GEMA NURANI

Latest Strategic News for Progressive Indonesia

You are here: Home / Archives for Pancasila

Ekonom UMY: Praktik Ekonomi Komunal Berbadan Hukum Koperasi Mulai Menunjukkan Hasil

By

KONSISTEN – Ekonom UMY, Ahmad Ma’ruf konsisten mempertahankan koperasi sebagai saka guru perekonomian nasional. (Foto: Arif Giyanto)

Yogyakarta, GEMA NURANI ** Ekonom Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Ahmad Ma’ruf, berpandangan, praktik ekonomi komunal yang dipraktikkan masyarakat akar rumput mulai menunjukkan hasil.

“Menyadari kerakusan ekonomi kapitalisme selama ini, pada akar rumput mulai mengental praktik ekonomi komunal dalam bentuk kelompok usaha bersama, arisan, kredit mikro, yang secara legal formal berbadan hukum koperasi. Terlepas dari praktik koperasi yang muncul karena oportunisme dari proyek, namun gerakan ekonomi rakyat ini mulai menunjukkan hasil,” ujarnya beberapa waktu lalu, di Kampus UMY.

Dengan pengakuan PBB pada 2012, terangnya, adanya tahun Koperasi Internasional menjadi angin segar bagi gerakan ekonomi akar rumput di negeri ini untuk mewujudkan visi UUD 45 yang berpihak pada ekonomi rakyat, sebagaimana digagas para pendiri negeri.

“Berbagai strategi dasar mengaktualisasikan kembali Ekonomi Koperasi tersebut, tidaklah sulit untuk dilakukan. Hanya butuh komitmen dan kebersamaan,” tegasnya.

Sebagaimana dicitakan Bung Hatta, lanjut Ma’ruf, tidak lain karena koperasi berfondasi pada humanisme, keadilan, transparansi, dan kearifan lokal dalam mengelola usaha.

“Dan bentuk koperasi ini secara konstitusional sudah ditetapkan. Bentuk ekonomi ini yang paling sesuai dengan jiwa Pancasila. Tidak sekadar jumlah anggotanya yang banyak, koperasi juga mulai memiliki peran dalam pembentukan ekonomi makro,” kata dia.

Meski demikian, ia mengaku, praktik koperasi di Indonesia tidak lagi mudah. Banyak koperasi tidak berfungsi, karena beban kelembagaan.

“Pada saat kita mengawali aktivitas perekonomian dengan label koperasi, justru itu masalah utamanya. Koperasi tidak harus dilegalkan terlebih dahulu. Awalilah dengan kerja sama beberapa orang untuk menggerakkan bisnis, baru kemudian secara sistem didorong menjadi koperasi,” ungkap Ma’ruf.

Tren Meningkat

Koperasi pada kenyataannya, berhasil menjadi tulang punggung negara-negara kaya di dunia. Ma’ruf mencontohkan, koperasi farmasi di Belgia menguasai 20 persen pangsa pasar nasional. Koperasi konsumen di Denmark menguasai 37 persen pasar ritel. Koperasi di Prancis menguasai 60 persen bank ritel. Sebanyak 91persen petani di Jepang adalah anggota koperasi. Koperasi di Kuwait menguasai 70 persen perdagangan ritel nasional.

“Termasuk di negara tetangga kita, Singapura, 55 persen supermarket dimiliki oleh komunal, melalui koperasi. Dari sisi bisnis jasa keuangan, tercatat 45,3 juta penduduk Asia adalah anggota koperasi kredit, termasuk yang terus tumbuh di Indonesia,” terang pengajar Prodi Ilmu Ekonomi UMY tersebut.

Fakta tersebut, sambungnya, mengindikasikan bahwa pada negara-negara maju dan berkembang mulai terasa kebangkitan pembalikan sistem ekonomi yang mengarah pada sistem komunal.

Ia memaparkan, ekonomi negara-negara maju dan berkembang, seperti Kanada, Jerman, Inggris, Amerika Serikat, Tiongkok, India, Singapura, dan masih banyak negara lain mulai memiliki struktur pelaku ekonomi berfilosofi koperasi.

“Sekarang ini, tercatat 1 dari 4 penduduk Jerman dan Amerika adalah anggota koperasi. Sementara itu, di Kanada 4 berbanding 10; di Singapura 1 banding 2; dan masih banyak negara yang tren anggota koperasi terus meningkat,” ucap Direktur Institute of Public Policy and Economic Studies (Inspect) ini.

