GEMA NURANI

Latest Strategic News for Progressive Indonesia

You are here: Home / Archives for reformasi

Paradoksi Kepemimpinan Kaum Muda

By

Terpaan badai ujian pada republik seperti tak jengah-jengahnya. Pasca-1998, generasi muda dianggap punya peluang untuk membangun kepemimpinan nasional yang jauh lebih dipercaya. Faktanya, banyak pemimpin muda yang justru dianggap banyak mengkhianati amanat rakyat.

Jadi, bagaimana sebenarnya intelektualitas kaum muda hari ini? Sebelumnya, harus dimengerti, bahwa intelektual itu mengerti keadaan, dan tahu cara menyelesaikannya. Sebab, intelektual tidak berpisah dengan massa. Ia larut dalam setiap keresahan kalangan luas. Jadi, kepemimpinan muda yang berbekal intelektual adalah problem solver, bukannya penambah masalah.

Ada pertanyaan sederhana. Untuk berhadapan dengan Microsoft, apakah hacker-hacker Indonesia yang dianggap sebagai kaum pembajak kelas wahid kedua setelah China, dapat menemukan sistem komputer baru untuk membungkam infiltrasi musuh?

Untuk bersaing dengan Pentagon, sanggupkah negeri ini memproduksi senjata yang dapat menenggelamkan kapal induk berkekuatan 800 pesawat tempur dengan daya jelajah 20 tahun di lautan?

Atau, untuk membayar utang, dapatkah orang-orang negeri ini menandingi George Soros atau Warren Buffet di bursa saham agar rupiah menguat dan harga-harga menjadi murah?

Jawabannya jelas tidak mungkin. Analoginya, saat ini orang-orang Indonesia tengah berlari dan diikuti orang-orang Barat, padahal mereka telah dua kali berputar mengelilingi bumi. Derajat kompetisinya sudah tak seimbang.

Artinya, bila hanya diukur dari perspektif kasat mata, jelas tak akan sebanding. Untuk itu, diperlukan keberanian pengakuan tentang ketertinggalan bangsa ini dari Barat perihal prestasi material, lantas kembali merombak cara pandang agar—setidaknya—dapat menghindar dari eksploitasi yang terus mereka gelar, baik eksploitasi halus atau invasi fisik.

Reformasi dan Moralitas Pemimpin Muda

Pasca-1998, gerakan kaum muda praktis mengalami stagnasi. Dari hari ke hari, kondisinya semakin mengkhawatirkan saja. Bila kaum muda tetap saja belum mampu menjalankan fungsinya sebagai salah satu komunitas kritis pengawal perubahan republik ini, tentu tragedi besar bagi bangsa.

Bila ditilik lebih jauh, selain karena faktor internal gerakan, yakni masih belum mampunya berbagai elemen dalam memproduksi isu-isu populis seputar keberpihakan pada masyarakat secara luas, opini masyarakat tentang kaum muda yang destruktif adalah fakta yang semakin menyudutkan keabsahan independensinya di depan publik.

Di tataran grass-root, masyarakat cenderung mulai tidak senang terhadap semua kebohongan pelaksanaan sistem demokrasi. Kecenderungan ini pun tak luput menghampiri kaum muda. Apalagi, minimnya aktivitas kaum muda dalam melakukan kontrol terhadap semua kebijakan publik belakangan ini juga dilandasi oleh alasan yang sangat oportunistis.

Fakta tentang konsentrasi agenda gerakan yang lebih didominasi oleh aktivitas personal bersifat individualistis menggejala kuat dengan mangkirnya kaum muda dari agenda internal organisasi seperti perkaderan, advokasi, dan juga pemberdayaan publik. Ketika kritisisme dituntut untuk ada, kader-kader pilihan—bahkan terbaik—lebih memilih untuk berburu kursi pada elite.

