GEMA NURANI

Latest Strategic News for Progressive Indonesia

You are here: Home / Archives for Sosial

Interpretasi Civil Society

By

Civil Society: Secara Pemaknaan

Dalam beberapa literatur modern, civil society pada umumnya diartikan sebagai kebebasan dalam melaksanakan otoritas sosial, jauh dari campur tangan kekuasaan politik atau Negara. Tapi bukan berarti terjadinya pemisahan mutlak antara Negara dan masyarakat.

Dengan kata lain, civil society adalah hubungan antara komponen-komponen masyarakat dan sejauh mana ruang publik tersedia di luar kekuasaan politik.

Civil society merupakan teori perlawanan yang mengandung impian dan pengharapan masa depan akan terlahir masyarakat sosial baru, yang benar-benar terlahir karena sebuah dialektika yang terlahir dari keinginan masyarakat. Ia bukanlah uthopia yang tidak memiliki kenyataan.

Maka secara sederhana, civil society diartikan sebagai sebuah penegasan hak warga masyarakat, atau mereka sebagai kelompok yang bukan bangsawan, tokoh agama atau keturunan tokoh agama, tokoh politik atau keturunan tokoh politik atau kelompok-kelompok borjuis.

Dia menegasikan diri pada ruang-ruang sosial yang babas atas nama kemandirian dan hak sebagai warga Negara dan kemanusiaan.

Masalah Penerapannya di Indonesia

Sebagai konsep yang diadopsi dari barat, civil society hingga kini masih menyisakan persoalan baik secara pemaknaan, konseptual maupun secara praktek ketika konsep ini coba diterapkan di Indonesia.

Karena pada dasarnta, civil society merujuk pada sosio-kultural masyarakat Barat. Di mana konsep ini lahir sebagai produk sosial akibat modernitas.

Modernitas sebagai sikap budaya dari sosiologi masyarakat Barat, tentunya memiliki retakan sosiologis dengan masyarakat Indonesia yang pola perilakunya mengindikasikan masyarakat medorn namun masih kental dengan nalar tradisional.

Tatkala konsep ini coba diterapkan di Indonesia, yang di mana indikasi ke arah pemaknaan modernitas secara hakiki masih jauh, tentunya akan menimbulkan persoalan. Hal ini terjadi karena kita hanya menagambil “produk” modernitas, bukan filosofinya.

Menelisik lebih jauh, pada bangunan struktur masyarakat kita secara keseluruhan masih tradisional. Mulai dari praktek instansi pemerintahan hingga partai politik dan agama. Dapat  diambil contoh dengan masih kuatnya faktor-faktor nepotisme dalam birokrasi maupun masih mengakarnya kekuatan sosial dari keturunan “darah biru”, baik darah biru keturunan raja maupun tokoh politik dan agama.

Tumpang Tindih

Wacana civil society di kalangan para sosiolog maupun intelektual Indonesia banyak terjebak pada komponen masyarakat Barat, bukan di sini (Indonesia). Maka yang terjadi sebenarnya adalah tumpang tindih antara civil society sebagai konsep sosiologis dan civil society sebagai slogan untuk perubahan.

Padahal, ang diperlukan saat ini adalah mengadopsi konsep tersebut untuk menganalisis kondisi sosial yang kita hadapi saat ini, bukan memaksakan perubahan melalui konsep tersebut (civil society).

Dalam artian bahwa, masyarakat Indonesia yang mewarisi peradaban dan budaya Timur, tidak serta merta mengadopsi budaya Barat. Keterbuakaan ruang publik saat ini, seharusnya sebagai wahana bagi keterlibatan setiap individu maupun kelompok secara aktif agar Negara tidak intervensionis dan elit Negara tidak menjadi “sok kuasa”. (*)

Indonesia Negara Anomie

By

Krisis Multidimensi

Memikirkan kembali sejarah perjalanan bangsa yang berlansung hingga saat ini kita akan mendapatkan sebuah pertanyaan besar, apakah bangsa yang besar dan berbudaya ini masih memiliki harapan? Mungkin menjadi pertanyaan yang bernada pesimistis, namun seolah menjadi wajar apabila kita diperhadapkan pada begitu banyaknya persoalan. Mulai dari krisis keteladanan akibat perkembangan sosial, politik dan ekonomi hingga krisis identitas yang menghinggapi cara pandang masyarakat di segala umur dan kelas sosial. Tentunya segala persoalan ini diakibatkan  karena kita telah secara perlahan tapi pasti telah melepaskan diri dari nilai-nilai luhur bangsa ini.