Mengenang Bung Karno

By

Mengenang Bung Karno

Entah kebetulan atau tidak, bulan Juni sebetulnya istimewa buat Bung Karno: Di bulan ini Beliau dilahirkan, di bulan yang sama pula ia menggali Pancasila, dan di Bulan Juni juga Bung Karno meninggal dunia. Tak heran bila bulan ini aroma Soekarno dan Soekarnoisme seolah bangkit.

Galibnya pemimpin dunia yang lain, meski telah lewat seratus tahun, hari kelahirannya tersimpan dalam ingatan publik. Tepatnya 6 Juni 1901, lahir bayi laki-laki yang diberi nama Kusno. Saat fajar menyingsing di ufuk Timur bertepatan dengan meletusnya Gunung Kelud, dari rahim Ida Ayu Nyoman Rai hasil buah cintanya dengan Sukemi. Karena tanda–tanda alam tesebut ibunya sempat berujar “Kau akan menjadi orang besar”. Kondisi bayi Kusno yang pernah sakit sakitan membuat namanya diganti: Soekarno.

Firasat Ida Ayu Nyoman Rai ibunya, jadi nyata. Putra sang fajar benar-benar jadi orang besar. Tidak hanya jabatannya sebagai Presiden, lebih dari itu. Perjuangannya terhadap service of freedom—begitu beliau sering menyebut dalam pidatonya—berkontribusi besar bagi bangsa Indonesia bahkan dunia internasional.

Dalam dunia Pergerakkan Nasional, Soekarno karib disebut Bung Karno. Kata “Bung” sebetulnya bernuansa egaliter. Kedudukannya sejajar dan persamaan hak lebih diutamakan. Sebagaimana sosialisme yang sering didengungkannya.

Perjuangan memerdekaan bangsa dari belenggu penjajahan serta mengangkat derajat bangsa adalah kiprah politik Bung Karno yang sama sekali tak bisa dilupakan. Menghapus kolonialisme dan imperalisme dari bumi Nusantara serta dunia pada umumnya. Semua itu diimplementasikan secara massif. Baik pada masa sebelum, maupun sebagai Presiden. Dan sebutan pemimpin besar revolusi disandangnya. Dalam pidatonya beliau sering berkata bahwa revolusi kita bukanlah sekedar mengusir penjajah dari negeri ini, revolusi kita lebih daripada itu, revolusi kita menuju suatu dunia baru tanpa exploitation de l’ homme par l’ homme dan exploitasion de nation par nation.

Sebagai seorang intelektual yang kenyang akan pendidikan akademis dan penuh dengan khasanah pustaka, Bung Karno dapat membumikan pikiran-pikirannya. Beberapa aliran politik serta ideologi diramu menjadi sebuah konsepsi yang luhur dalam rangka membentuk karakter bangsa dan membangun masyarakat. Paham marhaenisme yang diciptakannya merupakan pembelaan terhadap orang kecil .

Waktu menjabat Presiden, beliau juga pemimpin besar revolusi. Presiden Soekarno mengeluarkan pedoman revolusi Indonesia yang terkenal: Panca Azimat Revolusi, Nasakom; Pancasila, Manipol Usdek; Trisakti; dan Berdikari. Gagasan ini sering digelorakan di pelbagai kesempatan, terutama dalam pidato-pidatonya.

Ajaran Bung Karno sesungguhnya masih relevan diterapkan saat ini. “Berdikari” misalnya, merupakan singkatan “berdiri di atas kaki sendiri” bisa mewujudkan kemandirian bangsa. Ketergantungan terhadap asing (baca: negara lain) dapat dikikis, sehingga kedaulatan bangsa dan negara benar-benar ada. Itulah yang menjadi semangat trisakti: berdaulat dalam bidang politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya.

Perjuangan yang tak kenal lelah itu patut diteladani generasi saat ini. Pergulatan pemikiran serta keinginanya untuk terus belajar dan menyerap aspirasi dari rakyat sekaligus menyuarakannya, menjadikan dirinya sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia.

Mengenang Bung Karno, tak hanya mengagumi sosoknya, tapi juga mencoba mempelajari pikiran-pikirannya, konsepsi-konsepsinya, dan ajarannya. Serta barupaya membumikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah kegalauan politik yang kita rasakan kini.

