GEMA NURANI

Latest Strategic News for Progressive Indonesia

You are here: Home / Archives for orde lama

Korporasi, Negara dan Hukum Agraria

By

Arti Penting Tanah

Tanah bagi siapapun menjadi harga yang sangat penting untuk dimiliki terutama oleh para petani yang sangat menggantungkan hidupnya dari bercocok tanam. Ada beberapa hal kenapa tanah sangat memiliki posisi sangat penting dan strategis untuk dimiliki.

Pertama, dari sisi ekonomi tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan. Kedua, secara politis tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan.

Ketiga, sebagai kapital budaya tanah dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. Keempat, tanah bermakna sacral karena pada akhirnya pada akhir kehidupan setiap orang akan kembali lagi kepada tanah dan menjadi tanah.

Karena maknanya yang multi dimensional tersebut, maka tanah bagi setiap orang merasa penting untuk memilikinya, memperjuangkannya dan mempertahankannya.

Oleh karena itu tidaklah mengherankan bila setiap penyelesaian konflik pertanahan cenderung menjadi rumit, bahkan tidak jarang ditebus dengan nyawa.

Khusunya di Indonesia, konflik pertanahan sebenarnya sudah terjadi sejak jaman para raja-raja dan kolonial. Namun intensitas konflik pertanahan semakin ke sini atau saat ini memperlihatkan peningkatan frekuensi.

Konflik yang melibatkan institusi peradilan, seringkali berujung pada kekerasan personal maupun masal. Hal ini menunjukkan refleksi terhadap penerapan hukum yang berkeadilan masih mengalami persoalan.

Belum lagi bila persoalan pertanahan melibatkan kekuatan korporasi,yang berkolaborasi dengan Negara untuk merampas tanah rakyat atas nama kepentingan umum menyisakan persoalan yang lebih tragis dan memilukan. Lihat saja kasus Mesuji, Bima-NTB dan tempat tempat lain di Indonesia.

UUPA/60

Upaya penyelesaian konflik tanah sebenarnya telah diupayakan pemerintah sejak masa Orde Lama dengan menerbitkan UUPA/60, dalam pengertian retribusi tanah kepada penduduk secara adil dan merata.

Namun, baik pada masa Orde Baru maupun setelah reformasi praktek dari UUPA/60 tidak dijalankan Negara. Fakta dari praktek Negara dengan melakukan perampasan tanah milik personal maupun adat atas nama kepentingan umum terjadi di berbagai daerah, tentunya perbuatan ini dilakukan dengan payung hukum dengan menerbitkan (Perpres 36/2005).

Perampasan hak atas tanah rakyat oleh Negara tentunya atas pesanan korporasi yang siap membayar dengan harga tinggi. Persoalannya tidak sampai di situ, namun hasil kolaborasi Negara dan korporasi hanya masuk ke kantong-kantong kelompok elit Negara bukan menjadi pendapatan Negara.

Tidak mengherankan kemudian persoalan yang mengapung ke permukaan adalah fenomena marginalisasi sosial dan akhirnya berujung pada konflik sosial.

Interpretasi dan Pencabutan Perpres 36

Tindakan nyata yang harus dilakukan Negara untuk hadir di tengah-tengah masyarakat adalah menginterpretasikan UUPA/60 dan segera mencabut Perpres 36. Karena hukum yang baik tanpa interpretasi secara nyata bagi aparatur dan elit Negara maka akan menjadi tak bermakna.

Begitu pula kebijakan hukum yang buruk akan menjadi legitimasi untuk melakukan keburukan yang akan memunculkan konflik dan penderitaan rakyat.

Seharusnya substansi dari hukum adalah memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan memposisikannya bukan hanya sebagai objek hukum, namun secara bersamaan masyarakat juga menjadi subjek hukum, terutama dalam kebijakan hukum agrarian.

Maka, gerakan penyadaran rakyat atas hak-hak tanah perlu dilakukan sebagai gerakan dialektis terhadap kekuasaan Negara dan korporasi. Ini tentunya menjadi kita bersama untuk selalu mebnerikan penyadaran dan memperingatkan Negara akan fungsinya. (*)

Imajinasi Kolektif Untuk Kemanusiaan

By

Manusia Indonesia

Realitas manusia Indonesia tengah mengalami masa-masa kelam, dan bukan hanya kini tapi sejak hampir satu abad yang lalu.