Saat ini, realitas sosial masyarakat terutama elit Negara telah menjeratkan diri pada paradigma dan perilaku seperti apa yang dikatakan Kuntiwijoyo adalah pola penjungkirbalikan nilai, norma, dan fakta. Hal ini mengakibatkan diri kita dan masyarakat menjadi bingung karena kehilangan batasan-batasan perilaku atas yang benar dan salah. Apa yang oleh masyarakat pada masa lalu dikatan aib saat ini dihalalkan, kebenaran telah berubah menjadi kesalahan, dan kesalahan berubah menjadi kebenaran.

Seiring berjalannya waktu, dan tentunya diiringi dengan perubahan cara pandang masyarakat dalam mempersepsikan fakta yang menghinggapinya, namun tidaklah menciptakan masyarakat yang siap menyonsong peradaban yang lebih baik secara nilai, perilaku dan bahkan segalanya menjadi absurd dan terpuruk. Salah satu sebabnya adalah krisnya keteladanan bangsa yang diakibatkan orang-orang yang seharusnya dijadikan teladan berubah menjadi “rakus, sok kuasa dan menjadi hamba dari kemilau dunia”.

Negara Anomie

Untuk melihat lebih lanjut kondisi bangsa, Kuntowijoyo mengatakan bahwa manusia Indonesia telah berubah secara spirit, yaitu spirit tanpa pamrih telah diganti menjadi pamrih, altruisme berubah menjadi individualisme, kesederhanaan berubah menjadi keserakahan, dan orang-orang menjadi bingung karena kehilangan nilai dan keteladanan.

Saat ini, kehidupan kita sebagai bangsa yang bermartabat dan berbudaya sedang dalam kondisi membahayakan. Kita sedang bergelayut dengan ruang dan waktu di mana sedang terjadi “penyusutan nilai” dan “pembalikan nilai”. Dalam ruang dan waktu inilah akan melahirkan dan terbentuknya manisia-manusia Indonesia yang tidak lagi mencintai lingkungan, amnesia dan pengabaian terhadap nilai-nilai leluhur, oportunistik, menghalalkan penindasan, budaya “patgulipat dan lain sebagainya.

Meminjam istilah Durkheim, bila melihat manusia-manusia Indonesia dan terutama elit negaranya beranggapan bahwa nilai-nilai dan ukuran masa lalu sudah tidak lagi relevan lagi untuk memahami realitas pragmatis saat ini. Akan tetapi nilai dan ukuran yang baru juga belum terbentuk secara jelas. Ketika paradigma kita seperti ini, maka Negara ini telah kehilangan identitas diri sebuah bangsa atau kata lain Negara anomie.

Sebuah Keharusan

Dimulai dengan fenomena terkucilnya orang yang berupaya memperjuangkan kejujuran dan terlindunginnya para pelaku kejahatan merupakan gambaran betapa nilai kejujuran adalah barang mahal dan langka. Mahal karena butuh keberanian mental dan upaya sungguh-sungguh untuk memperjuangkannya. Langka karena sulitnya menemukan sosok panutan kejujuran, sebaliknya betapa banyak pelaku penipuan dan ketidakjujuran.

Sebagai renungan bahwa tidak ada satupun Negara besar dan maju di muka bumi ini meninggalkan nilai-nilai luhur para leluhurnya kecuali Negara tersebut mau terus-menerus berada dalam kubangan keterpurukan dan keterbelakangan. Negara Indonesia sebagai Negara “kaya” dan mayoritas beragama akan terus berada di level bellow level one, yakni level di bawah terrendah dari kemampuan kompetesi di antara Negara-negara.

Keniscayaan realitas bangsa seharusnya menjadi renungan bersama secara serius sembari berbenah diri. Benturan-benturan sosial politik yang diharapkan makin mendewasakan dan menjadikan bangsa ini lebih baik justru menjadi perdebatan dan konflik tak berujung. Paradigma dan perilaku peniadaan karakter bangsa yang berbudaya yang dilakukan manusia Indonesia dan terutama para elit Negara akan menciptakan kerusakan permanen. Maka kontrol sosial, berpegang teguh pada nilai-nilai dasar dan menjalankan hukum secara adil dan tanpa pandang bulu adalah sebuah keharusan mutlak. (*)

Paradigma Determinisme Ekonomi

By

Amanah UUD 1945

Seharusnya bila berpegang pada amanah preambul pembukaan UUD 1945, dapat kita ambil sebuah tafsiran terhadap visi pembangunan bangsa Indonesia. Dari prembul UUD 1945, tidak terbantahkan bahwasanya bangsa ini dalam payung besar sosialisme demokratis dalam sistem ekonomi yang bertumpu pada rakyat sebagai pusat kebijakan dalam segala bidang, baik ekonomi, pendidikan, politik, hukum, sosial, budaya dan agama.