Pancasila dan Sosialisasi Empat Pilar

By

Pancasila dan Sosialisasi Empat PilarDalam lawatannya ke New York, Amerika Serikat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima penghargaan dari World Statesman Award organisasi nirlaba Appeal of Conscience Foundation (ACF), karena dinilai berhasil menciptakan perdamaian dan toleransi, serta mampu menegakkan HAM dan melindungi kaum minoritas di Indonesia.

Menurut hemat penulis, penghargaan yang diberikan lembaga asing kepada SBY, lepas dari pro-kontra di dalam negeri, sebetulnya merupakan pujian buat bangsa Indonesia terhadap pandangan hidup bangsanya. Yang enam puluh delapan tahun lalu (1 juni 1945) telah dicetuskan Presiden Soekarno.

Sebagai sebuah ideologi bangsa yang secara de facto sudah mengakar di bumi Nusantara sejak ratusan tahun lalu, pancasila dipandang sebagai alat menciptakan perdamain dan toleransi di Indonesia. Kutipan dari Kakawin Sutasoma yang digubah oleh Mpu Tantular pada abad ke 14: Bhinneka Tunggal Ika menjadi tag line negeri ini.

Dalam pidatonya di PBB, Presiden Soekarno pernah menawarkan alternatif perdamaian dunia.  Pidato to build the world a new itu menjadikan pancasila sebagai konsepsi mewujudkan dunia baru tanpa eksploitasi manusia atas manusia, dan eksploitasi bangsa atas bangsa lain.

Menyadari Indonesia sebagai negara majemuk dan multikultur, Soekarno menggali pancasila yang selaras dengan konteks keragaman masyarakat Indonesia. Indonesia memerlukan bangunan dasar yang kokoh agar tak mudah tercerai. Dasar ini disarikan dengan kata pancasila: Panca dan sila. Lima asas dalam bahasa Sansekerta.

Dalam sejarahnya, kemerdekaan dan dasar negara mempunyai keterkaitan yang erat. Founding fathers kita menganalogikan merdeka dengan sebuah jembatan, dan diharapkan di seberang jembatan itu akan didapatkan kesejahteraan dengan menyempurnakan masyarakat, yang hasilnya bisa dinikmati oleh segenap rakyat Indonesia. Untuk membangun Indonesia merdeka yang kokoh, diperlukan fondasi (baca: dasar) kuat yang diambil dari nilai-nilai luhur bangsa.

Ketika Pancasila diterapkan sebagai dasar negara serta ideologi bangsa, diharapkan bisa mengatasi persoalan kemajemukan. Semestinya, segenap elemen bangsa memiliki komitmen menerapkan nilai-nilai yang terkandung di pancasila itu. Sehingga, tak hanya lip service yang maknanya tereduksi, oleh kepentingan tertentu.

Sosialisasi empat pilar

Sosialisasi empat pilar (baca: Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945, NKRI,) yang didengung-dengungkan MPR belum lama ini sebetulnya merupakan upaya elite negara untuk kembali meneguhkan kembali jati diri bangsa yang saat ini mulai terkoyak.

Untuk membumikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perlu mengembalikan makna aslinya seperti disampaikan Bung Karno dalam pidato 1 juni 1945. Penyampaian sejarah secara utuh mengenai pancasila, serta makna filosofisnya mesti ditanamkan kepada generasi bangsa terutama pelajar dan mahasiswa.

Kita tahu, lima dasar yang merupakan prinsip Indonesia merdeka sesungguhnya bersifat abadi. Prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan, hanya bisa diaktualisasi dengan perjuangan dan kebersamaan. Saripati dari perasan kelima prinsip dasar itu adalah gotong royong yang merupakan paham dinamis sudah ada sejak dahulu. Yang menggambarkan suatu usaha bersama untuk kepentingan bersama pula.

Nilai sosio-nasionalisme; sosio-demokrasi dan ketuhanan yang terkandung dalam pancasila perlu diimplentasikan untuk mengatasi problem intoleransi yang merasahkan akhir-akhir ini. Perlu upaya serius para elite negara lebih sensitif menyelesaikan persoalan bangsa.

Aktualisasi dari pancasila di tengah kompleksitas Era Globalisasi ini membutuhkan semangat baru. Elite Negara, para politisi maupun pejabat pemerintah mempunyai kewajiban untuk merealisasikan amanah ini. Melakukan pendidikan politik yang elegan secara massif di akar rumput merupakan suatu bentuk menyempurnakan masyarakat seperti yang diharapkan founding fathers kita.