Manusia Indonesia sangat sulit melepaskan diri dari berbagai sistem ketidakmanusiaan, hingga aktualisasi ruang kemanusiaan adalah sesuatu yang mahal dan langka.

Dalam peredaran waktu ke waktu dan perkembangan dekade, seorang tidak saja bertindak kurang dan bahkan tidak manusiawi terhadap manusia lainnya, tetapi Negara dan berbagai sistem yang membangunnya (politik, ekonomi, budaya, pendidikan, kesehatan dan bahkan media) juga terperangkap dalam ketidakmanusiawiaan.

Berbagai sistem yang dihadirkan menjadi tidak manusiawi ketika terlalu banyak menimbulkan persoalan dan hambatan perkembangan manusia seutuhnya, ketika ia dibangun melalui berbagai strategi teror (ancaman, penculikan, pemerkosaan, pencaplokan atas nama Negara dan kekuasaan, beli paksa, KKN, dan ketidakadilan hukum), hal ini dapat kita lihat sejak inflasi kolonial hingga saat ini.

Orde Teror

Teror Negara sebagai bagian politik pembangunan telah menelan nilai-nilai kemanusiaan atas nama pencapaian prestasi kelompok dan kepentingan Negara.

Teror ekonomi mengakibatkan perampasan hak-hak rakyat secara paksa dan teror politik telah menciptakan iklim dan budaya politik presedural yang “seronok” dan tentunya menelanjangi demokrasi yang jujur dan adil.

Orde lama, menghasilkan simbolisasi slogan-slogan dan manusia ideologis, namun dibalik slogan-slogan itu manusia Indonesia telah mampu menemukan kemanusiaannya?

Kenyataannya, orde lama telah mereduksi nilai kemanusiaan dalam quase retorika dan realitas kemiskinan. Orde lama gagal menghadirkan nilai kemanusiaan dalam bidang ekonomi.

Orde baru melahirkan manusia-manusia mesin, manusia pembangunan yang dikosongkan dari ideologi-ideologi yang lain.

Di dalamya terjadi penyeragaman, standarisasi, dan pembatasan-pembatasan terhadap manusia dan bahkan membenamkan nilai-nilai kemanusiaan.

Sementara itu, era reformasi hingga kini adalah era yang di dalamnya terjadi fragmentasi total pada diri manusianya yang diakibatkan terbukanya pintu demokrasi yang yang dimaknai sepenggal.

Akhirnya iklim reformasi menciptakan manusia-manusia yang dapat melakukan apa saja atas manusia lain demi memuaskan hasrat diri dan kelompoknya.

Imajinasi Kolektif

Semangat toleransi, solidaritas, dialog, dan infestasi moral pada tiap tingkatan generasi adalah imajinasi yang diturunkan dalam kerangka praktis seharusnya menjadi pekerjaan rumah mendesak bagi siapun di Negara ini.

Hal ini harus dibangun dalam dalam kerangka pemikiran filosofis, sosiologis dan budaya yang mulai ditinggalkan.

Harapan dari ini semua adalah dapat menciptakan generasi masa depan yang lebih toleran, damai, ramah, terbuka tapi kritis, dan berjiwa damai.

Tidak bersikap jumawa dan mengedepankan sikap menghargai manusia lain dan memiliki pengertian yang tinggi terhadap perbedaan.

Imajinasi kolektif untuk kemanusiaan adalah upaya menempatkan manusia dalam ruang-ruang kemansiaannya yang utuh bukan untuk dieksploitasi.

Hal ini diperlukan ketika realitas masa depan nilai kemanusiaan Indonesia yang saat ini tergadaikan dan diasingkan.

Harapan akan segala persoalan ketika nilai kemanusiaan kembali dihargai  akan dapat diminimalisir sekecil mungkin pada titik yang menentrankan apabila menjalankan nilai-nilai  sebagaimana telah disebutkan di atas. (*)

Sistem Kaderisasi Partai

By

Partai pemenang pemilu di indonesia semenjak era reformasi tidak pernah memiliki kekuasaan mutlak, kewenangan dan keabsahan dalam tata-tertib stabilitas politik, dan tidak dapat menguasai segala aspek situasi konflik politik apalagi menjadi solusi atas kondisi bangsa; akhirnya pemerintahan parlementer sangat mudah dikendalikan kekuatan-kekuatan extra-parleman seperti kekuatan modal, dan kekuatan media. Pada masa Orde Lama partai benar-benar tumbuh dari masyarakat, partai-partai umumnya berawal dari gerakan yang dibangun dengan ikatan ideologi yang jelas. Kaderisasi partai ketat dengan keanggotaan bersifat organik (sukarela). Dalam perkembangannya, partai-partai itu kemudian berevolusi menjadi partai elektoral. Kini, ideologi tidak lagi menjadi pengikat partai. Tujuan berpartai semata untuk memenangi pemilu. Sistem kaderisasi rusak karena masuk kelompok-kelompok profesional yang bukan aktivis dan tidak punya kejelasan ideologi.