Namun pada kenyataannya, kita dibenturkan dengan realitas dimana pemerintah dan elit Negara telah kehilangan kesadarannya untuk menjadikan pondasi UUD 1945 sebagai pegangan dalam mengambil setiap kebijakan dalam segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Elit Negara terutama penegak hukum di negeri ini telah terbeli oleh kuasa kekuatan modal dan investasi (dalam bidang ekonomi) yang menghalalkan segala cara.

Indonesia pada realitasnya bukan lagi milik rakyat seperti yang diisyaratkan oleh prembul dalam UUD 1945. Negara telah menjadi milik kelompok kecil yang memiliki modal baik itu politik, ekonomi maupun sosial dan bahkan mungkin bagi pemilik modal intelektual apabila keintelektualannya tanpa nurani. Dalam konteks ini, hukum tak lagi hukum tak lagi ditegakkan untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat, terlebih lagi bagi “masyarakat kecil” yang menderita karena kemiskinannya. Maka pilihan terbaik bagi masyarakat kecil saat ini hanyalah mimpi akan hadirnya keadilan dan kesejahteraan seperti yang dijanjikan pasal 33 (Ayat 2)  dalam UUD 1945.

Perspektif Marx

Diatas realitas peredaran peradaban bangsa, Indonesia seolah telah terbiasa untuk dikhianati, ditiadakan oleh bangsa lain pada masa kolonialisasi, dan kini oleh bangsa sendiri, baik dari elit Negara, aparat penegak hukum, dan oleh korporasi yang membawa setumpuk uang dan janji-janji kesejahteraan akan terbukanya peluang kerja.

Karl marx, seorang intelektual yang telah diuji teorinya oleh sejarah, mengungkapkan bahwa pengaruh kekuasaan ekonomi terhadap kehidupan manusia sangatlah menentukan. Siapapun yang menguasai sektor ekonomi maka kekuasan akan mendorong pada proses eksploitasi sesama manusia.

Perspektif ini akan seiring sejalan dalam proses dimensi kemanusiaan yang lain, termasuk dalam hukum dan penegakannya. Hukum tidak mungkin dilepaskan dari kuasa dan relasi-relasi ekonomi. Marx juga mengatakan, hukum dan politik tidak lebih sebagai alat legitimasi dari dari kelas ekonomi tertentu, karena hukum pada dasarnya telah terkuasai oleh kelas pemilik modal (borjuis), maka keadilan dalam diri hukum adalah suatu yang uthopia.

Keadilan dalam bidang hukum menurut Marx, hanyalah omong kosong, faktanya norma-norma hukum dan penegakannya pasti akan melayani kepentingan-kepentingan kelompok yang bermodal. Hukum menjadi alat yang ampuh untuk menggerakkan moda-moda eksploitatif yang dilakukan oleh pemodal yang berkelindan dengan kekuasaan.

Pesan wiji tukul

Apa yang telah diungkapkan oleh Marx satu abad yang lalu akan menemukan realitasnya apabila kita berkaca pada kondisi bangsa saat ini. Dimana terjadinya ketimpangan ekonomi, keadilan dan hukum mampu dibeli, pembantaian dan peniadaan kemanusiaan demi memenuhi hasrat keserakahan menjadi tontonan yang telah biasa, pemimpin yang tak cerdas dan berhati bebal, dan harga diri dan bangsa yang tergadaikan atas nama rupiah dan dolar

Maka mungkin perlu kita cerna apa yang dikatakan Wiji Thukul dalam puisinya;

Jika rakyat pergi,

Kita penguasa Berpidato,

Kita harus hati-hati,

Barangkali mereka putus asa

Kalau rakyat sembunyi,

Dan berbisik-bisik,

Ketika membicarakan masalahnya sendiri,

Penguasa harus waspada dan belajar mendengar

Dan bila rakyat tidak berani mengeluh,

Itu artinya susah gawat,

Dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah,

Kebenaran pasti terancam

Apabila usul ditolak tanpa ditimbang,

Suara dibungkam kritik dilarang tanpa alasan,

Dituduh subversi dan mengganggu keamanan

Maka satu kata: LAWAN !!!  (*)

Moralitas Negara

By

Cerita Pilu

Lihat saja, wajah buram negeri ini terus dipampang. Amat santer diberitakan cerita pilu hampir di segala bidang; politik, sosial, hukum, budaya, hingga ekonomi yang tak kunjung membaik. Krisis empati pejabat publik di senayan melanda, pemberantasan korupsi mandeg di tengah jalan, konflik marak, tawuran suporter sepak bola kerap muncul, dan sebagainya.