Islam dan Pancasila

By

Pancasila sebagai Asas

Menjawab kegelisahan dan kekhawatiran itu, kiranya patut menengok kembali dan memikir ulang bagaimana desain implementasi yang efektif guna meneguhkan Pancasila sebagai asas dan dasar negara, terlebih relasi integratifnya (keterpaduan) dengan Islam yang menurut penulis perlu mendapat sorotan.

Keampuhan Pancasila menjawab problem bangsa tidak diragukan lagi. Keberlanjutan dan kedirian Indonesia sehingga bisa lepas dari jerat konflik ideologis atau tarik-menarik peletakan ide dasar negara tak lepas dari kontribusi Pancasila. Pancasila terbukti mampu menjadi payung bersama mengakurkan, menjumpakan, dan mengayomi identitas bangsa yang beragam mulai dari budaya, agama, bahasa, etnis.

Meminjam bahasa Nurcholis Madjid (Alm), Pancasila merupakan praktik cerdas yang juga pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam khasanah politik Islam. Pancasila memiliki semangat yang sama dengan Piagam Madinah dimana keduanya lahir atas tuntutan menjawab realitas yang memiliki ragam kepentingan dan kebutuhan.

Keberkaitan antara Islam dan Pancasila tidak hanya terletak pada upaya menjadikan sejarah dakwah Islam sebagai cermin bagi Pancasila. Seperti terlihat dalam sejarah, persinggungan Islam dan Pancasila mengalami pasang surut, yakni pilihan antara keduanya untuk bertengger menjadi dasar negara, walau pada akhirnya kelompok-kelompok “anti Pancasila” harus menerima rasionalisasi atau alasan mengapa Pancasila lebih berpengharapan menjadi dasar negara, atau tepatnya ideologi.

Pluralitas sebuah Sunnatullah

Sebagaimana penilaian Syafi’i Ma’arif (2000), sebuah rahmat yang harus disyukuri Indonesia memilih Pancasila dengan pertimbangan keniscayaan akan realitas plural. Dengan kata lain, jika saja Islam, atau agama tertentu dipilih, kekacauan dan kemurkaan berpotensi menimpa bangsa ini. Keberagaman dalam tubuh bangsa ini merupakan sunnatullah yang mesti dijawab dengan ideologi yang berfalsafah tidak menentang sunnatullah itu. Menentang sunnatullah, berarti memberi pintu lebar-lebar munculnya ketidakseimbangan dan kekacauan.

Syafi’i Ma’arif juga berargumen bahwa secara prinsip agama tidak bisa disejajarkan dengan politik. Menjadikan Islam sebagai dasar negara sama dengan mencampuradukkan antara wilayah yang sakral dengan yang profan. Artinya, Islam sejatinya suci, dan mulia. Sementara negara bersifat duniawi dan temporal, dua wilayah yang jika dipaksakan dapat menggerus idealisme agama.

Kendati demikian, bukan berarti tidak ada celah untuk menyatukan politik dan Islam. Islam akan lebih proporsional jika ditempatkan sebagai pengawal kehidupan atau praktek-praktek  politik agar wajah politik tidak kering dari nilai-nilai agama. Semangat universal Islam seyogyanya dihadirkan ditengah dinamika politik tanpa mengambil bentuk atau kerangka formal.

Dari pandangan di atas, yakni Pancasila sebagai rahmat, tentunya tidak hendak memposisikan Islam bukan sebagai pandangan hidup. Bagaimanapun, antara prinsip Pancasila dan Prinsip Islam harus lebih dikedepankan Islam. Pancasila merupakan falsafah hasil olah pikir dan pengalaman yang bersifat empiris. Sementara Islam merupakan agama wahyu yang diturunkan oleh Allah untuk dijadikan jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, mendesak kiranya dan dipaksa-pikirkan untuk terus-menerus melakukan upaya memediasi agar terjadi dialog antara Islam dan Pancasila baik di tataran ide maupun praktik.

Konsepsi Bersama

Pancasila mau tidak mau ditempatkan sebagai falsafah yang terus mencari dan memperbaiki untuk kesempurnaan, dalam proses pembumiannya akan lebih tepat tampaknya jika belajar dari cara atau strategi yang dipernah di lakukan oleh Muhammad SAW dalam mewujudkan masyarakat utama (Masyarakat Madinah). Secara harfiyah, konsepsi masyarakat utama identik dan berkaitan dengan terbentuknya insan-insan kamil yang memiliki keutamaan  sebagai hamba Allah, sebagai manusia yang berguna bagi sesama dan sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi akhlaqul karimah yang diteladankan Muhammad SAW.