Sistem multi partai di Indonesia semakin hari menunjukkan beberapa kekacauan yang sebenarnya identik pada era 1955. Dalam sistem multi partai adalah hal wajar partai kecil yang mempunyai pengaruh yang jauh lebih kuat dari pada perolehan jumlah suara di pemilu; disamping itu kita juga dapat melihat fenomena kinerja wakil rakyat yang tidak mengembangkan sikap memikul tanggung jawab penuh mewujudkan tujuan NKRI sebagaimana tercantum dalam undang-undang Dasar 1945. Wajar sekali partai politik di Indonesia saat ini mengalami evolusi, terutama terkait dengan ideologi dan orientasi politik. Jika dahulu umumnya berbasis massa dengan ideologi jelas, kini partai berkembang menjadi partai elektoral yang semata bertujuan memenangi pemilu. Pergeseran tersebut membuat pemilahan ideologi kepartaian semakin cair. Ideologi agama, nasionalis, kiri, atau kanan tidak terlalu penting lagi. Massa pendukung juga semakin luas, dengan identitas lebih terbuka; Kini tidak ada pembeda jelas lagi antara satu partai dan partai lain. Ideologi hanya sebatas rumusan konseptual mengakibatkan hubungan partai dengan konstituen kian jauh.

Revolusi Kaderisasi Partai

Revolusi kaderisasi diperlukan dalam mewujudkan soliditas yang kokoh dalam tubuh parpol. Parpol yang serat konflik internal dan banyak “berperang” di kandang sendiri akan banyak kehilangan momen. Mereka akan tidak punya tenaga lagi untuk bersaing di kancah perebutan jabatan-jabatan strategis, baik kursi legislatif, kursi kepresiden, kursi gubemur, wakil gubernur, maupun kursi bupat/wali kota. Hanura sebagai Partai organik sudah seharusnya memiliki SDM yang anggotanya terorganisir berorientasi pada kekuasaan semata, nilai-nilai kepartaian berlandaskan hati nurani menjadi bagian pola, sikap, dan prilaku yang mempunyai integritas partisipasi politik.

Pola Kaderisasi partai seharusnya dibentuk secara terstruktur dan pola rekruitmen untuk dikembangkan dengan memberikan kesempatan yang luas kepada seluruh pemuda untuk mengembangkan diri dan peran konsituen sebagai bentuk partisipasi politik dalam rangka penyampaian aspirasi. Partai harus mengembangkan pendidikan politik tidak dalam konteks informal saja, tetapi juga pendidikan formal. Pembentukan latihan kader secara berjenjang dalam rangka melakukan pendidikan politik bagi pemilih pemula dan penjaringan kepemimpinan nasional wajib dimiliki. Kader partai sejatinya tidak hanya disiapkan untuk menduduki jabatan politis, mereka harus piawai ilmu politik, tetapi juga memiliki pemahaman idologi, dan konsep kenegaraan yang mumpuni. Sistem kepartaian yang masih sentralistik, soliditas yang kokoh dalam tubuh partai merupakan kunci kemenangan maupun kekalahan, di pentas nasional maupun lokal, merupakan proses kemenangan atau kekalahan bersama dalam pendewasaan sikap politik. Termasuk terjadinya intrik-intrik dan konflik internal partai di lapisan mana pun akan menjadi problem global dalam tubuh partai yang mewarnai proses belajar para kader partai.

Strategi memasang figur panutan rakyat dan tokoh karismatik di tubuh partai memang belum usang, kendati mengalami pergeseran; dari figur politis ke figur selebritis. Fakta politik seperti ini seharusnya sudah dapat dibaca jauh-jauh hari oleh partai politik sehingga wakil rakyat di parlemen adalah orang-orang yang benar-benar punya kualitas karaker patriot dan kredibilitas ideologis. Idealnya para pemimpin partai atau figur partai yang tampil di hadapan rakyat adalah figur yang paripurna. Yakni figur yang senior, berkualitas, dan populer. Dalam tubuh parpol di Indonesia, figur kader partai yang memenuhi ketiga syarat pokok tersebut seharusnya mulai digagas sejak hari ini sebagai kaderisasi dari figur pendiri partai. Tidak heran ketika masa pencalonan untuk jabatan politis dan strategis, misalnya anggota DPR/ DPRD, gubernur, dan bupati/wali kota, tak jarang kader partai. dikalahkan oleh figur lain yang bukan aktivis partai atau bahkan pindahan dari partai lain.