Alih-alih kesejahteraan ekonomi dan pemerataan terwujud, secara psikologis, jiwa negeri ini sedang oleng. Mata buta dan telinga ditulikan. Tidak salah bila jelang peringatan dua tahun kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Kabinet Indonesia Jilid II kegusaran masyarakat ditampakkan lewat kecaman, kemarahan dan aksi protes.

Secara bersama bergerak segenap komponen bangsa mulai mahasiswa, ormas, LSM, buruh dan elemen-elemen lainnya tumpah ruah turun ke jalan menyentil kinerja kepemimpinan SBY. Bahkan wacana penggulingan SBY nyaris mencuat dan membuat geger pemerintah. Puncaknya tak lebih dari aksi demonstrasi. Bukannya aksi damai dan santun, kerap dijumpai gesekan destruktif antara demonstran dan aparat keamanan. Peserta aksi dan polisi berjibaku dengan kekerasan dan adu jotos.

 

Krisis Moral

Konfrontasi dan bentrok sarat kekerasan di atas merupakan fenomena miris yang menambah deretan panjang potret kekerasan di Indonesia. Bagaimanapun kekerasan bukanlah cara bijak dan arif. Bukan menyelesaikan masalah, tapi memunculkan masalah baru. Akan banyak  jawaban mengapa kekerasan kerap hadir. Yang jelas, krisis moral menjadi alasan sahih. Persoalannya kemudian adalah ihwal akar krisis moral itu.

Pastinya, krisis moral adalah dampak dari pengabaian akan pentingnya moral kultural, budaya, agama, dan intelektual. Dominan adanya, bangsa ini kini terjebak pada euforia politik. Moral dinomorduakan. Haru biru demokratisasi menggiring alam bawah sadar bangsa ini untuk selalu melihat segala persoalan dari perspektif politik. Dampaknya, bukan toleransi, keharmonisan, kesantunan, dan gotong royong yang membudaya dan terpelihara, tapi kepentingan dan sikap saling curiga.

Memang, politik menjadi sesuatu yang penting bahkan wajib dipahamkan kepada semua warga negara, juga masyarakat awam sekalipun. Demikian pun mahasiswa, pemuda, pelajar, ibu-ibu rumah tangga. Sebab, demokratisasi politik yang salah satunya direpresentasikan oleh pemilu atau pilkada mensaratkan partisipasi masyarakat. Dengan memahami mekanisme politik, warga negara paham akan menjadi hak-haknya yang telah dijamin konstitusi.

 

Elemen Bangsa

Gelora demokratisasi demikian menginspirasi elemen-elemen vital bangsa ini untuk ambil bagian dan turut andil memperebutkan kue-kue kekuasaan. Tidak sedikit tokoh agama, aktivis mahasiswa, hingga pekerja sosial seperti LSM atau elit-elit ormas agama menjadi alat mobilisasi perebutan kepemimpinan struktural.

Moral  kultural, agama, dan intelektual bangsa terabaikan. Nurani, rasionalitas, dan akal sehat bangsa terkontaminasi oleh sikap saling curiga dan prasangka. Penanggung jawab sah pembangun moral-kultural bangsa menjauh dan mengasingkan diri dari kehidupan masyarakat. Bahkan sebagian besar sebagian besar dari mereka menjadi pemangsa dengan menjual identitas cultural dan agama demi kepentingan materi dan kekuasaan. Inilah dekade dimana modernitas dengan paradigma materialisnya telah merajai jagat dan hasrat manusia.

Oleh karena itu, jalan lain menjawab dampak determinasi politik adalah menggairahkan kembali gerakan sosial-moral berperspektif kultural dan intelektual. Perspektif demikian merupakan antitesa dari cara pandang politik yang prosedural, formal dan berorientasi kekuasaan. Optimisme gerakan ini dapat menjadi wahana atau tali pengikat sosial dan menghambat laju demoralisasi bangsa. (*)

Ekonomi

Politik

Kampus

Multimedia

Opini

Penetapan DCT dan Kesiapan Pelaksanaan Pemilu

Penetapan DCT oleh KPU bisa menjadi momentum bagi calon pemilih untuk lebih serius mencermati DCT yang ada, terutama figur-figur yang akan dipilih pada pemilu di daerah pemilihannya masing-masing.

Koperasiana