Situasi global masih dalam proses pemulihan akibat krisis keuangan dunia yang sangat berat pada tahun 2008. Bagaimana dengan situasi nasional kita?

Sebagai konsekuensi globalisasi, di mana kondisi ekonomi-politik setiap negara saling berhubungan dan memengaruhi, dalam kaca mata nasional, proses pemulihan global sangat penting direspons, baik dalam dimensi ekonomi maupun politik. Sehingga strategi kebijakan harus diarahkan sebesar-besarnya untuk mewujudkan kepentingan nasional.

Sejumlah analis kerap meyakinkan bahwa perekonomian di berbagai negara mengalami pemulihan dan kinerja yang membaik. Akan tetapi, keyakinan tersebut erat kaitannya dengan pembentukan persepsi agar optimisme masyarakat dunia terhadap pemulihan ekonomi global dapat terhindar dari depresi. Demikian halnya dengan Indonesia, di mana makro ekonomi relatif terjaga, dengan ditopang oleh stabilitas politik dan reguralitas penyerapan anggaran.

Namun, stabilitas dan linieritas angka makro ekonomi kita bukan tanpa risiko. Setidaknya, ada beberapa catatan, yang layak sebagai basis kewaspadaan (early warning) pengelolaan kebijakan.

Pertama, terjadi ketidakseimbangan pertumbuhan ekonomi global dan pengangguran dengan segala gejolak dan konsekuensinya. Kedua, tingginya defisit anggaran dan beban utang negara-negara maju, khususnya AS dan Eropa sebagai konsekuensi awal pemulihan gejolak sektor keuangan, sehingga berpengaruh terhadap laju modal.

Ketiga, terhambatnya pemulihan aliran modal ke negara berkembang akibat lambatnya restrukturisasi perbankan global. Keempat, peningkatan harga-harga komoditas global akibat ‘pemulihan’ permintaan dunia (cost recovery).

Gambaran umum situasi di atas menunjukkan bahwa peta geopolitik dunia terus bergerak sejalan dengan perubahan aliansi, daya saing, dan kecerdikan para pemimpin negara. Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat global, mempunyai sejumlah keunggulan (advantage), di mana apabila terkelola dengan baik, dapat menjadi modal penting untuk menjadi pemegang peran dinamika global.

Salah satu tumpuan harapan itu terletak pada kaum muda, sebagaimana sejarah telah membuktikannya. Peran kaum muda tertoreh dalam berbagai konsensus nasional yang pernah terjadi secara monumental dalam sejarah bangsa. Peristiwa-peristiwa itu tidak pernah lepas dari keterkaitan pergerakan polarisasi politik dunia (geopolitik global).

Konsensus 1928 yang ditandai dengan Ikrar Sumpah Pemuda, dimungkinkan bersamaan dengan berakhirnya Perang Dunia I pada 1918 yang berikutnya mengubah konstelasi politik internasional. Peristiwa Konsensus 1945 tentang Proklamasi Kemerdekaan, tidak bisa dilepaskan dari gejolak politik dunia seiring dengan berakhirnya perang Dunia II. Begitu juga embrio konsensus Orde Baru pada 1966, juga tidak terlepas dari situasi politik dunia yang mulai memasuki masa puncak perang dingin (cold war).

Konsensus Politik

Indonesia merupakan salah satu negara yang dapat melewati masa trasisi politik dalam waktu yang relatif singkat. Transisi politik itu secara umum dapat dibagi menjadi tiga fase penting konsensus politik.

Pertama, konsensus awal periode transisi pada tahun 1999, di mana terbentuk pemerintahan sementara yang merupakan kepanjangan tangan kekuasaan sebelumnya, dengan tugas menjalankan, secara gradual dan kompromistis, tuntutan gerakan reformasi. Di antaranya demokratisasi, kebebasan pers, berserikat dan berkumpul, desentralisasi, serta penyelenggaraan Pemilihan Umum secara bebas dan multipartai pada tahun 1999.

Kedua, konsolidasi konstitusi dan sistem nasional yang ditandai dengan amandemen kali pertama dalam empat tahap UUD 1945 hingga tahun 2002.

Ketiga, fase palaksanaan hasil amandemen konstitusi, beserta konsekuensi-konsekuensi derivatifnya yang meliputi sistem hukum tata negara, aturan perundang-undangan sebagai turunan dari produk hukum beserta aturan pelaksaanaanya. Fase terakhir ini terjadi hingga saat ini.

Kinerja Pemerintah

Pemerintahan hasil Pemilu 2009 telah satu tahun berjalan, akan tetapi sejumlah persoalan mendasar belum ada tanda-tanda penyelesaian. Padahal, modal dan komposisi politik pemerintahan ini mempunyai syarat kuat untuk menjalankan mandat rakyat dan menyelesaikan sejumlah permasalahan krusial, tanpa kompromi.

