menjalani kehidupan bukan hanya sekedar hubungan ritual dengan Allah swt, tetapi bagaimana manusia menjalani aktivitas sosialnya yang selalu membebaskan belenggu-belenggu material. Nabi Muhammad saw adalah feminis sejati yang menghilangkan jerat atas kesewenang-wenangan perempuan di Arab waktu itu, yakni praktik penguburan anak perempuan dan praktik perbudakan perempuan. Begitu jahatnya tradisi jahiliyah yang menyejarah itu. Perempuan saat itu dinilai menjadi beban berat untuk dibiarkan hidup. Maka, dengan feminisme profetik ini, perempuan dapat befikir menggunakan logika sejarah Al-Qur’an yang dapat dijadikan jawaban atas tantangan zaman dan humanisasi. Perempuan bergeraklah!!!. (*)

Sumpah Pemuda dan Rekontekstualisasi Kolonialisme

By

Pada mulanya adalah sebuah peta. Dari sebuah gulungan gambar penuh simbol, arah navigasi ditentukan, sasaran ditargetkan. Dari garis silang menyilang yang jadi penuntun peta itu meluncurkan kapal-kapal penjelajah yang membawa sederet angka-angka dan akta. Tak hanya menebar jalan ekonomi politik, tapi juga penguasaan identitas. Sebuah penguasaan yang kompleks dalam jejaring quasi episteme.

Hingga sampai pada kebulatan tekat Bangsa Indonesia, yang ditandai dengan konsolidasi para pemuda pada 28 Oktober 1928. Kebulatan tekat ini didasari atas kesadaran pluralitas dan kepentingan persatuan untuk melawan kolonialisasi dan pentingnya sebuah bangsa. Sebuah bangsa yang kaya akan sumber daya alam, etnik, agama, ras dan suku.

Semangat kebangsaan yang kemudian diterjemahkan ke dalam sebuah komitmen bersama yaitu mencintai tanah air dengan sumbu patriotisme. Penanaman nilai ini membutuhkan waktu yang panjang dengan segala desain dan pengorbanan. Namun semangat yang dicita-citakan perlahan tapi pasti telah tergerus oleh arus modernitas yang merupakan episentrum kolonialisme.

Berakhirnya era kolonialisme, dunia memasuki era neokolonialisme, di mana modus dominasi dan penjajahan tidak lagi fisik secara langsung, melainkan teori dan ideologi. Fase kedua ini dinamakan era developmentalisme. Periode ini ditandai dengan masa kemerdekaan negara-negara Dunia Ketiga secara fisik, sedangkan di sisi lain, terjadi pula dominasi negara-negara bekas penjajah terhadap negara eks-koloni mereka yang tetap dilanggengkan melalui kontrol terhadap teori dan proses perubahan sosial

 

Modernitas Sebagai Neokolonialisasi

Secara arkeologis kita menemukan bahwa panggung “modernisasi” yang disembah-sembah itu sesungguhya dibangun dari batu kali darah dan air mata negara-negara terbelakang. “Modernisasi” sejatinya adalah anak kandung dari kolonial yang tak semata dipupuk dalam anjungan ekspansi teritorial, tapi juga disirami lewat pemalsuan kesadaran geopolitik secara sistematis ke naskah-naskah estetika, keilmuan, sosiologi, sejarah, politik dan kerangka epistimologis.

Bila kita berbicara konteks ke-Indinesiaan, barangkali negeri yang dikatakan syurga dunia ini telah menjadi sentral angkara murka dengan berbagai ekspresi kebencian yang seharusnya bukan merupakan bagian dari dirinya. Kita telah banyak menyaksikan dan bahkan menjalani proses ini. Sebuah keniscayaan buruk, seolah tanpa ujung  akan terus menggerus kebudayaan adiluhung kita sehingga kita akan dihantarkan pada titik alienasi dan ambiguitas. Kita diserang dari semua sisi (budaya politik “picisan”, sistem ekonomi liberal, budaya global sebagai bentukan modernitas), dari kesemuanya itu kita tidak bisa besembunyi.

 

Sikap Bertahan-Menyerang

Dalam suasana seperti ini, kita sangat membutuhkan sebuah strategi bertahan  yang jitu. Begitupula dalam konteks peperangan, seandainya kita diposisikan sebagai pihak yang kurang diuntungkan karena minimnya logistik (persenjataan, makanan dan obat-obatan), maka dalam kondisi ini kita akan memerlukan strategi yang efektif dalam menyerang dan bertahan. Usaha ini dalam teori sosiologi politik dinamakan resistensi.

