Suatu ketika, saya terlibat dalam diskusi kecil dengan mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi, Zarkowi Suyuti, di rumahnya di Yogyakarta. Disebut diskusi kecil karena hanya empat orang yang terlibat dalam pembicaraan itu. Namun masalah yang kami bicarakan sebenarnya bukanlah masalah kecil. Kami berdiskusi soal nasib Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ada di Arab Saudi. Kebetulan saat itu isu pemancungan seorang TKI asal Indonesia dan ancaman hukuman potong tangan terhadap Sri Wahyuni, TKI asal Bantul, DIY masih hangat dibicarakan.

Zarkowi yang menjadi Duta Besar RI untuk Arab Saudi pada 1997-1999 itu mengaku, trenyuh dan prihatin dengan nasib yang dialami Ruyati, TKI yang akhirnya dipancung lantaran didakwa membunuh majikannya. Padahal, saat ini masih ada beberapa TKI lagi yang juga terancam dipancung di Arab Saudi.

“Saya yakin mereka itu bisa diselamatkan kalau pemerintah, baik melalui KBRI maupun KJRI berusaha sungguh-sungguh untuk memperjuangkan nasib warga negaranya. Saat saya menjadi Dubes di Arab Saudi, ada enam orang TKI yang terancam dipancung. Dua orang akhirnya berhasil diselamatkan, salah satunya bernama Nasiroh. Sedang empat kasus lainnya, masih dalam proses diperjuangkan tetapi saya kemudian ditarik karena digantikan oleh Duta Besar yang baru,” kata Zarkowi mengenang.

Di Arab, pelaksanaan hukuman yang didasarkan pada Alquran dan hadis memang berlaku secara tekstual. Siapapun orang yang membunuh maka akan di-qishas atau dibalas bunuh. Mata dengan mata, telinga dengan telinga, dan nyawa dibalas nyawa. Yang menjatuhkan hukuman qishas adalah pengadilan setempat.

Meski demikian, bukan berarti pelaksanaan qishas akan berlaku saklek. Walau hakim menjatuhkan hukuman mati atau qishas terhadap seorang terdakwa, pelaksanaan qishas dapat dibatalkan jika pihak keluarga memberikan maaf kepada pelaku pembunuhan.

Peluang inilah yang mestinya menjadi perhatian KBRI dan KJRI yaitu mencari keluarga korban, kemudian melakukan pendekatan, menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi dan kemudian memintakan maaf atas perbuatan tersebut.

TKI yang terancam hukuman mati di Arab Saudi umumnya adalah wanita dan hampir semuanya bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau PRT. Para PRT itu bisa jadi memang benar membunuh majikan atau anak majikannya. Tetapi mereka melakukannya tentu bukan tanpa sebab. Faktor yang menonjol para TKI nekat melakukan pembunuhan disebabkan karena mereka membela diri lantaran hendak diperkosa atau dianiaya majikannya.

Mungkin kita bertanya, kenapa polisi Arab Saudi tidak memeriksa majikan atau anak majikan yang hendak memperkosa PRT asal Indonesia itu? Dan sebaliknya justru menjebloskan si PRT ke penjara?

Hakim Tak Bisa Diintervensi
Berdasar hukum Alquran, orang yang menuduh seseorang melakukan zina, harus didasarkan kesaksian dari empat orang yang sudah baligh. Dalam konteks ini, tentu sangat sulit bagi PRT untuk mendapatkan empat orang saksi yang melihat bahwa dirinya hendak atau bahkan sudah diperkosa oleh majikan atau anak majikannya. Sehingga polisi akan lebih memprioritaskan kasus pembunuhannya.

Kembali ke persoalan utama, akhirnya memang banyak TKI kita yang terancam hukuman qishas di Arab Saudi karena melakukan pembunuhan. Pelaksanaan hukum qishas itu, tidak secara terburu-buru tetapi melalui proses yang panjang, sama seperti persidangan-persidangan di Indonesia.

Setiap ada kasus hukum yang menjerat warga asing di Arab Saudi, pemerintah Arab Saudi akan memberi informasi kepada negara yang bersangkutan. Lebih-lebih jika tersangkut kasus berat, pemerintah Arab dapat dipastikan akan memberitahukan secara khusus kepada perwakilan negara asal warga tersebut. Namun perjalanan kasusnya baik selama persidangan hingga pelaksanaan eksekusi, biasanya pemerintah Arab Saudi tidak akan menginformasi lagi.

Maka sebenarnya, tidak ada alasan bagi pemerintah kita untuk menyatakan mereka tidak tahu manakala ada WNI yang dipancung di Arab. Pelaksanaan eksekusi memang tidak akan diberitahukan. KBRI dan KJRI yang semestinya proaktif terus mengawal kasus tersebut begitu mendapat informasi warganya tersangkut kasus pembunuhan. Sebab sudah dapat dipastikan, setiap pembunuhan akan dihukum qishas.

Hakim-hakim di Arab, memang tidak akan bisa diintervensi. Tetapi jika KBRI atau KJRI mengawal kasus TKI yang terkena ancaman qishas, setidaknya kita akan mendapat informasi siapa saja keluarga korban, di mana alamatnya, dan seterusnya. Selama proses persidangan berlangsung, KJRI dan KBRI dapat menghubungi keluarga korban untuk meminta maaf atau menawarkan diyat (semacam ganti rugi). Permohonan maaf, tidak harus dari seluruh anggota keluarga. Sebab, begitu ada pemberian maaf dari salah satu anggota keluarga, ancaman qishas dapat dibatalkan.

Lain halnya dengan kasus Sri Wahyuni, seorang TKI asal Bantul yang terancam akan dipotong tangannya karena mencuri. Pelaksanaan hukuman potong tangan di Arab Saudi ini juga didasarkan pada Alquran. Bahwa siapapun yang melakukan pencurian entah itu laki-laki atau perempuan, maka dipotong tangannya.

Di sekitar Masjidil Haram di Mekah, pada bulan Ramadan atau musim haji, saya sering menjumpai peminta-minta yang tangannya buntung. Sebagian ada yang buntung sebatas pergelangan tangan, tetapi tidak sedikit yang buntung hingga siku. Uniknya, hampir semua orang yang buntung tangannya adalah orang-orang kulit hitam dari Afrika. Mereka itu bukanlah cacat sejak lahir. Tetapi dipotong oleh pemerintah Arab karena kasus pencurian.

Di sana, belum pernah saya menemukan ada orang asli Arab yang tangannya terpotong. Begitu pula orang dari Asia ataupun Eropa. Saya belum pernah menjumpai kasus itu. Jika sekarang saya mendengar kabar ada TKI asal Indonesia yang diancam akan dipotong tangannya karena kasus pencurian, saya jelas sangat kaget.

Dalam kasus Sri Wahyuni ini, jika benar dia melakukan pencurian, sulit rasanya saya untuk menyalahkan sepenuhnya kepada TKI asal Bantul itu. Walau bagaimanapun, pemerintah dan agen penyalur TKI itu juga pantas untuk dikoreksi. Maksud saya, masalah-masalah prinsip seperti hukum-hukum yang berlaku di Arab Saudi, mestinya sudah diajarkan kepada para calon TKI itu. Bahkan jika perlu, saat masih menjadi calon TKI, mereka didoktrin untuk tidak melakukan pencurian (dan pembunuhan) dengan alasan apapun. Sebab jika sampai mereka melakukan pembunuhan dan pencurian maka ancamannya sangat jelas yaitu qishas dan potong tangan.