Identitas Kepemimpinan Muda

Sampai di sini, sangat tampak bahwa identitas diri jelas bukan perkara fisik. Meski ia akan memobilisasi fisik untuk beraktivitas, identitas lahir dari cara pandang tentang sesuatu. Cara pandang tersebut dapat disebut dengan nilai, ideologi, atau cita-cita keadilan dunia, dan setiap orang pasti memilikinya.

Mendudukkan nilai sebagai pilihan kedua setelah produk gerakan atau organisasi tentu adalah kesalahan. Sebab, bila hanya mempertaruhkan produk tanpa basis nilai yang cukup, ia tidak akan bertahan lama. Tanpa ideologi atau basis nilai yang memadai, kepemimpinan kaum muda hanya akan menghabiskan waktu, melupakan masa depan, serta tak bergerak di wilayah strategis. Sedangkan untuk mencapai ideologisasi diperlukan proses transformasi yang kontinu dan berdasar pada kekuatan nilai yang komprehensif.

Setelah itu, agar transformatif, kepemimpinan mensyaratkan pemahaman yang tepat tentang kekuasaan dan kewenangan. Keduanya tidak dapat dibesarkan salah satunya, atau hanya diakui salah satunya. Menganggap kekuasaan lebih dari kewenangan akan berbuah arogansi. Sementara itu, menilai kewenangan lebih dari kekuasaan, akan berekses pada instabilitas.

Bagi Munir Mulkan, seorang intelektual terkemuka negeri ini, kewenangan bukanlah bagian integral kekuasaaan, tetapi sejumlah fungsi dari kewajiban yang harus dijalankan pemimpin. Kekuasaan politik, alat produksi, harta milik, dan kekayaan merupakan ruang publik yang mensintesiskan kepentingan dari semua orang.

Apa kabar elite politik nasional yang katanya merepresentasi kepemimpinan muda hari ini?

Politik Dan Hakikat Kemenangan Islam

By

Tidak kurang dari 13 tahun negeri ini mereformasi dirinya, akan tetapi realitas politik di negeri ini makin menunjukkan kemundurannya. Politik adalah panglima itu slogan dan fenomena politik pada masa orde lama, rakyat wajib berpolitik, meskipun rakyat belum dibiarkan memiliki kebebasan politiknya. Orde baru lebih mengerikan lagi, politik adalah pembangunan yang ditafsirkan dengan gaya politik “asal bapak senang”.

Setelah lama kita meninggalkan reformasi, kita menikmati era kebebasan dan ekspresi politik yang luar biasa. Dari reformasi itu pula partai politik menikmati hasil dari melimpah-ruahnya kekayaan negeri ini. Partai politik menjadi mandor dan pemilik di negeri kapling seperti negeri ini. Politik dijadikan alasan untuk menimbun, mengelola dan melestarikan generasi politik yang berputar bagai siklus nestapa yang memberatkan bagi bangsa ini.

Realitas politik yang seperti ini sudah pernah dianalisa oleh guru bangsa kita Ahmad Syafii Maarif di bukunya “mencari autentitas dalam kegalauan”(PSAP,2004): Dengan kerusakan mental yang cukup berat yang kita warisi selama ini, konstelasi dan konfigurasi politik kita ke depan masih sulit mencapai kemapanan dan kestabilan. Budaya politik instan yang dihasilkan dari gaya didikan dan kaderisasi partai politik adalah dosa sejarah yang mesti kita hentikan. Partai politik kita sangat berhasil menciptakan politikus, tapi tidak negarawan.

Bukankah politik di negeri manapun mesti berkaitan erat dengan cita-cita politik bangsa ini yang tidak lain adalah mewujudkan cita-cita UUD 45 kita. Akan tetapi yang terjadi saat ini adalah krisis politik, krisis nurani dan krisis manusiawi. Maka yang timbul dalam dunia politik kita adalah kongkalikong, koalisi dan saling menjatuhkan. Iklim kerjasama semakin ditinggalkan kecuali ada pamrih  dan transaksi.