Proses-proses internalisasi (bukan doktrinasi) pemahaman dan objektivikasi (secara sadar dan objektif) Pancasila yang jauh-jauh hari telah dilakukan dalam berbagai bentuk dan media, penting mengikutsertakan atau mengkaitkannya dengan Islam. Hal ini dilakukan agar terbentuk semacam kesepemahaman dan konsepsi bersama dalam melihat Islam dan Pancasila. Antar keduanya tidaklah harus dipandang secara diametral, tapi saling melengkapi dan menyempurnakan. Proses-proses pembumian Pancasila pun seyogyanya mencapai ke fase eksternalisasi, memberi kebermanfaatnan atau dampak positif agar kecintaan terhadap bangsa dan negara tertanam kuat dalam diri dan benak warga bangsa.

Pada ranah implementasi, Pancasila sebenarnya sudah memiliki media yang prospek, salah satunya adalah lembaga pendidikan. Hanya saja, yang terjadi selama ini proses-proses itu terjebak pada kerangkeng formalitas yang memberi kesan kaku dan tidak elegan. Selain pendidikan yang lebih bersifat formal, mengapa tidak mengadopsi cara-cara dakwah Islam yang terbukti sukses mengajarkan, memahamkan, dan memberi dampak positif bagi perubahan hidup dan kemajuan pola pikir sebagian besar masyarakat Indonesia? Di sinilah pentingnya dakwah kultural Pancasila. (*)

Menguatkan Ideologi Bangsa

By

Beberapa waktu yang lalu sebagaimana diberitakan oleh berbagai media massa cetak dan elektronik beberapa pimpinan lembaga tinggi Negara seperti Presiden SBY, Ketua MPR Taufik Kemas, Ketua DPR Marjuki Alie, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua BPK Hadi Purnama dan Ketua MA, Harifin Tumpa, dan Ketua KY Eman Suparman, serta Ketua MK Mahfud MD menggelar pertemuan di Mahkamah Konstitusi. Pertemuan tersebut merupakan kelanjutan dari beberapa pertemuan yang sebelumnya diadakan di Istana Negara, Istana Bogor, Gedung MPR dan BPK. Dari serangkaian pertemuan tersebut kemudian disepakati untuk melakukan penguatan terhadap pancasila yang kini dinilai mulai luntur.

Kesepakatan kembali para pimpinan lembaga tinggi Negara tersebut untuk bersama-sama bertanggungjawab menguatkan Pancasila sebagai dasar ideologi Negara dengan peran dan posisi dan kewenangan masing-masing didasari atas kondisi faktual yang saat ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila mengalami keperpinggirkan. Posisi Pancasila yang terpinggirkan tersebut mengakibatkan munculnya persoalan kebangsaan yang membawa ancaman terhadap kekuatan bangsa, hal ini setidaknya bisa dilihat dari konflik dan kekerasan sosial yang dipicu berbagai latar belakang etnis, primodialisme dan agama, kesantuan dan toleransi dan sikap tepo seliro yang kian luntur dan sebagainya.

Selain penguatan terhadap pancasila pertemuan tersebut juga menyepakati tiga hal lainnya,  menjadikan Pancasilan sebagai ideologi dan insipirasi dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Implementasi Pancasila UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika, dan terakhir yakni perlunya rencana aksi nasional oleh suatu lembaga untuk melakukan sosialisasi dan penguatan nilai-nilai Pancasila secara formal melalui pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Living Ideology

Sebagai ideologi, Pancasila yang memuat nilai-nilai normatif sebenarnya sudah final. Bahkan hal ini mampu menjadi matured social philosophy yang sangat berpengaruh  dalam sikap dan jiwa rakyat Indonesia di tengah-tengah pergolakan revolusi. Sebagai sebuah ideologi Pancasila memiliki suatu tujuan yang mulia sebagaimana tercermin dalam kelima butir dalam Pancasila yakni ke-Tuhan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijakanasanaan dalam permusyawaratan perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini berarti Negara Republik Indonesia bukan sebagai Negara sekuler tetapi juga bukan Negara teokrasi. Akan tetapi dasar Negara tersebut (sila ke-1) memberikan pengajaran bagi warga negaranya untuk mengakui dan mengimani adanya Tuhan/Allah sebagai pencipta jagad raya, tempat dimana manusia akan kembali pada-Nya. Semangat ketuhanan itulah yang memberi spirit untuk menentang segala bentuk penindasan kolonialisme-imprealisme, yang kemudian diturunkan dalam sila berikutnya.

Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan penghargaan yang tinggi atas kodrat manusia. Karena itu bersedia menghormati Hak Asasi Manusia (HAM), memperlakukan orang lain dengan kasih sayang dan membina  persaudaraan sesama bangsa. Sila ini sangat padat akan makna HAM. Dalam pidato penyusunan UUD ’45, Bung Hatta mengemukakan bahwa HAM perlu menjadi ketentuan sebagai penghormatan atas rasa kemanusiaan manusia/individu karena itu perlu dijamin dan dibela terhadap kekuasaan Negara yang sewenang-wenang (Negara kekuasaan).

Ketiga, Persatuan Indonesia, hal ini mengajarkan akan cinta tanah air dan bangsa, akan tetapi hal tersebut harus dilakukan atas dasar cinta sesama manusia. Dengan demikian cinta bangsa dan tanah air hadir dalam kerangka membina persaudaraan antar sesama umat manusia Indonesia yang memilik nasib yang sama (di bawah penjajahan Belanda) serta memiliki tujuan bersama (memandang ke depan), sebagaimana telah terumuskan dalam pembukaan  Pembukaan UUD 45).

Keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan  perwakilan. Sila ini merupakan paham kebangsaan , yang oleh Bung Hatta dinyatakan sebagai suatu paham kebangsaan yang berdasarkan kerakyatan. Paham kerakyatan ini memiliki tiga pilar utama yakni kedaulatan berada di tangan rakyat (demokrasi politik), kesejahteraan bagi rakyat (demokrasi ekonomi), dan kemajemukan bagi rakyat (demokrasi sosial). Ketiga paham tersebut sebagai satu kesatuan, hal ini berarti bahwa demokrasi yang dikembangkan dan diajarkan akan sangat mengedepankan adanya prinsip untuk melakukan musyawarah dalam pengambilan setiap keputusan, meski tidak menutup kemungkin untuk melakukan pemungutan suara (one man one vote), apabila musyawarah mengalami jalan buntu.

Kelima, Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam usahanya meningkatkan keadilan sosial, maka undang-undang tidak saja memperbolehkan akan tetapi juga mendorong warga negaranya untuk berperan secara proaktif dalam proses ekonomi (produksi dan distribusi).

Kelima sila tersebut menjadi suatu kesatuan yang utuh, sehingga tidak saja mengajarkan kebahagiaan material, tetapi juga kebahagian batin, kualitas hidup dan kehidupan yang berimbang, antar individu dan sosial, material dan spiritual, jasmani dan rohani, dunia dan akhirat, lahir dan batin.

Dari Pemimpin

Dengan demikian secara normatif sebenarnya sudah tidak menjadi persoalan. Hanya saja bagiamana ideologi bangsa tersebut mampu diejawantahkan ke dalam setiap sikap dan tindakan, dalam nafas kehidupan sehari-hari baik dalam menyelenggarakan pemerintahan, hidup berbangsa dan bernegara maupun dalam kehidupan kemasyarakatan.

Proses pengejawantahan menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh para pemimpin terlebih dahulu, baik dalam bentuk kebijakan maupun perilaku. Sebelum pemimpin mampu bersikap dan bertindak sebagaimana garis-garis yang telah terumuskan dalam serangkaian sila Pancasila maka nilai-nilai pancasila akan sulit untuk ditanamkan pada warga Negara kendati serangkaian proses penataran dan pendidikan mengenai ideologi dilakukan dimana-mana. Tanpa contoh dari pemimpin tidak akan pernah ada warga Negara yang mau menjalankan kewajibanya.

Hal ini bukan lah suatu yang akan melanggengkan budaya paternalistik, akan tetapi sudah semestinya dan menjadi kewajiban dari para pemimpin  pada lembaga-lembaga negara. Oleh karena itu sebelum mereka (para pemimpin) memulainya, melakukan dan mengamalkanya, maka “haram hukumnya” bagi pemimpin untuk menunut pada rakyat untuk mengamalkan dan berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ketaatan rakyat hanya diberikan kepada para pemimpin yang mau melakukan terlebih dahulu sebelum menganjurkan pada warga negeranya. (*)

Ekonomi

Politik

Kampus

Multimedia

Opini

Koperasiana