Pabandya Gunkuat Sops TNI/Mabes TNI, Letkol Laut (P) Salim. (Foto: Dokumentasi Pribadi)
Pergantian Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) dari Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Panjaitan kepada Jenderal TNI (Purn) Wiranto, diharapkan membawa perubahan berarti bagi eksistensi negara, khususnya di sektor kemaritiman. Selanjutnya, Luhut mendapat pos baru sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.
Pabandya Gunkuat Sops TNI/Mabes TNI, Letkol Laut (P) Salim, berpandangan, Menkopolhukam baru sebaiknya tetap menjaga konsistensi Indonesia terhadap politik luar negeri dan mengutamakan penjagaan kedaulatan dan sumberdaya alam Natuna.
“(Selain itu) bermain mendayung di antara dua perahu, di mana selama ini, Indonesia dikenal baik oleh dua kutub, yakni Amerika Serikat dan Tiongkok, peran yang netral itu sangat bagus bagi diplomasi pertahanan di masa depan,” ujarnya, Senin (1/8/2016), di Cilangkap.
Penulis buku A Pathway to Indonesia’s Maritime Future tersebut tidak melihat pergantian Menkopolhukam pada sosok maupun tokoh, akan tetapi dari pengamatan, tentang bagaimana para pemimpin melihat dan memahami serta membentuk negara yang benar-benar menuju kejayaan dan kebangkitan bangsa maritim.
“Tiga kali sudah Menko Maritim berganti tokoh. Artinya, menurut saya pribadi, negeri ini belum dapat menemukan sosok atau tokoh yang mengerti betul, bagaimana membentuk atau menyusun Indonesia sebagai Negara Maritim,” tandas Salim.
Menurutnya, akan terjadi kolaborasi khusus antara Wiranto dan Luhut, yakni terlibat langsung dalam proses pembangunan Negara Maritim Indonesia.
“Menkopolhukam lebih cenderung kepada pertahanan, khususnya maritime security, terkait Laut Tiongkok Selatan dan kemanan regional. Dan Kemenko Maritim akan fokus kepada pembangunan maritim yang telah digaungkan pemerintah, terutama sekali menjembatani pembangunan infrastruktur maritim dan sumberdaya maritim yang ada,” jelas mantan Komandan KRI Untung Suropati itu.
Akan tetapi, sambungnya, hal terpenting dari semua itu adalah belum dimilikinya strategi maritim oleh Pemerintah Indonesia.
“Seharusnya, dalam membangun Negara Maritim, hendaknya memiliki konsep Negara Maritim yang jelas, baik doktrin maupun strateginya. Strategi maritim merupakan gabungan konsep strategi maritim dari sisi militer maupun sipil. Apakah kita sudah punya sekarang?” ucap Salim.
Ocean Leadership
Menjawab pertanyaan, apakah kira-kira publik percaya, dua Jenderal pensiunan TNI AD ini mampu mengawal Poros Maritim Nusantara, Salim mengatakan, siapa pun pemimpin, bisa memiliki ocean leadership; tidak hanya dari TNI, bahkan dari sipil.
“Buktinya, Bung Karno bisa memimpin Indonesia menjadikan kekuatan maritim yang disegani saat itu,” katanya.
Apakah masuknya dua purnawirawan Jenderal TNI dapat dikatakan merepresentasi keberhasilan kaderisasi institusi TNI, Salim menilai, representasi kepemimpin akan ditunjukkan dalam membangun Poros Maritim yang harus secara paralel didukung bidang politik, ditopang bidang hukum, ekonomi yang kuat, kemudian sistem pertahanan negara Indonesia yang sesuai pertahanan Negara Maritim.
“Tujuan dari kaderisasi kepemimpinan TNI adalah pembinaan personel dalam organisasi demi terciptanya kaderisasi personel, sehingga dapat mewujudkan organisasi yang lebih dinamis dan produktif,” terang Salim.
Dengan pengalaman penugasan, lanjutnya, TNI dihadapkan pada perkembangan lingkungan strategis yang senantiasa berubah secara dinamis serta kondisi dan konstelasi geografi Indonesia yang dapat memberikan peluang terjadinya berbagai bentuk keuntungan sekaligus ancaman.
“Terutama sekali bagaimana penanganan terhadap konflik Laut Tiongkok Selatan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang kita miliki, agar jangan sampai masuk dalam cengkeraman asing lagi,” tegas UN Visitor tahun 2015 di Uganda dan Kongo tersebut.