Politik islam

Sampai saat ini tidak ada yang bisa menyangkal bahwa kebesaran umat islam menjadi potensi politik yang besar bagi berkembangnya kemajuan dan peradaban islam maupun bagi tumbuh suburnya partai politik islam. Partai politik islam saat ini belum mampu menunjukkan etika politik islam yang dimaknai bahwa islam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan juga cita-cita negeri ini.

Muhammad iqbal pernah mengatakan : “Cita etika islam- ialah membebaskan manusia dari rasa takut, dan memberi kepadanya suatu rasa kepribadian, agar ia dapat menyadari bahwa ia sumber kekuatan”. Maka etika politik islam tidak lain adalah menyadari bahwa potensi umat islam adalah kekuatan bagi pencerahan dan kemajuan peradaban.

Jika realitas politik yang terjadi adalah sebaliknya, maka akan sangat sulit bagi umat islam mengembangkan cita-cita dan politik islam itu sendiri. Rendra menganalisa gejala ini diakibatkan oleh hilangnya nurani. Simaklah penggalan puisi rendra berikut : Negara tidak mungkin kembali diutuhkan/ tanpa rakyatnya dimanusiakan/ dan manusia tidak mungkin menjadi manusia /tanpa dihidupkan hati nuraninya. Nurani menjadi kata yang alfa di kamus pemimpin partai politik kita maupun politikus kita yang menjabat maupun yang akan menjabat dalam struktur lembaga-lembaga pemerintah kita.

Paradoks

            Apakah perilaku politik sangat berpengaruh dalam membentuk budaya politik kita?. Atau sebaliknya agama islam yang tidak mampu memberi pencerahan bagi umatnya tentang makna dan hakikat politik itu sendiri?. Natsir pernah menuliskan dalam majalah Pembela Islam 1932 : Islam adalah peraturan pergaulan hidup yang memberi hak sama rata, memberi kewajiban juga sama berat atas segenap manusia penduduk ala mini. Peraturan mengangkat budi pekerti,mengurus rumah tangga, pergaulan dalam negeri,mengurus pemerintah dan kerajaan,mengurusi perhubungan mereka yang berlainan negeri ini,mendidik, memimpin, dengan tubuh semangat pencapai derajat kemanusiaan yang sepenuhnya.

            Melihat apa yang ditulis natsir tersebut kita akan bisa berkesimpulan ternyata umat islam-lah yang justru perlu kita pertanyakan dengan sikap politik dan garis politiknya selama ini. Sampai kini realitas politik di negeri ini membentuk opininya sendiri. Padahal sejatinya, partai politik itu yang mestinya menyatukan antara tokoh dan masyarakatnya. Derajat kemanusiaan adalah barang langka, karena di negeri ini para politikus dan calonnya sudah melakukan hubungan intim untuk meneruskan visi kelompok, golongan dan partainya masing-masing. Maka realitas politik yang diciptakan oleh sebagian partai islam sangat tidak wajar ketika logika etik politiknya adalah bagaimana menguasai system keuangan dan menggerogoti negerinya sendiri.

            Kebesaran yang ada pada umat islam adalah potensi, tapi kebanggaan akan hal tersebut akan melalaikan bahwa ada satu paradoks yang kentara ketika jumlah umat yang besar tidak mampu menunjukkan kerja peradaban di dalam bangsa yang penuh dengan berbagai persoalan. Cita-cita agama sebenarnya memiliki fondasi kuat dengan nilai-nilai yang abadi dan universal. Agama tidaklah cukup hanya difahami sebagai formula-formula abstrak tentang kepercayaan dan nilai . Ia menyatu dan menyatakan diri dalam hidup nyata para pemeluknya(nur cholis madjid : 90).

            Harapan akan masa depan politik di negeri ini sebagaimana Muh. Hatta pernah bilang, tidak lain dan tidak bukan bertumpu pada pemuda indonesia. Sebab dari pemuda itulah lahir gagasan luhur, dan memiliki nurani yang murni dengan cita-cita idealismenya. Dalam indonesa merdeka ia menuliskan : Pemuda indonesia adalah hati nurani bangsa yang berbicara jiwa bangsa yang menyala, yang akan mewarnai masa depan.