Resistensi atau siasat “bertahan-menyerang” itulah yang disebut Homi Bhabha sebagai mimikri, suatu sikap “paradok”, di satu pihak membangun identitas persamaan, tetapi di lain pihak tetap mempertahankan perbedaan. (*)

Yang Muda yang Begundal

By

Sejarah panjang negeri ini tidak bisa dilepaskan dari peran kaum muda. Sejak era kemerdekaan melalui Budi Utomo dengan menyibak celah-celah penjajahan. Tergulungnya Orde Lama pada tahun 1965, hingga reformasi 1998 yang menggulingkan Orde Baru. Begitu banyak gelar yang disandangkan pada kaum muda, dari agen perubahan, intelektual muda, hingga aktor peradaban.

Sejarah selalu berulang bila berbicara kaum muda dan lingkaran kekuasaan. Dari pra kemerdekaan kaum muda selalu mengisi ruang hiruk-pikuk politik di negeri ini, walaupun pada pertengan Orde Baru sempat sepi. Namun fenomena kepemimpinan kaum muda sejak beberapa tahun terakhir, budaya keterbukaan dalam wadah demokratisasi telah memberi ruang bagi kaum muda dalam segala dimensi termasuk ruang politik.

Sosok-sosok yang notabene berusia muda tampil percaya diri menjadi ikon dan tokoh di level nasional. Kepemimpinan kaum muda setapak demi setapak “mengapung” ke permukaan. Namun tampilnya kaum muda terutama dalam kancah politik nasional memunculkan harapan besar melihat carut-marutnya kondisi bangsa dalam segala dimensi. Sepinya investasi moral pada sistem pendidikan apalagi partai politik dicurigai menjadi biang kerok persoalan.

Pragmatisme
Modernitas telah menggulung bangsa ini termasuk pemudanya bak tsunami. Panorama kebudayaan yang telah beralih pada homogenitas telah memunculkan alienasi yang kuat. Ada perasaan yang mencekam bahwa Indonesia dikepung oleh benda-benda asing yang bernyawa serta nilai-nilai yang berdialog secara tidak sehat pada tingkat produksi makna dan tingkah laku masyarakat Indonesia.

Pilihan diri yang telah mengalami “naturalisasi paksaan” yang saya maksud adalah pilihan diri yang telah mengalami dekonstruksi makna, dari makna sakral menuju desakralisasi; dari makna belas kasih menuju makna untung rugi; dari kata malu menjadi tak perlu malu; dan segala makna-makna sosiokultural baru yang telah tercipta.

Semua ini terjadi pada hampir tiap dari kita dan termasuk generasi muda yang menjadi harapan bangsa. Paradigma ini akhirnya akan mengakar dalam ruang diri yang ramai akan idealisme kemudian menjadi bising akan hasrat mengumpulkan harta dan keinginan berkuasa. Ujung dari ini adalah penghalalan segala cara untuk pemenuhannya termasuk korupsi.

Menjadi Begundal
Paradigma pragmatisme yang menghinggapi kaum muda bangsa ini yang berakar dari modernitas akhirnya menciptakan praktik suap di kalangan kaum muda kita. Hal ini terjadi pada mereka yang sejak masih aktif menjadi aktivis pada tiap tingkatan gerakannya masing-masing. Budaya beli suara ketika muktamar atau kongres hingga membayar tiket pesawat pada peserta telah menjadi budaya. Perilaku semacam ini tentunya menjadi catatan hitam bagi kaum muda ketika mereka akan menjadi pemimpin bangsa.

Mulai hilangnya penguatan pada nilai-nilai moral pada tiap gerakan mahasiswa akhirnya memunculkan disorientasi visi kepemudaan sebagai agen perubahan dan pelopor idealisme menjadi absurt ketika berkuasa. Bisa diambil beberapa kasus dari persoalan kepemudaan yang telah kehilangan orientasi idealisme, misalnya baru-baru ini kita dihadapkan pada kasus yang menimpa Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Demokrat. Pada awal kemunculannya dianggap sebagai perwakilan kaum muda pada wilayah kekuasaan dan sebagai simbol kualitas kaum muda yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun terlepas dari apakah Anas benar-benar terlibat atau tidak, ia telah mengurangi dan bahkan menghilangkan kebanggaan sebagian besar masyarakat terhadap masa depan kepemimpinan kaum muda.