Fenomena tersebut mendorong incumbent lebih banyak diminati oleh parpol untuk dicalonkan kembali. Kendati dalam realitas pilkada langsung, hanya sekitar 60 persen incumbent yang dapat memenangkan pertarungan. Artinya, bukan jaminan juga calon incumbent dapat memenuhi ketiga syarat pokok tadi. Oleh karena itu, dalam multidinamisnya kehidupan parpol di Indonesia, partai-partai yang ingin tumbuh dan menjadi besar, harus mengembangkan sistem kaderisasi partai yang lebih selektif dan terbuka. Figur-figur muda yang memiliki kualitas dan popularitas harus mendapatkan kesempatan lebih besar karena kehadiran mereka akan ikut mendongkrak kebesaran partai. Namun, mereka pun jangan dilahirkan menjadi figur “karbitan”. Mereka jangan diberi kesempatan hanya menjadikan parpol sebagai perahu untuk berlayar, setelah sampai ke tepi, perahu dibuang dan dicampakkan. (*)

Yang Muda yang Begundal

By

Sejarah panjang negeri ini tidak bisa dilepaskan dari peran kaum muda. Sejak era kemerdekaan melalui Budi Utomo dengan menyibak celah-celah penjajahan. Tergulungnya Orde Lama pada tahun 1965, hingga reformasi 1998 yang menggulingkan Orde Baru. Begitu banyak gelar yang disandangkan pada kaum muda, dari agen perubahan, intelektual muda, hingga aktor peradaban.

Sejarah selalu berulang bila berbicara kaum muda dan lingkaran kekuasaan. Dari pra kemerdekaan kaum muda selalu mengisi ruang hiruk-pikuk politik di negeri ini, walaupun pada pertengan Orde Baru sempat sepi. Namun fenomena kepemimpinan kaum muda sejak beberapa tahun terakhir, budaya keterbukaan dalam wadah demokratisasi telah memberi ruang bagi kaum muda dalam segala dimensi termasuk ruang politik.

Sosok-sosok yang notabene berusia muda tampil percaya diri menjadi ikon dan tokoh di level nasional. Kepemimpinan kaum muda setapak demi setapak “mengapung” ke permukaan. Namun tampilnya kaum muda terutama dalam kancah politik nasional memunculkan harapan besar melihat carut-marutnya kondisi bangsa dalam segala dimensi. Sepinya investasi moral pada sistem pendidikan apalagi partai politik dicurigai menjadi biang kerok persoalan.

Pragmatisme
Modernitas telah menggulung bangsa ini termasuk pemudanya bak tsunami. Panorama kebudayaan yang telah beralih pada homogenitas telah memunculkan alienasi yang kuat. Ada perasaan yang mencekam bahwa Indonesia dikepung oleh benda-benda asing yang bernyawa serta nilai-nilai yang berdialog secara tidak sehat pada tingkat produksi makna dan tingkah laku masyarakat Indonesia.

Pilihan diri yang telah mengalami “naturalisasi paksaan” yang saya maksud adalah pilihan diri yang telah mengalami dekonstruksi makna, dari makna sakral menuju desakralisasi; dari makna belas kasih menuju makna untung rugi; dari kata malu menjadi tak perlu malu; dan segala makna-makna sosiokultural baru yang telah tercipta.

Semua ini terjadi pada hampir tiap dari kita dan termasuk generasi muda yang menjadi harapan bangsa. Paradigma ini akhirnya akan mengakar dalam ruang diri yang ramai akan idealisme kemudian menjadi bising akan hasrat mengumpulkan harta dan keinginan berkuasa. Ujung dari ini adalah penghalalan segala cara untuk pemenuhannya termasuk korupsi.

Menjadi Begundal
Paradigma pragmatisme yang menghinggapi kaum muda bangsa ini yang berakar dari modernitas akhirnya menciptakan praktik suap di kalangan kaum muda kita. Hal ini terjadi pada mereka yang sejak masih aktif menjadi aktivis pada tiap tingkatan gerakannya masing-masing. Budaya beli suara ketika muktamar atau kongres hingga membayar tiket pesawat pada peserta telah menjadi budaya. Perilaku semacam ini tentunya menjadi catatan hitam bagi kaum muda ketika mereka akan menjadi pemimpin bangsa.