            Harapan ini akan menjadi kenyataan jika antara partai politik islam, maupun umat islam membenahi dan menginsafi bahwa politik tidak mungkin langgeng jika bertumpu pada kekuasaan semata. Selain itu, perkaderan partai harus berubah dari mindset oligarki dan dinasti serta pragmatisme politik menjadi politik yang didasarkan kembali pada cita-cita bangsa dan politik nurani. Jika demikian, maka kemenangan islam yang pernah disuarakan oleh cak nur yang dimaknai sebagai kemenangan ide,cita-cita,dan sikap hidup umat islam benar-benar terwujud, bukan kemenangan umat islam yang semu dengan berbagai sirkus dan akrobat politiknya. (*)

Cita-cita Kemerdekaan

By

Pemerintahan demokrasi merupakan pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan demikian sejatinya para pemimpin itu lahir dan besar karena rakyat. Adanya harapan dan keinginan dari rakyat untuk bebas dari penderitaan, sehingga para pemimpin itu lahir dan ada. Para pahlawan kita merupakan pemimpin-pemimpin yang lahir karena harapan rakyat yang tinggi untuk bebas dari cengkeraman kapitalisme-kolonial. Demikian juga para pemimpin pergerakan, baik yang berasal dari kalangan Islam nasionalis, sosialis, maupun marxis, mereka besar karena adanya harapan rakyat untuk lepas dari penindasan. Para pemimpin dari berbagai kalangan tersebut begitu revolusioner dalam memimpin pergerakan rakyat, hingga rakyat pun menjadi revolusioner dalam memperjuangkan harapan dan keinginan mereka untuk lepas dari belenggu kaum penjajah.

Maka akhirnya para pemimpin tersebut mampu mewujudkan harapan rakyat untuk merdeka, lepas dari kapitalisme-kolonial. Kemerdekaan telah menyejukkan dan menyegarkan keletihan jiwa mereka akibat penindasan penjajah selama bertahun-tahun. Namun harapan rakyat untuk bebas dari penindasan tidak hanya berhenti setelah kemerdekaan tercapai. Penindasan dan eksploitasi ekonomi kaum kapitalisme-kolonial selama 350 lebih telah melahirkan kesadaran individual dan kolektif untuk bersatu dalam menciptakan tatanan sosial politik yang menentang keras terhadap setiap bentuk penjajahan/penindasan baik secara lahir maupun batin.

Oleh karena itu harapan rakyat agar jauh dari kesengsaraan tersebut untuk kemudian dirumuskan secara bersama-sama oleh para pemimpin yang intinya menolak paham liberalisme-kapitalis dan komunisme (absolutisme). Sebab kedua paham tersebut memberi peluang yang cukup besar hadirnya para penindas, baik atas nama individu maupun negara. Oleh karena itu penindasan atas nama individu dan negara ditolak oleh para fouding fathers (lihat, Muhammad Yamin, Naskah Persiapan UUD 1945 jilid pertama, 1959).

Cita-cita rakyat dan cita-cita pemimpin tersebut untuk kemudian melahirkan apa yang disebut cita-cita kemerdekaan yang kemudian dirumuskan untuk menolak setiap bentuk penindasan dan penjajahan, serta menyatakan bahwa negara Indonesia merdeka dan berdaulat. Karena dengan cara itu cita-cita dan tujuan untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia akan tercapai (lihat pembukaan UUD 45). Cita-cita tersebut untuk kemudian diderivasikan lebih lanjut dalam batang tubuh UUD 45, seperti kesamaan di depan hukum, kebebasan berserikat dan berpolitik, serta mengenai kesejahteraan sosial seperti tanggung jawab negara terhadap rakyat miskin, serta mengenai demokrasi ekonomi.

Pasal 33 ayat (1) menyatakan, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Hal ini menandaskan bahwa perekonomian Indonesia tidak sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar. Sebab, mekanisme pasar tak menjamin tegaknya keadilan sosial, terutama bagi rakyat miskin dan terpinggirkan. Oleh karena negara perlu ikut campur dalam perekonomian, dengan penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, seperti amanat ayat (2). Demikian pula bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, seperti ditetapkan ayat (3).