Dari persoalan ini dapat dilihat bahwa kurangnya investasi moral pada sistem pendidikan, organisasi gerakan, dan partai politik mengakibatkan budaya politik dan praktik bernegara kita menjadi chaos. Kesadaran akan pentingnya investasi moral secara mendalam seharusnya menjadi loncatan awal bagi pihak-pihak yang merasa memiliki kepentingan untuk mulai berbenah. Karena kalau tidak, maka bangsa yang telah mencapai titik nadir ini akan hilang ditelan “peradaban korup”.

Modernitas dan Perempuan dalam Dunia Politik

By

Seluruh ruang dan waktu terserap menjadi sumber daya yang dibentuk untuk dieksploitasi. Pada akhirnya, orang akan mencari kepuasan melalui perilaku konsumsi. Orang bekerja untuk berbelanja dan berbelanja untuk bekerja. Tidak heran, seorang mahasiswa atau pegawai lebih tidak bersemangat di ruang kuliah atau di kantor, tapi mereka bergairah di lantai diskotek atau pusat perbelanjaan.

Citra-citra modernitas yang dijadikan sebagai pembungkus nilai-nilai sosial dalam segala bidang kehidupan diberikan ruang begitu dominan. Hal yang terjadi kemudian adalah terasingnya masyarakat dari substansi nilai yang ingin disampaikan, karena telah tertutupi oleh dominasi citra modernitas. Munculnya praktik pengajian di hotel, di pasar, di televisi, radio, dan majalah pada satu sisi adalah perwujudan dari citra-citra modernitas.

Perempuan; Gaya Hidup
Diskursus tentang perempuan selalu berkembang seiring dengan berkembangnya peradaban dalam perputaran dunia yang semakin menua. Perempuan dalam proses dialektika per­adaban, baik sebagai objek maupun subjek dari proses tersebut, memiliki sensualitas tersendiri yang mampu menggiring arah diskursus pada satu titik imajiner, spekulatif, dan heterogenisasi makna, di mana sengaja diciptakan untuk perempuan.

Masyarakat pada umumnya dan terutama perempuan akan terdekonstruksi secara sosial untuk mengelilingi diri mereka dengan barang-barang mewah untuk memenuhi segala bentuk hasrat mereka. Dengan dikelilingi oleh belantara benda-benda maka mereka cenderung mengisolasi dirinya dari orang lain.

Sikap yang kemudian berkembang adalah sikap hedonisme dan pragmatisme, yaitu sikap yang memprioritaskan kesenangan dan kenyamanan diri sendiri tanpa perlu pemahaman mengenai tujuan sosial dan tujuan hidup bersama dengan orang lain secara sosial.

Partisipasi Politik
Sepanjang tahun 2000 sampai dengan 2001, diskursus mengenai perempuan, hukum dan politik menjadi isu yang santer dibicarakan, terutama karena munculnya kecenderungan kuat dari kalangan poros tengah, yang notabene merupakan “perwakilan umat Islam” untuk mengangkat perempuan sebagai presiden RI kelima dan juga sebagai respons dari hangatnya ramalan suksesi yang kian memanas pada saat itu.

Namun persoalan menarik tentang perempuan bukan hanya dimunculkan oleh umat Islam, tetapi lebih pada persoalan sejauh mana perempuan mampu mengartikulasikan dirinya dalam partai politik secara maksimal? Pertanyaan ini tentu saja menjadi penting mengingat ruang-ruang bagi perempuan di dunia politik telah terbuka secara bebas, namun partisipasi para perempuan masih kalah dibandingkan dominasi laki-laki.

Salah satu diskursus yang dapat disaksikan kenapa perempuan masih “sepi” dalam kancah politik disebabkan karena arus besar dari gaya hidup pragmatis didiami perempuan. Gaya hidup pragmatis “perempuan modern” yang dilahirkan modernitas yang mengakibatkan apa yang dikatakan Paulo Freire mengakibatkan berkembangnya kesadaran magis (mati rasa akan realitas sosial) pada diri manusia, termasuk kesadaran akan partisipasi politik yang proaktif, fungsional, dan kritis.

Tidak bisa dipungkiri kalau ada beberapa gelintir perempuan yang cukup cemerlang dalam dunia politik, tapi keberadaan mereka justru hanya menjadi pemanis (para artis dari kalangan perempuan) dan ikut arus dalam budaya korup, kita bisa lihat kasus yang sedang membelit Andi Nurpati.

Ekonomi

Politik

Kampus

Multimedia

Opini

Koperasiana