Mulai hilangnya penguatan pada nilai-nilai moral pada tiap gerakan mahasiswa akhirnya memunculkan disorientasi visi kepemudaan sebagai agen perubahan dan pelopor idealisme menjadi absurt ketika berkuasa. Bisa diambil beberapa kasus dari persoalan kepemudaan yang telah kehilangan orientasi idealisme, misalnya baru-baru ini kita dihadapkan pada kasus yang menimpa Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Demokrat. Pada awal kemunculannya dianggap sebagai perwakilan kaum muda pada wilayah kekuasaan dan sebagai simbol kualitas kaum muda yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun terlepas dari apakah Anas benar-benar terlibat atau tidak, ia telah mengurangi dan bahkan menghilangkan kebanggaan sebagian besar masyarakat terhadap masa depan kepemimpinan kaum muda.

Dari persoalan ini dapat dilihat bahwa kurangnya investasi moral pada sistem pendidikan, organisasi gerakan, dan partai politik mengakibatkan budaya politik dan praktik bernegara kita menjadi chaos. Kesadaran akan pentingnya investasi moral secara mendalam seharusnya menjadi loncatan awal bagi pihak-pihak yang merasa memiliki kepentingan untuk mulai berbenah. Karena kalau tidak, maka bangsa yang telah mencapai titik nadir ini akan hilang ditelan “peradaban korup”.

Cita-cita Kemerdekaan

By

Pemerintahan demokrasi merupakan pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan demikian sejatinya para pemimpin itu lahir dan besar karena rakyat. Adanya harapan dan keinginan dari rakyat untuk bebas dari penderitaan, sehingga para pemimpin itu lahir dan ada. Para pahlawan kita merupakan pemimpin-pemimpin yang lahir karena harapan rakyat yang tinggi untuk bebas dari cengkeraman kapitalisme-kolonial. Demikian juga para pemimpin pergerakan, baik yang berasal dari kalangan Islam nasionalis, sosialis, maupun marxis, mereka besar karena adanya harapan rakyat untuk lepas dari penindasan. Para pemimpin dari berbagai kalangan tersebut begitu revolusioner dalam memimpin pergerakan rakyat, hingga rakyat pun menjadi revolusioner dalam memperjuangkan harapan dan keinginan mereka untuk lepas dari belenggu kaum penjajah.

Maka akhirnya para pemimpin tersebut mampu mewujudkan harapan rakyat untuk merdeka, lepas dari kapitalisme-kolonial. Kemerdekaan telah menyejukkan dan menyegarkan keletihan jiwa mereka akibat penindasan penjajah selama bertahun-tahun. Namun harapan rakyat untuk bebas dari penindasan tidak hanya berhenti setelah kemerdekaan tercapai. Penindasan dan eksploitasi ekonomi kaum kapitalisme-kolonial selama 350 lebih telah melahirkan kesadaran individual dan kolektif untuk bersatu dalam menciptakan tatanan sosial politik yang menentang keras terhadap setiap bentuk penjajahan/penindasan baik secara lahir maupun batin.

Oleh karena itu harapan rakyat agar jauh dari kesengsaraan tersebut untuk kemudian dirumuskan secara bersama-sama oleh para pemimpin yang intinya menolak paham liberalisme-kapitalis dan komunisme (absolutisme). Sebab kedua paham tersebut memberi peluang yang cukup besar hadirnya para penindas, baik atas nama individu maupun negara. Oleh karena itu penindasan atas nama individu dan negara ditolak oleh para fouding fathers (lihat, Muhammad Yamin, Naskah Persiapan UUD 1945 jilid pertama, 1959).

Cita-cita rakyat dan cita-cita pemimpin tersebut untuk kemudian melahirkan apa yang disebut cita-cita kemerdekaan yang kemudian dirumuskan untuk menolak setiap bentuk penindasan dan penjajahan, serta menyatakan bahwa negara Indonesia merdeka dan berdaulat. Karena dengan cara itu cita-cita dan tujuan untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia akan tercapai (lihat pembukaan UUD 45). Cita-cita tersebut untuk kemudian diderivasikan lebih lanjut dalam batang tubuh UUD 45, seperti kesamaan di depan hukum, kebebasan berserikat dan berpolitik, serta mengenai kesejahteraan sosial seperti tanggung jawab negara terhadap rakyat miskin, serta mengenai demokrasi ekonomi.