Dengan demikian telah terjadi kontrak sosial antara rakyat dengan kekuatan politik manapun dan aliran apapun yang akan memimpin negeri ini (pemerintah). Sehingga pemerintah yang tengah berkuasa wajib hukumnya untuk melaksanakan cita-cita tersebut, dan harus dipertanggungjawabkan pada rakyat pula. Cita-cita tersebut sebenarnya lebih mendekati pada cita-cita demokrasi sosial kerakyatan, bukan demokrasi kaum kapitalis (pasar).

Tinggal Kenangan
Namun sayangnya cita-cita tersebut yang telah mencapai usia 66 tahun pada tanggal 17 Agustus 2011 tidak pernah (belum) terwujud. Akibatnya harapan dan cita-cita rakyat untuk bebas dari penindasan tak mampu diwujudkan oleh para pemimpin yang telah dibesarkannya. Para pemimpin orde lama gagal mewujudkan cita-cita rakyat, karena pertikaian politik yang begitu rumit dan sengit.

Demikian juga para pemimpin orde baru dengan tulang punggungnya militer naik dan besar karena adanya harapan rakyat yang menderita pada masa orde lama sempat dielu-elukan rakyat sebagai “ratu adil”. Namun sayangnya harapan rakyat kembali kandas. Ketika sampai ke puncak kekuasaan, ternyata janji untuk memenuhi harapan rakyat tinggal janji, janji keadilan politik dan ekonomi yang didambakan rakyat kembali sirna.

Para pemimpin orde baru lupa diri, militer yang berasal dari laskar-laskar kekuatan rakyat justru menjadi “bodyguard” kekuatan ekonomi asing yang mengeruk kekayaan, sementara rakyat hanya mendapat “sampah-sampahnya” saja. Para pemimpin tersebut justru selalu memojokkan rakyat (kekuatan Islam dan kiri) yang sebenarnya sudah sejak dulu, terlebih Islam berjuang menentang kapitalisme-kolonial. Begitu juga dengan pimpinan kaum sipil yang menyandang predikat orang pintar dengan segala titelnya yang ternyata hanya mengejar pertumbuhan (menumpuk-numpuk harta saja), sedangkan pemerataan (keadilan sosial) terabaikan.

Lahirlah para pemimpin orde reformasi datang dari berbagai kekuatan (Islam, Marxis, Neo-Marxis, dll) dengan senantiasa membela hak-hak rakyat, mendampingi mereka yang tengah tergusur, berteriak keras atas berbagai kebijakan negara yang beraroma kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Derita rakyat yang panjang selama 32 tahun akhirnya mampu dipompa oleh para pemimpin untuk menjanjikan suatu kehidupan yang lebih baik dari kondisi pada waktu orde baru berkuasa. Puncaknya para pemimpin yang didukung oleh harapan rakyat tersebut mampu menumbangkan pintu kekuatan orde baru dengan turunnya Soeharto.

Namun, lagi-lagi harapan rakyat tinggal kenangan, para pemimpin yang lahir dari harapan rakyat akibat derita orde baru justru lupa diri. Para pemimpin justru sibuk untuk merebut kursi kekuasaan, empat kali ganti presiden kehidupan rakyat tidak pernah naik kelas, selalu menderita. Pemimpin yang dipilih rakyat secara langsung pun ternyata setali tiga uang, justru memilih dan berpihak pada kepentingan kaum kapitalis (pasar global) daripada berpihak pada rakyatnya. Demikian pula mereka yang di parlemen, setiap kebijakan selalu ditransaksikan dengan uang dan pemilik uang tentu saja para kaum kapitalis, sehingga banyak kebijakan yang tidak pro rakyat, misalnya undang-undang investasi, undang-undang sumber daya air, dan sebagainya.

Ekonomi

Politik

Kampus

Multimedia

Opini

Koperasiana