Menurut Pabottinggi, tiap negara-bangsa hanya bisa tumbuh baik dengan tiga persyaratan. Pertama, jika kebijakan-kebijakan nasionalnya menguntungkan warga negara secara merata. Kedua, jika pemerintah tekun menyimak hasrat-hasrat bajik dari rakyat di seluruh bagian negeri dan mengindahkan tiap hasrat itu dalam aneka kebijakannya.

Ketiga, jika negara-bangsa terus bekerja mengukuhkan kemandiriannya atau konsisten meningkatkan pengendaliannya atas segala bentuk kegiatannya secara terpuji tanpa didikte atau dilecehkan oleh kepentingan-kepentingan asing.

Merdeka atau Makin Terjajah

Dalam satu tahun terakhir, keamanan tidak menjadi isu sentral. Pemerintahan berjalan relatif lancar, namun berbagai peristiwa hukum, khususnya beragam kasus skandal dan korupsi, menyita energi publik nasional. Hal ini tentu mengganggu berkembangnya fase-fase demokrasi, apabila kondisi ini harus diperhadapkan dengan ketiga persyaratan di atas.

Sejak awal, upaya reformasi, energi, legislasi, kebijakan, dan praktik pemerintahan tidak sepenuhnya diperuntukkan bagi perbaikan hidup rakyat secara keseluruhan, apalagi untuk meningkatkan daya tahan nasional serta kelestarian hidup berbangsa. Berbagai kekayaan alam dan sumber-sumber daya kita terus dijarah secara bebas dan besar-besaran.

Dalam hal kebijakan pembangunan, perdagangan, serta minyak dan gas, misalnya, sangat terasa kecenderungan atau bahkan perbudakan pada kepentingan-kepentingan asing. Dan sorotan paling tajam harus ditujukan pada kian beratnya beban utang yang harus ditanggung oleh bangsa kita selama beberapa generasi. Dalam kondisi demikian, sulit untuk tidak menyimpulkan bahwa sepanjang lima tahun terakhir ketiga kriteria yang kita utarakan di depan sama sekali tak terpenuhi.

Sejatinya, Indonesia tak punya pemimpin yang kredibel dan berkomitmen kepada rakyat. Kondisi sosial-ekonomi dan politik terperosok ke dalam situasi darurat. Sejak reformasi hingga sekarang, sesungguhnya Indonesia berada dalam kondisi darurat, namun selalu dikesankan normal dan terkendali. Itu terbalik dibanding dengan saat era Orde Baru, di mana kondisi normal selalu disebut darurat.

Positioning Pemuda

Pemuda dengan berbagai perannya menjadi kunci bagi katup-katup perubahan. Di mana saat ini kita dihadapkan pada arah kebijakan yang berjalan lamban di tengah keperluan untuk menemukan terobosan kebijakan yang tepat. Demokrasi terkesan hanya berhasil secara prosedural, dan kurang mencapai substansi dalam bentuk derajat representasi dan efektivitas pemerintahan.

Demokrasi dan efektivitas pemerintahan, untuk mencapai tujuan-tujuan yang tak hanya bersifat politik, tetapi juga ekonomi dan pelayanan publik, memang kemudian perlu dipertanyakan secara bersamaan. Demokrasi tak boleh hanya berhenti pada pluralisasi kekuasaan dan representasi prosedural, tetapi juga harus berujung pada peningkatan efektivitas pemerintahan. Perlu peningkatan ‘kualitas demokrasi’ atau apa yang disebut Mac Pherson sebagai developmental democracy.

Secara umum, situasi saat ini menunjukkan lemahnya tiga aspek pokok syarat penyelenggaraan negara.

Pertama, kepemimpinan (leadership). Pemimpin adalah sosok yang, dengan segenap potensi dan kewenangan yang ada, mampu memotivasi, mengarahkan, dan menggerakkan orang lain untuk secara sadar dan sukarela berpartisipasi di dalam mencapai tujuan organisasi. Sedangkan kepemimpinan (leadership) adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam memimpin organisasi.

Kepemimpinan yang baik adalah kemampuan mengorganisasi dan memobilisasi potensi, sehingga dapat terdistribusi kewenangan, tugas dan tanggung jawab di masing-masing lapis (layer) struktur, untuk memudahkan tercapainya suatu tujuan organisasi.

Kedua, kepemerintahan (governability). Meliputi beberapa aspek, di antaranya keberanian dan ketegasan dalam mengambil kebijakan dan posisi politik, soliditas koordinasi, dan konsistensi antara sikap dan tindakan.

Ketiga, keterwakilan (representativeness). Kemampuan mengagregasi kepentingan, mengakomodasi aspirasi, dan memobilasasi partisipasi rakyat, sehingga seluruh produk kebijakan mempunyai kemanfaatan langsung bagi rakyat.