Pasal 33 ayat (1) menyatakan, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Hal ini menandaskan bahwa perekonomian Indonesia tidak sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar. Sebab, mekanisme pasar tak menjamin tegaknya keadilan sosial, terutama bagi rakyat miskin dan terpinggirkan. Oleh karena negara perlu ikut campur dalam perekonomian, dengan penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, seperti amanat ayat (2). Demikian pula bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, seperti ditetapkan ayat (3).

Dengan demikian telah terjadi kontrak sosial antara rakyat dengan kekuatan politik manapun dan aliran apapun yang akan memimpin negeri ini (pemerintah). Sehingga pemerintah yang tengah berkuasa wajib hukumnya untuk melaksanakan cita-cita tersebut, dan harus dipertanggungjawabkan pada rakyat pula. Cita-cita tersebut sebenarnya lebih mendekati pada cita-cita demokrasi sosial kerakyatan, bukan demokrasi kaum kapitalis (pasar).

Tinggal Kenangan
Namun sayangnya cita-cita tersebut yang telah mencapai usia 66 tahun pada tanggal 17 Agustus 2011 tidak pernah (belum) terwujud. Akibatnya harapan dan cita-cita rakyat untuk bebas dari penindasan tak mampu diwujudkan oleh para pemimpin yang telah dibesarkannya. Para pemimpin orde lama gagal mewujudkan cita-cita rakyat, karena pertikaian politik yang begitu rumit dan sengit.

Demikian juga para pemimpin orde baru dengan tulang punggungnya militer naik dan besar karena adanya harapan rakyat yang menderita pada masa orde lama sempat dielu-elukan rakyat sebagai “ratu adil”. Namun sayangnya harapan rakyat kembali kandas. Ketika sampai ke puncak kekuasaan, ternyata janji untuk memenuhi harapan rakyat tinggal janji, janji keadilan politik dan ekonomi yang didambakan rakyat kembali sirna.

Para pemimpin orde baru lupa diri, militer yang berasal dari laskar-laskar kekuatan rakyat justru menjadi “bodyguard” kekuatan ekonomi asing yang mengeruk kekayaan, sementara rakyat hanya mendapat “sampah-sampahnya” saja. Para pemimpin tersebut justru selalu memojokkan rakyat (kekuatan Islam dan kiri) yang sebenarnya sudah sejak dulu, terlebih Islam berjuang menentang kapitalisme-kolonial. Begitu juga dengan pimpinan kaum sipil yang menyandang predikat orang pintar dengan segala titelnya yang ternyata hanya mengejar pertumbuhan (menumpuk-numpuk harta saja), sedangkan pemerataan (keadilan sosial) terabaikan.

Lahirlah para pemimpin orde reformasi datang dari berbagai kekuatan (Islam, Marxis, Neo-Marxis, dll) dengan senantiasa membela hak-hak rakyat, mendampingi mereka yang tengah tergusur, berteriak keras atas berbagai kebijakan negara yang beraroma kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Derita rakyat yang panjang selama 32 tahun akhirnya mampu dipompa oleh para pemimpin untuk menjanjikan suatu kehidupan yang lebih baik dari kondisi pada waktu orde baru berkuasa. Puncaknya para pemimpin yang didukung oleh harapan rakyat tersebut mampu menumbangkan pintu kekuatan orde baru dengan turunnya Soeharto.

Namun, lagi-lagi harapan rakyat tinggal kenangan, para pemimpin yang lahir dari harapan rakyat akibat derita orde baru justru lupa diri. Para pemimpin justru sibuk untuk merebut kursi kekuasaan, empat kali ganti presiden kehidupan rakyat tidak pernah naik kelas, selalu menderita. Pemimpin yang dipilih rakyat secara langsung pun ternyata setali tiga uang, justru memilih dan berpihak pada kepentingan kaum kapitalis (pasar global) daripada berpihak pada rakyatnya. Demikian pula mereka yang di parlemen, setiap kebijakan selalu ditransaksikan dengan uang dan pemilik uang tentu saja para kaum kapitalis, sehingga banyak kebijakan yang tidak pro rakyat, misalnya undang-undang investasi, undang-undang sumber daya air, dan sebagainya.

Ekonomi

Politik

Kampus

Multimedia

Opini

Koperasiana